web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 7 January 2015
  • 114951 Views

Kemlu: ’Travel Advice’ Australia Tidak Ubah Tingkat Keamanan Indonesia

Kedutaan AustraliaKementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memberikan tanggapan terkait dengan munculnya travel advice Australia yang meminta warganya untuk meningkatkan kewaspadaan di Indonesia, dan peringatan keamanan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Jakarta mengenai potensi ancaman terkait hotel-hotel dan bank-bank Amerika Serikat di Surabaya, beberapa hari terakhir.

Melalui situs @Portal_Kemlu_RI , yang diunggah beberapa jam lalu, Kemlu RI menyebutkan, travel advice Australia adalah hal yang rutin dilakukan bagi warganya di seluruh dunia.

  • 7 January 2015
  • 114269 Views

Menko Perekonomian Tegaskan Pemerintah Tidak Larang Tiket Pesawat Murah

Di BandaraMenteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan pemerintah tidak melarang  penjualan tiket pesawat murah oleh maskapai penerbangan atau Low Cost Carrier (LCC).

“Yang penting bagaimana keselamatannya supaya LCC mode penerbangan yang berlaku di seluruh dunia. yang penting keselamatan, ketaatan hukum, ketaatan peraturan. Jadi yang penting biarpun murah tapi aman,” kata Sofyan Djalil di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu(7/1).

  • 7 January 2015
  • 164943 Views

Ada Pro dan Kontra, Presiden Jokowi Ingatkan Para Menteri Selalu Disorot Media

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri Kabinet Kerja, bahwa apa yang dilakukan pemerintah selalu dipotret dan dinilai oleh media. Menurut Presiden, bahwa penilai media itu bisa menimbulkan persepsi atau image terhadap kinerja pemerintah.

“Ini supaya semuanya juga tahu, bahwa kita semuanya selalu dipotret, diikuti, dan dinilai oleh media,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/1).

  • 7 January 2015
  • 171197 Views

Organisasi Baru BPKP: Kepala Dibantu Sekretariat Utama, 5 Deputi, dan Inspektorat

Gedung BPKPDengan pertimbangan untuk meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 yang ditandatanganinya pada 31 Desember 2014, telah menyempurnakan organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam Perpres ini ditegaskan, BPKP merupakan aparat intern pemerintah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

  • 6 January 2015
  • 163659 Views

Pertimbangkan Tantangan ke Depan, Presiden Jokowi Pilih Palguna Gantikan Hamdan di MK

I Dewa Gede Palguna

I Dewa Gede Palguna

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempelajari dengan seksama usulan dua calon hakim kostitusi yang diajukan Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan Prof. Saldi Isra, yaitu I Dewa Gede Palguna dan Yuliandri.

Dengan mempertimbangkan tantangan Mahkamah Konstitusi (MK) ke depan, Presiden Jokowi akhirnya memilih Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, I Dewa Gede Palguna, sebagai hakim konstitusi baru dari unsur pemerintah menggantikan Hamdan Zoelva yang masa tugasnya berakhir pada Selasa (6/1) ini

  • 6 January 2015
  • 168473 Views

Pemerintah Akan Bentuk Badan Cyber Nasional

tentara-cyber_indonesiaGuna mengelola isu-isu terkait dengan informasi teknologi termasuk upaya perlindungan terhadap serangan cyber di Indonesia, Pemerintah menyiapkan pembentukan badan cyber nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengemukakan, selama ini pengawasan terhadap masalah cyber nasional masih dalam bentuk masih desk, masih kantor dan sifatnya belum koordinatif. Namun, mengingat kebutuhan negara untuk meng-address isu cyber, maka akan diusulkan pembentukan badan cyber nasional.

  • 6 January 2015
  • 169666 Views

Presiden Jokowi Instruksikan BPKP Audit Penerimaan Pajak, PNBP, PAD, dan Aset Negara

BPKPGuna meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Desember 2014 lalu, telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Melalui Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Sekretaris Kabinet; Kapolri; Jaksa Agung; Panglima TNI, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK); Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota, untuk mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup dan tugas masing-masing.

  • 6 January 2015
  • 163338 Views

Menko Polhukam: Belum Ada Perintah Pergantian Kapolri

Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijanto memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (4/12)

Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijanto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengaku belum menerima perintah pergantian Kepala Kepolisian RI (Kapolri) yang kini dijabat Jenderal (Pol) Sutarman oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Menko Polhukam, tugas Sutarman masih panjang hingga masa baktinya berakhir pada Oktober mendatang.

  • 6 January 2015
  • 164538 Views

Presiden Jokowi Ingin Bulog Kembali Jadi Badan Penyangga Pangan

Pengurus ISEI menyampaikan keterangan kepada pers seusai diterima Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/1)

Pengurus ISEI menyampaikan keterangan kepada pers seusai diterima Presiden Jokowi, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Perum Bulog kembali menjadi badan penyangga pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

“Presiden menginginkan subsidi pupuk dan benih dihapus dan  dialihkan. Bulog yang mengatur harga eceran tertinggi untuk beras, jagung, kedele untuk  menjamin harga dan pasar bagi produksi petani,” kata Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Dr Aviliani, dalam keterangannya kepada  pers usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/1).

  • 6 January 2015
  • 169530 Views

Per 1 Januari 2015, Dana Operasional BPJS Kesehatan 6,74% Dari Iuran Bulanan

BPJS Kesehatan-1Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 24 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.02/2014 tentang Besaran Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan Tahun 2015.

Menurut PMK ini, dana operasional yang diambil dari Dana Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan sebesar persentase tertentu dari iuran program Jaminan Kesehatan yang telah diterima setiap bulan.