web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 13 October 2015
  • 31557 Views

Penjualan Turun 21%, Industri Sepeda Motor Indonesia Masih Nomor 3 Dunia

Ketua AISI Gunadi Sindhuwisata didampingi Menperin Saleh Husin dan pengurus GAIKINDO memberikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10)

Ketua AISI Gunadi Sindhuwinata didampingi Menperin Saleh Husin dan pengurus GAIKINDO memberikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10)

Seiring dengan perlambatan ekonomi di tanah air dan beberapa negara lain, jumlah kendaraan bermotor roda dua yang diproduksi anggota Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) sepanjang tahun 2015 ini diperkirakan hanya mencapai 6,3 juta unit, atau turun dibanding tahun 2014 sebanyak 7 – 9 juta unit.

Ketua AISI Gunadi Sindhuwinata menjelaskan, bahwa saat in pasar sepeda motor turun 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari kapasistas produksi sebanyak 9,6 juta unit hanya terpakai 65% saja.  Walau demikian, kita tetap menjadi pemain nomor 3 didunia setelah RRC dengan 21 juta, India 15 juta, dan Indonesia di tahun 2011 mencapai 8 juta unit kendaraan terpasang.

  • 13 October 2015
  • 24047 Views

Dongkrak Penjualan, GAIKINDO Minta Pemerintah Kurangi PPnBM Sedan Kecil Dan SUV

Presiden Jokwi didampingi Menperin Saleh Husin menerima pengurus GAIKINDO dan AISI, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10)

Presiden Jokwi didampingi Menperin Saleh Husin menerima pengurus GAIKINDO dan AISI, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10)

Guna mendongkrak penjualan yang kini cenderung menurun, para pengusaha industri kendaraan bermotor yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)  meminta pemerintah melakukan restrukturisasi atau penurunan atas pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sedan kecil yang saat ini mencapai 10%, dan mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) atau jeep yang saat ini mencapai 30%.

“Kami mengharapkan Presiden bisa meninjau ulang karena kami ingin harga-harga SUV maupun sedan kecil bisa bersaing, dan selanjutnya angka penjualannya bisa naik,” kata Ketua GAIKINDO Jongkie D. Sugiarto sesusai bersama jajaran pengurus GAIKINDO dan Asosiasi Industri Motor Indonesia (AISI) diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10).

  • 13 October 2015
  • 22614 Views

Presiden Jokowi Dorong Industri Lampu Listrik Jadi Tuan Rumah Di Negara Sendiri

Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki menerima pengurus APERLINDO dan APPI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10)

Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki saat menerima pengurus APERLINDO dan APPI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi skema padat karya yang diterapkan oleh industri lampu listrik nasional. Presiden berharap, industri ini menjadi tuan rumah di negara sendiri, tidak seperti saat ini dimana 80% pasar lampur listrik dikuasai oleh pasar impor.

“Presiden tadi katakan dengan skema padat karya yang diterapkan ini diharapkan industri lampu mampu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” kata Ketua Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (APERLINDO), John Manopo, seusai bersama jajaran pengurus organisasi yang dipimpinnya dan pengurus Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) diterima oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) siang.

  • 13 October 2015
  • 22795 Views

Dukung Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Inilah Tugas Kementerian/Lembaga Terkait

Kereta cepatSelain memberikan penugasan kepada PT Wijaya Karya atau Wika (Persero) Tbk untuk memimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengani penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta – Bandung, melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yang ditandatanganinya pada 6 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menugaskan kepada sejumlah Kementerian/Lembaga untuk menangani pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung itu.

Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Presiden memberikan penugasan agar memberikan kemudahan perizinan, biaya perizinan, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditugaskan untuk: a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan; dan b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan.

  • 13 October 2015
  • 23268 Views

Presiden Tunjuk Wika Pimpin Konsorsium BUMN Tangani Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung

WIKADengan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan transportasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Jakarta – Bandung, pemerintah memandang perlu dilakukannya percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Dalam Perpres itu ditegaskan, dalam rangka percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat, Pemerintah menugaskan kepada konsorsium badan usaha milik negara yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk; b. PT Kereta Api Indonesia (Persero); c. PT Jasa Marga (Persero) Tbk; dan d. PT Perkebunan Nusantara VIII.

