web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 16 September 2015
  • 21770 Views

Meski Realisasi Investasi Naik, Presiden Jokowi Sebut Proses Perijinan Investasi Belum Memuaskan

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaika keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9) sore

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaika keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9) sore (humaspro-Setkab)

Meskipun realisasi investasi pada Semester I Tahun 2015 naik 16,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 222,8 triliun menjadi Rp 259 triliun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih merasa sejauh ini perijinan atau prosedur memperoleh ijin berinvestasi di Indonesia belum memuaskan.

“Contohnya disinggung misalnya dalam bidang kelistrikan dan ini juga dasarnya sebetulnya data yang dikumpulkan oleh BKPM, Bapak Presiden masih ingat bahwa jumlah perijinannya ada sebesar 49 dan lamanya setelah dihitung-hitung malah lebih dari 2,5 tahun, 923 hari. Walaupun sudah ada usulan untuk penyederhanaan menjadi 25 perijinan dengan lamanya 250 hari,” papar Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan seusai rapat terbatas membahas Foreign Direct Investment (FDI), di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/9) sore.

  • 16 September 2015
  • 22994 Views

Peringkat Naik, Presiden Jokowi Tetap Minta Para Menteri Lakukan Terobosan Permudah Investasi

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas soal FDI, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9)

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas soal FDI, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9)

Meskipun peringkat kemudahan berusaha di Indonesia tahun 2015 mengalami peningkatan sedikit dibanding tahun sebelumnya, yakni dari peringkat 117 menjadi peringkat 114 dari 189 negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meminta para menteri dan pejabat terkait untuk melakukan langkah terobosan untuk memberi kemudahan berinvestasi.

“Investor itu bisa lokal, bisa domestik, dan juga bisa asing. Semuanya harus diberi kemudahan-kemudahan. Sehingga pergerakan ekonomi riil yang kita inginkan betul-betul bisa bergerak,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat yang membahas masalah Foreign Direct Invesment (FDI), di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9) siang.

  • 16 September 2015
  • 21574 Views

Boleh Di Industri Pengolahan, Susi: Asing Dilarang Masuk Di Industri Tangkap Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar menyegerakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Undang-Undang tentang Perikanan yang sudah tertunda lama, dan tinggal menunggu persetujuan (approval) dari Menko Kemaritiman.

Presiden, kata Susi, juga menyetujui pencabutan industri tangkap asing yang sekarang ini boleh 100 persen. “Nanti jadi sama sekali tidak boleh. Jadi untuk industri tangkap sama sekali tidak boleh, tapi untuk industri pengolahan sekarang ini kalau di wilayah barat 40 persen, timur 60 persen,” kata Susi kepada wartawan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai diterima Presiden Jokowi, Rabu (16/9) siang.

  • 16 September 2015
  • 22368 Views

Seleksi Calon Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, Alvin Lie, Dan Laode Ida Lolos Tes Obyektif

Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI mengumumkan 72 nama yang lolos Tes Obyektif dan Pembuatan Makalah, di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Rabu (16/9) siang

Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI mengumumkan 72 nama yang lolos Tes Obyektif dan Pembuatan Makalah, di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Rabu (16/9) siang

Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016-2021 mengumumkan 72 nama yang dinyatakan lolos seleksi tahap kedua, yaitu Test Obyektif, dan Pembuatan Makalah. Di antara mereka yang lolos terdapat beberapa nama yang sudah tidak asing lagi seperti kriminolog Adrianus Meliala, mantan anggota DPR-RI Alvin Lie, dan mantan anggota DPD-RI Laode Ida.

Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI, Agus Dwiyanto, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, 72 peserta yang lolos itu telah mengikuti Tes Obyektif dan Pembuatan Makalah yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I No.1 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

  • 16 September 2015
  • 22465 Views

Pemerintah Tambah Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Rp 1 Triliun

EximDengan pertimbangan untuk meningkatkan kapasitas modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, guna mendukung program ekspor nasional, Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

“Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” bunyi Pasal 1 Perpres tersebut.

