web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 26 January 2015
  • 140477 Views

Setingkat Menteri, Presiden Jokowi Lantik Triawan Munaf Sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Presiden Jokowi menyaksikan Triawan Munaf menandatangani berita acara pelantikan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, di Istana Negara, Senin (26/1)

Presiden Jokowi menyaksikan Triawan Munaf menandatangani berita acara pelantikan Kepala Badan Ekonomi Kreatif, di Istana Negara, Senin (26/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/1) siang, di Istana Negara, Jakarta, melantik mantan pemain band Triawan Munaf sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Triawan yang merupakan ayah kandung dari penyanyi Sherina Munaf diangkat sebagai kepala Badan Ekonomi Kreatif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 P tahun 2015. Dalam Keppres itu disebutkan, Kepala Badan Ekonomi Kreatif mendapatkan hak keuangan serta fasilitas lainnya setara dengan menteri.

  • 26 January 2015
  • 133891 Views

Resmikan PTSP Pusat, Presiden Jokowi Apresiasi 22 K/L Yang Serahkan Urusan Perizinan ke BPKM

Presiden Jokowi meninjau pelayanan di PTSP Pusat, kantor BKPM , Jakarta, Senin (26/1)

Presiden Jokowi meninjau pelayanan di PTSP Pusat, kantor BKPM , Jakarta, Senin (26/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (26/1) pagi.

PTSP ini dibentuk atas instruksi Presiden Jokowi agar dalam mengurus perizinan, investor tidak perlu keluar masuk Kementerian/Lembaga (K/L). Tapi cukup datang ke PTSP Pusat yg ada di BKPM. Instruksi ini disampaikan Presiden Jokowi setelah melakukan ‘blusukan’ ke kantor BKPM pada 28 Oktober 2014 lalu.

  • 26 January 2015
  • 134390 Views

Nomenklatur Berubah, Ada Anggaran K/L Yang Melesat Tapi Juga Ada Yang Turun Tajam

Pelantikan Menteri Kabinet Kerja 2014Dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah merubah nomenklatur sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Kabinet Kerja pimpinannya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, setidaknya perubahan itu menyangkut 12 K/L, baik karena penggabungan, pemindahan ke K/L lain, maupun karena adanya pembentukan kementerian baru seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman.

  • 26 January 2015
  • 138004 Views

15 PTN Beri Kesempatan Lulusan SMA Sederajat Raih Beasiswa Bidikmisi

logo_bidikmisiSebanyak 15 (Lima belas) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia kembali membuka kesempatan bagi lulusan SMA sederajat untuk mendapatkan beasiswa melalui program bidikmisi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek dan Dikti).

Beasiswa ini diperuntukkan bagi 60 ribu calon mahasiswa  lulusan SMA/sederajat, dan akan masuk perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan ujian mandiri (UM) jalur reguler.

  • 25 January 2015
  • 133772 Views

Bertemu Sejumlah Tokoh, Presiden Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi di Tubuh Polri Maupun KPK

Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers bersama sejumlah tokoh, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/1) malam

Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers bersama sejumlah tokoh, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/1) malam

Terkait dengan perkembangan yang terjadi paska penetapan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (25/1) malam memanggil dan meminta pendapat sejumlah tokoh.

Para tokoh yang memenuhi undangan Presiden Jokowi ke Istana Merdeka, Jakarta itu, di antaranya ampak pakar hukum ketatanegaraan yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Wakil Ketua KPK Erry Ryana Hardjapamekas, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, dan ahli hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana. Sementara tokoh Muhammadyah, Buya Syafii Maarif berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota Jakarta.

  • 25 January 2015
  • 135118 Views

RAPBN-P 2015: Belanja Melalui K/L Rp 779,5 Triliun, Kementerian PU dan Pera Rp 119, 3 Triliun

rupiahDalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015, yang telah diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI pada Jumat (9/1), dan kemudian secara resmi telah dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada Senin (12/1), Pemerintah mengajukan anggaran belanja sebesar Rp 1.330,766,8 triliun.

“Anggaran belanja itu dialokasikan melalui Kementerian/Lembaga (K/L)  sebesar 58,6 persen atau Rp 779,536 triliun, sementara 41,4 persen lainnya atau sebesar Rp 551,229 triliun dialokasikan melalui BA BUN (belanja non-K/L),” kata Menteri Keuangan.

  • 24 January 2015
  • 137656 Views

Presiden Jokowi Tegaskan Tidak Akan Intervensi Polri Maupun KPK

CBS_1195Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menegaskan, ia tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang ditangani baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, partai politik, pejabat, dan juga saya sendiri,” kata Presiden Jokowi dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta, Sabtu (24/1).

  • 24 January 2015
  • 144563 Views

Inilah Pokok-Pokok Asumsi dan Profil RAPBN-P 2015

RAPBNPPemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro pada Jumat (9/1) lalu telah menyerahkan draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPB-P) Tahun Anggaran 2015 kepada pimpinan DPR-RI. Draft tersebut selanjutnya telah disampaikan secara resmi dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada 12 Januari 2015.

Menkeu menyatakan, diajukannya RAPBN Perubahan tahun 2015 dimaksudkan sebagai  langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam  rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2015, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru Pemerintahan terpilih sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.

  • 23 January 2015
  • 141343 Views

Inilah Penjelasan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti Terkait Penangkapan Bambang Widjojanto

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jendral (Komjen) Polisi Badrodin Haiti mengemukakan, bahwa penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, pada Jumat (23/1) pagi pukul 07.30 WIB  terkait dengan sengketa pilkada di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Pada saat itu, Bambang Widjojanto menjadi salah satu pengacara pihak yang bersengketa.

“Dari hasil penyelidikan sudah cukup lama di tahun 2010. Dari hasil penyelidikan, penyidik berkesimpulan sudah ada alat bukti cukup sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Oleh karena itu dilakukan tindakan hukum oleh penyidik Bareskrim Polri, tadi pagi,” kata Wakapolri kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1) sore.

  • 23 January 2015
  • 141464 Views

Proses Hukum Harus Ditangani Objektif, Presiden Jokowi Minta Tidak Terjadi Gesekan Polri – KPK

Presiden Jokowi didampingi Ketua KPK dan Wakapolri menggelar pertemuan pers, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1)

Presiden Jokowi didampingi Ketua KPK dan Wakapolri menggelar pertemuan pers, di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara meminta kepada institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Bogor, Jabar, Jumat (23/1) sore, seusai bertemu dengan Pimpinan KPK dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komisaris Jendral Polisi Badrodin Haiti.