web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 2 February 2015
  • 33205 Views

Dulu 7 Deputi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kini Punya 9 Direktorat Jendral

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat serah terima jabatan dengan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Oktober 2014

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat serah terima jabatan dengan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Oktober 2014

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang dulu merupakan 2 (dua) kementerian terpisah, pada masa Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.

Terkait hal itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015, organisasi Kementerian Lingkungan Hidup yang dulu memiliki 7 (tujuh) kedeputian telah berubah total. Kini, dengan menjadi menteri teknis, tidak ada lagi kedeputian di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ada adalah perangkat operasional yang dikendalikan melalui Direktorat Jendral (Ditjen), sebanyak 9 (sembilan) Ditjen.

  • 1 February 2015
  • 31777 Views

Sudah Ada Hasil Verifikasi, Panselnas Minta Instasi Pemerintah Segera Umumkan Hasil Tes CPNS

Tes CPNSPanitia Seleksi Nasional (Panselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 meminta instansi-instansi pemerintah, baik pusat maupun di daerah agar segera mengumumkan hasil seleksi, terlebih seluruh proses verifikasi terhadap hasil seleksi itu sudah diserahkan oleh Panselnas.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Infomasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku Humas Panselnas CPNS, Herman Suryatman mengatakan,  wewenang untuk menetapkan dan mengumumkan hasil tes CPNS berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi.

  • 1 February 2015
  • 38499 Views

Inilah Perpres Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian PUDibandingkan dengan sebelumnya, organisasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo merupakan kementerian yang paling banyak mengalami perubahan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, kementerian ini kehilangan urusan Tata Ruang yang masuk ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tetapi Kementeri juga mendapatkan tambahan urusan baru yaitu perumahan rakyat yang sebelumnya merupakan kementerian tersendiri.

Dengan adanya perubahan itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015, maka organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengalami perubahan yang cukup signifikan.

  • 31 January 2015
  • 575663 Views

Serahkan Ribuan Traktor Gratis, Presiden Jokowi: 2-3 Tahun Ini Harus Swamsembada Beras

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Desa Sonorejo, Kabupaten  Sukoharjo, Jateng, Sabtu (31/1)

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Desa Sonorejo, Kabupaten Sukoharjo, Jateng, Sabtu (31/1)

Setelah mengunjungi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur (Jatim), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Widodo langsung melanjutkan perjalanan ke Desa Sonorejo, Kabupaten  Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (31/1) siang, untuk menyerahkan bantuan ribuan traktor gratis kepada kelompok tani setempat.

Didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Presiden Jokowi mengatakan,  bantuan 6.082 unit traktor tangan itu tidak benar-benar gratis, tapi ada targetnya yaitu agar produksi meningkat.

  • 31 January 2015
  • 576046 Views

Kejar Swasembada Pangan, Presiden Jokowi Ingatkan Jangan Main-Main Soal Benih dan Pupuk

Presiden Jokowi menyerahkan sumbangan ratusa traktor kepada para petani, di Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jatim, Sabtu (31/1).

Presiden Jokowi menyerahkan sumbangan ratusa traktor kepada para petani, di Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jatim, Sabtu (31/1).

Setelah menyerahkan sumbangan ratusan traktor tangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para petani di Jawa Timur agar rajin ke sawah, karena Gubernur Jawa Timur sudah menyanggupi bisa memproduksi 2 juta ton gabah kering.

“Awas kalau tidak tercapai. Awas….. karena kalau sudah swasembada tidak ada lagi yang namanya impor beras, gula, kedelai. Sawah kita banyak,” kata Presiden Jokowi dalam dialog dengan petani di Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (31/1).

  • 31 January 2015
  • 577886 Views

Kunjungi Ngawi dan Sukoharjo, Presiden Jokowi Serahkan Ratusan Alat-alat Pertanian

NgawiPresiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo pada Sabtu (31/1) pagi mengunjungi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang akan dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Kabupate Sukoharjo, Jawa Tengah, guna berdialog sekaligus menyerahkan ratusan alat-alat pertanian berupa 850 unit Hand Tractor dan 337 unit Pompa Air.

Selain menyerahkan alat-alat pertanian, Presiden melakukan peninjauan Perbaikan Bendung Budengan oleh Petani dan Prajurit TNI yang terletak di Desa Legundi, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi.

  • 31 January 2015
  • 583396 Views

Jumlah Ditjen dan Badan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berkurang Satu

KemdikbudDalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, terdapat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang merupakan penggabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jendral (Ditjen) Pendidikan Tinggi yang semula menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Terkait dengan hal itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015, terdapat perubahan dalam struktur Kemendikbud

  • 30 January 2015
  • 580290 Views

Tiga Menteri Sepakati Kemudahan Izin Usaha Mikro Kecil

UKMMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga sepakat untuk memberikan kemudahan penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sebagai tindak lanjut PP Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tiga Menteri itu dilaksanakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (30/1).

  • 30 January 2015
  • 582067 Views

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Didukung 5 Dirjen dan 3 Staf Ahli

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. M. Nasir saat menerima penyerahan jabatan dari menteri sebelumnya M. Hatta, di Jakarta, 28 Oktober 2014

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. M. Nasir saat menerima penyerahan jabatan dari menteri sebelumnya M. Hatta, di Jakarta, 28 Oktober 2014

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, terdapat satu kementerian yang merupakan penggabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kementerian itu adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidiikan Tinggi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 yang telah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Januari 2015 disebutkan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

  • 30 January 2015
  • 578328 Views

Pemerintah Wajibkan Setiap Kabupaten/Kota Bentuk Kantor Bersama Samsat

Loket SamsatGuna melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 19 Januari 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor atau disingkat Samsat.

Menurut Perpres ini, Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLAJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.