web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 12 September 2014
  • 61839 Views

Setkab Raih Penghargaan Tertinggi Dalam Penyajian Laporan Keuangan 2013

penghargaan_wtp_kemenkeu_rahmat2Sekretariat Kabinet (Setkab) memperoleh piagam penghargaan dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2014 yang dilaksanakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jumat (12/9) pagi.

Penghargaan tersebut diperoleh atas keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2013 dengan capaian Standar Tertinggi dalam Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Penghargaan ini mengacu pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Juni lalu.

  • 12 September 2014
  • 62311 Views

Wapres: Pencapaian WTP Bukan Jaminan Bebas KKN

wtpWakil Presiden (Wapres) Boediono mengingatkan para pimpinan instansi pemerintah, agar tidak lantas berbangga hati dengan pencapaian  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangannya yang diaudit pemerintah, karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

“Kita sadar bahwa tidak ada jaminan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP telah benar-benar terbebas dari praktek-praktek KKN. Upaya kita harus lebih dari itu,” kata Wapres Boediono saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (12/9).

  • 12 September 2014
  • 62746 Views

Pemerintah Buka Pendaftaran Calon Anggota Dewan Pendidikan Nasional 2014-2019

sekolahSesuai amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membuka pendaftaran Calon Anggota Dewan Pendidikan Nasional periode 2014 – 2019.

Ketua Panitia Pemilijan Calon Anggota Dewan Pendidikan Nasional periode 2014 – 2019, Ainun Na’im, dalam pengumumannya Jumat (12/9) menyebutkan, pendaftaran dapat dilakukan melalui surat elektronik (email) [email protected] dengan melampirkan syarat administrasi mulai tanggal 15 s.d. 22 September 2014.

  • 12 September 2014
  • 63464 Views

Agar Bisa Bekerja Baik, Presiden SBY Dorong Peningkatan Remunerasi Jaksa

mobil_golfAgar para abdi negara khususnya para jaksa bisa bekerja dengan baik dan mengurangi kecenderungan penyimpangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam satu-dua minggu terakhir terus mendorong agar penyelesaian untuk pemberian remunerasi dan tunjangan fungsional segara dirampungkan.

“Insya Allah bisa dan saya juga sudah berbicara dengan para menteri terkait,” kata Presiden SBY saat meresmikan Kawasan Adhyaksa Loka dan Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Jalan Hankam Raya Nomor 60, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (12/9) pagi.

  • 11 September 2014
  • 63481 Views

Segera Tinggalkan Istana, Presiden: Saya Mohon Maaf

sby_pamit1Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono berpamitan kepada seluruh pegawai Istana Presiden di Jakarta, Kamis (11/9), karena akan  purna tugas 20 Oktober mendatang.

“Saya beserta Ibu Negara serta Mensesneg dan Seskab mengungkapkan terima kasih dan penghargaan atas kebersamaan dukungan dan bantuan saudara-saudara semua. Tanpa kebersamaan dan bantuan saya tidak mungkin bisa melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik,” kata Presiden SBY usai sesi foto bersama yang berlangsung di serambi belakang Istana Merdeka, Jakarta.

  • 11 September 2014
  • 63754 Views

Kembali Bertemu, Presiden SBY – Tony Blair Bahas ISIS

sby_tonyblair_rahmat_1Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis(11/9), untuk membahas berbagai hal termasuk dalam pentingnya menangkal radikalisme, termasuk masalah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

“Dalam kunjungan pertama tahun 2006, saya mengingat Anda berbicara pentingnya merangkul Islam dan Barat serta bekerja sama mengatasi radikalisme,” kata Presiden saat menyambut mantan PM Inggris periode 1997-2008.

  • 11 September 2014
  • 63966 Views

Presiden SBY: Jangan Adu Saya Dengan Jokowi

ratas_4Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan semua pihak untuk tidak mengadu dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi) terkait usahanya membangun tradisi baru suksesi kepemimpinan melalui komunikasi dan konsultasi.

“Saya tidak ingin diadu-adu dengan Presiden Terpilih Jokowi. Niat saya adalah membantu beliau,” kata Presiden SBY dalam pengantar sidang kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9).

Presiden SBY menegaskan hal itu ketika menyinggung keputusan pemerintah membatalkan pengadaan kendaraan bagi para pejabat.

  • 11 September 2014
  • 66649 Views

Mendagri: Pemerintah Tidak Dapat Hentikan Pembahasan RUU Pilkada

konpres_mendagriPemerintah menegaskan, tidak bisa menghentikan pembahasan ataupun mencabut Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) karena hal ini sudah lama dilakukan oleh DPR-RI.

“Kok pemerintah yang mencabut, enggak bisa. Ini sudah (pembahasan) di DPR, Pemerintah tidak mengusulkan lagi dan sudah berkembang di DPR,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di kantornya, Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Mendagri, jika RUU Pilkada ini dibatalkan, maka pelaksanaan semua Pilkada 2015 tidak memiliki dasar hukum. Hal itu disebabkan RUU Pilkada itu satu dari tiga turunan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

  • 11 September 2014
  • 67348 Views

Hindari Ganjalan, Presiden Hentikan Total Pengadaan Kendaraan Pejabat Negara

konpers_polhukamPresiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui langkah Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi untuk menghentikan proses pengadaan kendaraan bagi pejabat negara Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Saya setuju untuk menghentikan secara total pengadaan kendaraan. Saya persilahkan presiden baru dengan pemerintahannya untuk memproses pengadaan kendaraan ini,” kata Presiden SBY dalam keterangan persnya diakhir sidang kabinet terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/9).

  • 10 September 2014
  • 66463 Views

Pemerintah Beri Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Mantan Presiden dan Mantan Wapres

sesneg_sudi_silalahi_rahmat1Pemerintah akan memberikan uang tunai sebagai pengganti fasilitas rumah bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden (Wapres) Boediono setelah tak lagi menjabat. Adapun besaran uang pengganti berpatokan pada harga harga tanah rata-rata di rumah dinas menteri.

Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Sudi Silalahi yang didampingi oleh Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan, pemberian fasilitas rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014.