Setelah pekan lalu berpamitan dengan seluruh pegawai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober mendatang, berpamitan dengan perangkat rumah tangga dan jajaran kawal TNI dan POLRI, di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/9) pagi.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY dan Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono yang kompak mengenakan seragam batik warna biru menyampaikan ucapan terima kasih kepada para perangkat rumah tangga Cikeas dan jajawan kawan TNI dan POLRI yang sudah selama 10 tahun ini menemaninya melaksanakan tugas sebagai negara.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Jiarui  menilai hubungan bilateral Tiongkok – Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai tingkat  yang terbaik dibanding era-era sebelumnya.

“Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam 10 tahun terakhir dalam membangun ekonomi, membangun stabilitas, dicatat oleh mereka sebagai prestasi yang sangat menonjol,” kata Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada wartawan di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, panas tidaknya politik di tanah air 5 (lima) tahun ke depan sangat tergantung apakah nanti ketika Jokowi betul-betul sudah mulai memimpin negeri ini setelah 20 Oktober mendatang, ada tidaknya konsiliasi dari kubu Jokowi dengan kubu Prabowo.

Namun, Presiden SBY berharap konsiliasi antara koalisi Merah Putih dari kubu Prabowo – Hatta dengan koalisi pendukung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), bukannya menjadi dendam tujuh turunan atau Baratayuda. Sebab, bila yang terjadi adalah yang terakhir, maka rakyat yang akan sangat dirugikan.

Pemerintah khususnya jajaran kementerian yang terkait dengan sektor riil dan moneter, serta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan mewaspadi rencana Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, menghapuskan program non-konvensional stimulus moneter (quantitative easing III) selambat-lambatnya pada akhir 2014 atau awal 2015, melalui pembelian surat utang untuk menambah likuiditas pasar dan mendorong bergeraknya sector riil.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014, yang ditandatanganinya pada 1 September 2014, mencabut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnan Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat (Wankamra) Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata.

“Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” demikian bunyi diktum pertimbangan Perpres No. 88 Tahun 2014 itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, sampai dengan tahun 2015 mendatang dibutuhkan anggaran atau dana sebesar Rp 4.700 triliun guna membangun infrastruktur di tanah air. Jumlah yang sangat besar ini tidak mungkin bisa dipenuhi jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).