  • 15 September 2015
  • 27980 Views

Dukung Jembatan Merah Putih, Pemerintah Bangun Dermaga TNI AL Seluas 11,3 Ha Di Ambon

Sejumlah perahu mengangkut penumpang, melintas dekat proyek pembangunan Jembatan Merah Putih (JMP), di pantai Desa Galala, Sirimau, Ambon,Dalam rangka penyelesaian pembangunan Jembatan Merah Putih, dan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan sandar Kapal Republik Indonesia yang tingginya lebih dari 34 meter di Ambon, Maluku, Pemerintah akan membangun dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkat Laut (TNI AL) beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon.

Rencana pembangunan dermaga TNI AL di Desa Tawiri Ambon itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermana TNI AL Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 September 2015.

  • 15 September 2015
  • 25367 Views

Humas Pemerintah Wajib Diseminasikan Paket Kebijakan Ekonomi

Menkominfo Rudi Antara didampingi Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi dalam Forum Tematik Bakohumas, di Jakarta, Selasa (15/9) pagi

Menkominfo Rudiantara didampingi Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi dalam Forum Tematik Bakohumas, di Jakarta, Selasa (15/9) pagi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengingatkan kewajiban Humas Pemerintah untuk mendiseminasikan kebijakan, termasuk di antaranya mendiseminasikan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I September 2015, yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 September lalu.

Dalam kaitan sosialisasi kebijakan tersebut, Kominfo berharap bahwa Humas Pemerintah bertugas untuk merespons kebijakan bersama, membuat pendalaman.
“Dengan demikian, narasi tunggal terkait deregulasi kebijakan dalam paket ekonomi tahap pertama dapat dilakukan dan tidak ada perbedaan persepsi dari tiap-tiap kementerian/lembaga,” kata Rudiantara pada Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), di Jakarta, Selasa (15/9) pagi.

  • 15 September 2015
  • 23862 Views

Tunggu Tawaran Investor, Presiden Jokowi Bantah Batalkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

EDIT_HMS_1909

Presiden Jokowi dan para menteri yang menyertainya berfoto bersama Diaspora Indonesia, di Wisma Duta KBRI Doha, Qatar, Senin (14/9) malam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah penilaian sejumlah pihak mengenai batalnya rencana pembangunan kereta api cepat (high speed train) Jakarta-Bandung. Presiden menegaskan, yang terjadi bukan pembatalan, namun ia menginginkan agar pembangunan proyek itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden menegaskan, ada 3 (tiga) hal yang ia berikan penekanan, yaitu: 1) Tidak menggunakan APBN; 2) Tidak menggunakan jaminan pemerintah; 3) Itu urusannya Business to Business (B to B), entah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan BUMN atau swasta dengan swasta.

  • 15 September 2015
  • 24102 Views

Bertemu Diaspora Indonesia, Presiden Jokowi: Tahun 1998 Lalu Rupiah Loncat 7X

Diaspora Indonesia berebut selfi dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan di Wisma Duta, Doha, Qatar, Senin (14/9) malam

Diaspora Indonesia berebut selfi dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan di Wisma Duta, Doha, Qatar, Senin (14/9) malam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dibandingkan tahun 1998 lalu, kondisi politik dan keamanan Indonesia saat ini lebih baik. Namun diakuinya, Indonesia menghadapi tekanan ekonomi, meskipun kita tidak sendirian, dan dibandingkan dengan negara-negara lain kita masih lebih baik.

Presiden menunjuk contoh nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang hari-hari ini sudah mencapai Rp 14.300. Diakui Presiden Jokowi, banyak yang membandingkan kondisi saat ini dengan situasi tahun 1998. Namun Presiden langsung menukas, saat 1998 nilai tukar rupiah mencapai Rp 15.000 – Rp 16.000.

  • 15 September 2015
  • 23583 Views

Bertemu Pengusaha Qatar, Presiden Jokowi: Saat Ini Waktu Yang Tepat Investasi Di Indonesia

Presiden Jokowi menghadiri Forum Bisnis Indonesia - Qatar, di Doha, Qatar, Senin (14/9)

Presiden Jokowi menghadiri Forum Bisnis Indonesia – Qatar, di Doha, Qatar, Senin (14/9)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Ia menyebutkan, seluruh peluang bisnis di Indonesia menjanjikan dengan iklim dan kepastian berusaha yang sangat baik.

“Saya menyambut kedatangan saudara di negara yang semua kesempatan berbisnis terbuka lebar. Datang dan berinvestasilah di Indonesia,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di  forum bisnis dan investasi Indonesia dan Qatar, di Doha, Qatar, Senin (14/9).