web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 3 February 2015
  • 50026 Views

Bahas Program Kredit Usaha Produktif, Presiden Jokowi Undang Bupati Kudus

Bupati Kudus Musthofa menjawab wartawan seusai diundang Presiden Jokowi, ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2)

Bupati Kudus Musthofa menjawab wartawan seusai diundang Presiden Jokowi, ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan, Selasa (3/2) pagi, memanggil Bupati Kudus, Jawa Tengah, Musthofa.

Kepada wartawan seusai bertemu selama sekitar 60 menit di Istana Merdeka, Jakarta, Bupati Kudus Mustofa mengatakan, pertemuan itu membahas tentang pelaksanaan program Kredit Usaha Produktif (KUP) yang rencananya akan diujicobakan di Kabupaten Kudus. Sasarannya adalah bagaimana memberikan kredit usaha produktif kepada masyarakat kecil.

  • 3 February 2015
  • 49042 Views

Paling Lambat Akhir Februari, Semua Instansi Pemerintah Sudah Harus Umumkan Hasil Tes CPNS

CPNS YogyaMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah yang sudah mengambil hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS Tahun 2014 untuk secepatnya mengumumkan hail tes tersebut. Diharapkan, dalam bulan Februari 2015 ini, seluruh proses seleksi CPNS sudah harus rampung.

“Untuk memastikan semua sudah beres, minggu terakhir bulan ini kami akan melakukan crosschek ke lapangan,” kata Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Senin (2/2).

  • 3 February 2015
  • 45589 Views

Inilah Perpres Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dalam sebuah acara bersama jajarannya

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dalam sebuah acara bersama jajarannya di Jakarta, Senin (2/2)

Selain penggabungan beberapa kementerian, dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat beberapa kementerian yang benar-benar baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, di antaranya adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015 disebutkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

  • 2 February 2015
  • 40472 Views

Tidak Ada Tenggat Waktu, DPR Serahkan Nasib Komjen Budi Gunawan Kepada Presiden Jokowi

Ketua DPR Setya Novanto didampingi pimpina DPR-RI lainnya memberikan keterangan pers seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2) sore

Ketua DPR Setya Novanto didampingi pimpina DPR-RI lainnya memberikan keterangan pers seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2) sore

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesuai hak prerogatifnya untuk mengambil keputusan terkait nasib Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Budi Gunawan, yang sudah disetujui Sidang Paripurna DPR-RI untuk menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

“Kita sudah berikan kepercayaan kepada  Bapak Presiden, dan ini adalah hak prerogatif  Presiden. Tentu kita memberikan dan menghormati kepada Presiden,” kata Ketua DPR-RI Setya Novanto seusai bersama-sama pimpinan DPR-RI lainnya diterima Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2) sore.

  • 2 February 2015
  • 39840 Views

DPD-RI Sepakat Jaga Kontinuitas Pemerintahan Presiden Jokowi

 Irman Gusman memberi keterangan pers bersama pimpinan DPD-RI lainnya, seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)

Irman Gusman memberi keterangan pers bersama pimpinan DPD-RI lainnya, seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mengingatkan, bahwa pemerintahan yang menganut sistem presidensial memiliki jangka waktu yang jelas, karena itu DPD-RI mengajak semua pihak untuk menjaga kontinuitas pemerintahan saat ini (Presiden Jokowi, red).

“Kalaupun ada yang salah, mari kita koreksi, kita perbaiki,” kata Ketua DPD-RI Irman Gusman yang didampingi pimpinan DPD-RI lainnya seusai diterima Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2) siang.

  • 2 February 2015
  • 38301 Views

Bahas Otonomi Khusus Papua dan Smelter Freeport, Pimpinan DPD-RI Temui Presiden Jokowi

Suasana pertemuan konsultasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan DPD-RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)

Suasana pertemuan konsultasi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan DPD-RI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wapres Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan konsultasi dengan jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI),  di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2). Pertemuan konsultasi pimpinan DPD dan Presiden Jokowi ini merupakan yang pertama kalinya sejak pimpinan DPD-RI perdiode 2014-2019 dilantik bulan Oktober lalu.

Ketua DPD Irman Gusman mengatakan, pertemuan konsultasi membahas agenda-agenda strategis kedua lembaga, dalam upaya memuluskan hubungan pemerintah pusat dan daerah, Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Plus (RUU Otsus Plus) untuk Papua dan Papua Barat, masalah pertanahan.

  • 2 February 2015
  • 35623 Views

Pengusaha Jepang Undang Presiden Jokowi Berkunjung Secepatnya

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menerima delegasi Kadin Jepang, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri menerima delegasi Kadin Jepang, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)

Kamar Dagang dan Industri (Japan Chamber of Commerce and Industry/JCCI)) Jepang mengundang  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  untuk berkunjung ke Jepang secepatnya. Undangan tersebut disampaikan oleh Ketua Kadin Jepang Akio Mimura di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/2).

“Bapak Joko Widodo berkata akan memikirkannya,” kata  Akio Mimura.

Kepada wartawan, usai bersama delegasi Kadin Jepang bertemu Presiden Jokowi, Mimura mengungkapkan bahwa pada pertemuan tersebut Presiden Jokowi menanyakan permasalahan-pemasalahan yang ada terkait kerja sama Indonesia – Jepang.

  • 2 February 2015
  • 34603 Views

Presiden Jokowi: Dubes Indonesia Harus Jelaskan Soal Eksekusi Mati Terpidana Narkoba

Presiden Jokowi menjawab wartawan seusai membuka Raker Kemlu 2015, di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (2/2)

Presiden Jokowi menjawab wartawan seusai membuka Raker Kemlu 2015, di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (2/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, para duta besar (Dubes) Indonesia di negara sahabat, bahwa mereka juga memiliki tugas untuk menjelaskan kebijakan pemerintah melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap warga asing terbukti bersalah terlibat dalam kejahatan narkotika dan obat-obatan (narkoba).

“Tugas dubes-dubes kita untuk menerangkan, untuk menjelaskan, kenapa hukuman mati itu dilakukan. Karena hukuman positif kita memang ada,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai memberikan pembekalan pada Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/2).

  • 2 February 2015
  • 445776 Views

Dibuka, Beasiswa ‘Full Cost’ Bagi 3100 Sarjana

Beasiswa S2Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan membuka kesempatan bagi  3.100 sarjana untuk menerima  beasiswa S2 dan S3, baik di universitas dalam negeri maupun 200 universitas terbaik dunia untuk tahun 2015.

Pemerintah menanggung seluruh biaya pendaftaran, SPP, non SPP seperti tunjangan buku, tesis/disertasi, biaya kedatangan, visa, tunjangan keluarga, biaya hidup hingga biaya keadaan darurat.

  • 2 February 2015
  • 33652 Views

Buka Raker Kemlu, Presiden Jokowi Minta Para Dubes Indonesia Kedepankan Diplomasi Ekonomi

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Raker Kemlu 2015, di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta, Senin (2/2)

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada Raker Kemlu 2015, di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta, Senin (2/2)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para duta besar Indonesia untuk negara asing untuk mengedepankan diplomasi ekonomi. Ia menyebutkan, para duta besar Indonesia harus mempunyai insting tajam untuk melihat potensi ekonomi yang ada di negara penempatannya.

“Sebetulnya peluang ada di mana-mana dan kesempatan yang diambil di sebelah mana, kelihatan sekali. Selama tiga bulan menjadi presiden, 90 persen urusannya soal ekonomi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pimpinan Kementerian Luar Negeri dengan Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/2).