  • 12 October 2015
  • 24086 Views

Menko Polhukam: Tidak Ada Pelemahan, Presiden Jokowi Menginginkan KPK Tetap Kuat

Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan

Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator bidang Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam) memberikan tanggapan terkait pro kontra di masyarakat mengenai usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Presiden tidak ingin ada pelemahan KPK, Presiden menginginkan KPK tetap menjadi badan yang kuat yang bisa melakukan penindakan terhadap kasus korupsi,” tegas Luhut seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10) sore.

Luhut menjelaskan, dari hasil pembahasan sejauh ini ada beberapa masalah yang menjadi polemik di masyarakat. Yang pertama adalah menyangkut pada kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

  • 12 October 2015
  • 22891 Views

Cegah Impor Ilegal, Sistem IT Di Sejumlah Kementerian Akan Disatukan

Wakil Menkeu Mardiasmo didampingi Seskab Pramono Anung dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10) sore

Wakil Menkeu Mardiasmo didampingi Seskab Pramono Anung dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10) sore

Selain memberikan wewenang penuh kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi masalah membanjirnya impor illegal, rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Kepresidenan, Jakarta, juga sepakat untuk memperkuat sistem Informasi Teknologi (IT) dalam memonitor arus masuk barang di pelabuhan, yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menjelaskan, Instruksi Presiden sangat tegas dan sangat lugas akan sangat di-back up oleh aparat penegak hukum. Selain itu, Ditjen Bea dan Cukai juga diminta mengembangkan infrastruktur yang lebih baik lagi.

  • 12 October 2015
  • 23941 Views

Tidak Ada Kong Kalikong, Seskab: Pemerintah Dukung Ditjen Bea Dan Cukai Atasi Impor Ilegal

Seskab Pramono Anung didampingi Wakil Menkeu Mardiasmo dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10) sore

Seskab Pramono Anung didampingi Wakil Menkeu Mardiasmo dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10) sore

Rapat terbatas yang membahas masalah impor illegal dan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden Jakarta, Senin (12/10) menegaskan komitmennya untuk memerangi impor illegal.

“Tadi di awal Presiden telah memberikan penegasan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh akan memerangi kongkalikong yang terjadi di dalam perdagangan illegal,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo kepada wartawan seusai rapat terbatas itu, Senin (12/10) sore.

  • 12 October 2015
  • 29243 Views

Pengusaha Petrokomia Dan Aneka Tenun Plastik Berharap Paket Kebijakan III Segera Direalisir

Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki menerima pengurus INAPLAS dan GIAPTI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) siang

Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Teten Masduki menerima pengurus INAPLAS dan GIAPTI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) siang

Para pengusaha industri petrokimia yang tergabung dalam Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia (INAPLAS) dan pengusaha industri aneka tenun plastik yang tergabung dalam Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10) siang.

Seusai pertemuan Wakil Ketua INAPLAS Suhat Miyarso mengatakan, kedatangan segenap pengurus INAPLAS dan GIAPTI  itu sehubungan dengan Paket Kebijakan Pemerintah I, II, dan III, dan juga sehubungan dengan rencana strategi jangka panjang dari industri petrokimia dan industri plastik ke depannya, dalam upaya untuk meningkatkan peran ekonomi dari industri petrokimia terhadap perkembangan ekonomi nasional.

  • 12 October 2015
  • 33200 Views

Matikan Produsen Dalam Negeri, Presiden Jokowi Minta Impor Ilegal Dihilangkan

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas membahas masalah impor ilegal, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10) siang

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas membahas masalah impor ilegal, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10) siang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas yang membahas masalah-masalah, terutama yang berkaitan dengan impor ilegal, di Kantor Presiden, Jakarta,  Senin (12/10) siang.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dari beberapa kali menerima asosiasi,terakhir dari asosiasi pertekstilan, ia menerima keluhan mengenai banjirnya produk-produk impot  ilegal di Indonesia.

“Kalau ini diteruskan akan mematikan produsen dalam negeri karena harga tidak bisa bersaing dengan produk-produk ilegal,” kata Presiden Jokowi.