web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 22 January 2015
  • 138493 Views

Importir Ponsel Wajib Bangun Pabrik Di Indonesia

TelpImportir ponsel di Indonesia wajib memiliki pabrik perakitan pada akhir 2015 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler yang bertujuan menekan angka impor ponsel.

“Sesuai dengan Permendag, setelah tiga tahun importir akan dievaluasi dan diwajibkan untuk bangun pabrik di Indonesia,” kata Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito di Jakarta, Rabu (21/1).

  • 21 January 2015
  • 139121 Views

Bahas Konflik Tanah Lanud Atang Sanjaya, Staf Khusus Seskab Terima Warga Rumpin

Staf Khusus Seskab Jaleswari Pramodhawardani menerima dokumen dari wakil warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Parung, Bogor, Jawa Barat, di kantornya, Rabu (21/1)

Staf Khusus Seskab Jaleswari Pramodhawardani menerima dokumen dari wakil warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Parung, Bogor, Jawa Barat, di kantornya, Rabu (21/1)

Staf Khusus Sekretaris Kabinet (Seskab) Jaleswari Pramodhawardani menerima warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Parung, Bogor, Jawa Barat, di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (21/1).

Warga yang didampingi tim advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto untuk memfalitasi pertemuan dengan Panglima TNI dalam upaya menyelesaikan sengketa lahan serta konflik dengan Lapangan Udara (Lanud) Atang Sanjaya milik TNI AU.

  • 21 January 2015
  • 141603 Views

Jadi Etalase Indonesia, Jokowi Minta Masyarakat Kawal Proyek Pembangunan Trans Kalimantan

Presiden Jokowi serius mendengarkan penjelasan mengenai proyek pembangunan Jembatan Tayan dan Trans Kalimantan, di Sanggau, Kalbar, Rabu (21/1)

Presiden Jokowi serius mendengarkan penjelasan mengenai proyek pembangunan Jembatan Tayan dan Trans Kalimantan, di Sanggau, Kalbar, Rabu (21/1)

Seusai mengunjungi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana mengunjungi proyek pembangunan jalan akses dan Jembatan Tayan yang berada di Kabupaten Sangau, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Rabu (21/1) siang.

Rombongan Presiden tiba tepat pukul 12.00 WIB pada hari Rabu (22/1)menggunakan 3 heli super puma. Selain Ibu Iriana, tampak ikut dalam peninjauan ini antara lain Menko Maritim Indroyono Soesilo, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sudarto Danusubroto.

  • 21 January 2015
  • 137346 Views

Kondisinya Tidak Mengenakkan, Presiden Jokowi Minta Pos Perbatasan Entikong Segera Direhab

Presiden Jokowi mengunjungi Pos Pemeriksaan Lantas Batas (PPLB) Entikong, Kalbar, Rabu (21/1)

Presiden Jokowi mengunjungi Pos Pemeriksaan Lantas Batas (PPLB) Entikong, Kalbar, Rabu (21/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan merehabilitasi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar), yang kini kondisinya dinilainya tidak mengenakkan.

Saat meninjau PPLB Entikong yang merupakan pintu perbatasan darat pertama Indonesia, Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto tampak kecewa melihat kondisi pos perbatasan yang dinilainya tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan itu.

  • 21 January 2015
  • 127712 Views

Tiba di Entikong, Presiden Jokowi Tinjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas

Presiden Jokowi mengunjungi Pos Pemeriksaan Lintas Batas, di Entikong, Kalbar, Rabu (21/1)

Presiden Jokowi mengunjungi Pos Pemeriksaan Lintas Batas, di Entikong, Kalbar, Rabu (21/1)

Mengawali hari kedua kunjungannya ke Kalimantan Barat (Kalbar), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Widodo mengunjungi wilayah perbatasan di Entikong.

Dengan menggunakan heli Super Puma TNI AU, Presiden Jokowi  mendarat di Lapangan Helipat Patoka, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (21/1). Didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto, Presiden Jokowi langsung meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong.

