web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 5 May 2015
  • 38801 Views

Resmikan IPC University, Presiden Jokowi Berharap Indonesia Jadi Pusat Unggulan Maritim

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menandatangani prasasti peresmian kampus IPC Corporate Universitasi, di Ciawi, Bogor, Jabar, Selasa (5/5) pagi

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menandatangani prasasti peresmian kampus IPC Corporate University, di Ciawi, Bogor, Jabar, Selasa (5/5) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan International Port Cooperation (IPC) Corporate University, yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), di Kampus IPC Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/5) pagi.

IPC Corporate University didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan utama menjadi Center of Excellence, sebuah mercusuar pengetahuan di bidang kepelabuhanan, maritim, dan logistik. Lembaga pelatihan yang berlokasi di kaki Gunung Salak ini, merupakan bagian dari program transformasi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi teknis kepelabuhanan dan logistik, manajemen, dan kepemimpinan.

  • 5 May 2015
  • 54502 Views

Organisasi Baru Kementerian Pertanian, Jumlah Ditjen Berkurang Satu Staf Ahli Tetap

kementerian-pertanianSehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo pada 22 April 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Kementan).

Menurut Perpes ini organisasi Kementerian Pertanian terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; d. Direktorat Jenderal Hortikultura; e. Direktorat Jenderal Perkebunan; f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; g. Inspektorat Jenderal.

  • 5 May 2015
  • 36896 Views

Presiden Jokowi Siapkan 92 Rancangan Peraturan Presiden Sepanjang Tahun 2015

Presiden Jokowi dalam satu kesempatan rapat paripurna Kabinet Kerja, beberapa wkatu lalu

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dalam satu kesempatan rapat paripurna Kabinet Kerja, beberapa wkatu lalu

Guna melaksanakan ketentuan Pasal  26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2015 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015.

Dalam Keppres itu, Presiden Jokowi menetapkan 92 Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana terlampir dalam Keppres tersebut sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015. “Program Penyunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun,” bunyi diktum KEDUA Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 itu.

  • 5 May 2015
  • 34249 Views

3 Kontrak Gas Ditandatangani, Negara Berpotensi Terima Tambahan Penerimaan Rp 3,47 Triliun

Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kontrak jual beli gas, di Bantul, DI Yogyakarta, Senin (4/5)

Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kontrak jual beli gas di sela peluncuran Program Pembangunan Pembangkit 35 ribu MW, di Bantul, DI Yogyakarta, Senin (4/5)

Tiga kesepakatan jual beli gas bumi ditandatangani dalam acara peluncuran program proyek listrik 35.000 megawatt (MW) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Bantul, Yogyakarta, Senin (4/5) kemarin. Perjanjian itu berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara sekitar Rp 3,74 triliun (299 juta dollar AS) selama masa kontrak berlangsung.

Tiga perjanjian tersebut terdiri atas dua perjanjian jual beli gas (PJBG) dan satu pokok-pokok perjanjian atau Head of Agreement(HOA). Perjanjian yang pertama adalah PJBG antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ConocoPhillips Grissik Ltd dengan PT PLN (Persero) untuk memenuhi kebutuhan pasokan gas untuk sektor kelistrikan di Sumatera, Jawa bagian barat, dan Batam sebesar 40 BBTUD (billion British thermal unit per day) selama tiga tahun.

  • 4 May 2015
  • 35377 Views

Presiden Jokowi Ingin Manfaatkan Dana BPJS Ketenagakerjaan Untuk Bangun Perumahan Buruh

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukan Kongres VII KSBSI, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Senin (4/5) petang

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada pembukan Kongres VII KSBSI, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Senin (4/5) petang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku ingin menggunakan dana yang dimiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang mengendap sekitar Rp 180 triliun untuk mendukung program pembangunan perumahan bagi buruh.

Selama ini, lanjut Presiden Jokowi, dana BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa digunakan 5 persen untuk investasi di sektor perumahan karena ada regulasi yang membatasi. Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan kesiapannya untuk merevisi aturan tersebut agar investasi dana BPJS Ketengakerjaan tidak hanya 5 persen tapi bisa sampai 40-50 persen.

  • 4 May 2015
  • 41786 Views

Organisasi Baru Kemenko Polhukam, Jumlah Deputi Tetap 7, Staf Ahli Berkurang Jadi 5

Ktr. PolhukamSehubungan dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo pada 22 April 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Pasal 4 Perpres ini menyebutkan, Kemenko Polhukam mengoordinasikan: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

  • 4 May 2015
  • 34767 Views

Luncurkan Pembangunan Pembangkit 35 Ribu MW, Presiden Jokowi Sebut Bukan Proyek Ambisius

Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM, Menteri BUMN, Dirut PLN, dan Gubernur DIY menekan tombol sirene tanda peluncuran pembangunan pembangkit 35 ribu MW, di Bantul, Yogyakarta, Senin (4/5)

Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM, Menteri BUMN, Dirut PLN, dan Gubernur DIY menekan tombol sirene tanda peluncuran pembangunan pembangkit 35 ribu MW, di Bantul, Yogyakarta, Senin (4/5)

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (4/5), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meluncurkan Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW, yang dipusatkan di Pantai Sambas, Desa Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DIY.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengakui, banyak yang menyangsikan kemampuan pemerintah membangun pembangkit 35 ribu MW dalam masa 5 (lima) tahun ke depan, mengingat selama 70 tahun Indonesia Merdeka, pemerintah baru mampu membangun 50 ribu MW.

  • 4 May 2015
  • 30251 Views

Banyak Dikeluhkan Masyarakat, Presiden Jokowi Janji Perbaiki Pelayanan Pemegang KIS

Presiden Jokowi menyerahkan Kartu Kersejahteraan Sosial kepada warga, di Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/5) pagi.

Presiden Jokowi menyerahkan KKS kepada warga, di Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/5) pagi.

Seusai mengunjungi warga Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana mengunjungi warga Kepala Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/5) pagi, untuk menyerahkan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyerahkan 10 KKS dan 10 KIS kepada perwakilan warga, dan 10 KIP kepada perwakilan siswa-siswi SD, SMP, dan SMA.

  • 4 May 2015
  • 33278 Views

Presiden Jokowi Tetapkan 151 Rancangan Peraturan Pemerintah Yang Akan Diselesaikan Tahun 2015

Ratas-Kebun-750x420Guna melaksanakan ketentuan Pasal  26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 29 April 2015 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

Dalam Keppres itu dilampirkan adanya 151 (seratus lima puluh satu) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sepanjang tahun 2015 ini.

  • 4 May 2015
  • 30141 Views

Ancam Cabut Izin, Presiden Jokowi: Rumah Sakit Swasta Akan ‘Dipaksa’ Terima Pasien KIS

Presiden Jokowi dan warga Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jateng, Senin (4/5).

Presiden Jokowi dan warga Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jateng, Senin (4/5).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana mengawali kunjungan kerjanya pada Senin (3/5) pagi ini, dengan menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada warga Desa Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi meminta masyarakat agar menggunakan KIS apabila sakit. Namun Presiden mengingatkan, dalam penggunaan KIS dilakukan secara berjenjang ada urut-urutannya, yaitu dari Puskesmas terlebih dahulu sampai ke Rumah Sakit sesuai dengan skala berat penyakit.