  • 20 January 2015
  • 162074 Views

Bukan Masalah Rumit, Presiden Jokowi Yakin Soal Kebakaran Hutan Bisa Kita Selesaikan

Presiden Jokowi berdialog dengan anggota Manggala Agni, di Kabupate Kubu Raya, Kalbar, Selasa (20/1)

Presiden Jokowi berdialog dengan anggota Manggala Agni, di Kabupate Kubu Raya, Kalbar, Selasa (20/1)

Setelah meresmikan Masjid Raya Mujahidin di Pontianak dan meletakkan batu pertama pembangunan irigasi tersier di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari pertama kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (20/1) petang,  memberikan briefing antisipasi kebakaran hutan di Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan, begitu banyak organisasi yang terlibat untuk mengatasi kebakaran hutan. Ia menyebutkan, semua organisasi ada semuanya, dari Gubernur, Pangdam, TNI, Polda membawahi Porles sampai ke bawah, ditambah yang namanya Manggala Agni, ada polisi hutan.

  • 20 January 2015
  • 126926 Views

Bantah Bersihkan Orang-Orang SBY, Presiden Jokowi: Kita Tidak Alami ‘Patahan Politik’

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana meletakkan batu pertama pembangunan irigasi tersier, di Kabupaten Landak, Kalbar, Selasa (20/1)

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana meletakkan batu pertama pembangunan irigasi tersier, di Kabupaten Landak, Kalbar, Selasa (20/1)

Presiden Joko Widodo menampik tudingan jika dirinya melakukan bersih-bersih dan menyingkirkan orang-orang yang dianggap pro kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bantahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam akun facebooknya Joko Widodo pada Selasa (20/1).

“Tidak ada itu istilah “Pembersihan orang-orang Bapak SBY”, kita tidak sedang mengalami “Patahan Politik”, juga tidak sedang dalam pertempuran antar generasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan,” kata Presiden Jokowi.

  • 20 January 2015
  • 143758 Views

Perppu Pilkada Jadi UU, Kini Gubernur, Bupati dan Walikota Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat

Ketua DPR Setya Novanto didamping Wakil Agus Hermanto dan Fadli Zon berbincang dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, setelah pengesahan Perppu Pilkada menjadi UU, di DPR-RI, Selasa (20/1)

Ketua DPR Setya Novanto didamping Wakil Agus Hermanto dan Fadli Zon berbincang dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, setelah pengesahan Perppu Pilkada menjadi UU, di DPR-RI, Selasa (20/1)

Sidang Paripurna DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Selasa (20/1) siang, secara aklamasi menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) menjadi undang-undang.

Selain itu, melalui sidang paripurna itu, DPR-RI juga menyetujui Perppu No.2/2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi undang-undang.

  • 20 January 2015
  • 126383 Views

Meski Ditekan, Presiden Jokowi Tegaskan Tetap Tolak Beri Grasi Terpidana Narkoba

Presiden Jokowi menunaikan sholat Tahiyatul Masjid seusai meresmikan Masjid Raya Mujahidin, di Pontianak, Kalbar, Selasa (20/1)

Presiden Jokowi menunaikan sholat Tahiyatul Masjid seusai meresmikan Masjid Raya Mujahidin, di Pontianak, Kalbar, Selasa (20/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, negara kita saat ini dalam posisi darurat narkoba.  Setiap, hari ada sekitar 50 orang  meninggal karena narkoba. Artinya, dalam satu tahun kira-kira ada 18 ribu meninggal karena narkoba. Karena itu, Presiden menegaskan, ia akan menolak setiap permohonan grasi dari terpidana narkoba.

“Kenapa saya sampaikan darurat? Karena yang harus direhabilitasi sekarang ini ada hampir 4,5 juta generasi muda kita. Yang sudah tidah bisa direhabilitasi 1,2 juta,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peresmian Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (20/1).

  • 20 January 2015
  • 132389 Views

Presiden Jokowi Teken Perpres Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Warga Suku Badui

Warga Suku Badui

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2014 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.

“Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,” bunyi Pasal 1 ayat (1) Perpres tersebut.