web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 5 August 2015
  • 20942 Views

Soal Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi: Itu Kan Rancangan, Terserah DPR

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, di Istana Bogor, Rabu (5/8)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri saat rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Bogor, Rabu (5/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan DPR-RI mengenai rancangan pasal tentang Penghinaan Presiden dalam Revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

“Itu kan baru rancangan aja kok rame. Masalah seperti itu sudah saya sampaikan kemarin. Saya sejak walikota, sejak gubernur, setelah jadi presiden, entah dicemooh, diejek, dijelek-jelekan, sudah makanan sehari-hari,” kata Jokowi kepada wartawan seusai rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8) petang.

  • 5 August 2015
  • 21020 Views

Calon Tunggal Pilkada: Rapat Pleno Bawaslu Rekomendasikan KPU Perpanjang Pendaftaran 7 Hari Lagi

Ketua Bawaslu Muhammad (tengah) didampingi pimpinan Bawaslu lainnya menyampaikan keterangan pers, di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/8)

Ketua Bawaslu Muhammad (tengah) didampingi pimpinan Bawaslu lainnya menyampaikan keterangan pers hasil rapat pleno, di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/8)

Berkenaan dengan adanya 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), meski masa pendaftaran perpanjangan  selama 3 (tiga) hari, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperpanjang atau membuka kembali pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dengan catatan tidak mengubah jadwal tahapan yang sudah dirancang dan dengan mekanisme pengaturannya diserahkan kepada KPU.

“Perpanjangan ini, mungkin bisa dilaksanakan selama tujuh hari. Wapres mengusulkan kalau bisa tujuh hari mulai besok, Kamis (6/8). Hari ini kami sampaikan rekomendasi ke KPU dan mudah-mudahan KPU akan memutuskan malam ini,” kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam konferensi pers di Media Centre Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (5/8).

  • 5 August 2015
  • 19935 Views

Calon Tunggal Pilkada: Presiden Tidak Keluarkan Perppu, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menyampaikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8)

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menyampaikan keterangan pers, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait adanya 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal dalam pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang masa perpanjangannya telah berakhir Senin (3/8) lalu. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap masalah ini.

Ketua KPU Husni Kamil Manik didampingi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengatakan, dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan lembaga negara, pihaknya sudah menyampaikan 2 (dua) kesimpulan.

  • 5 August 2015
  • 21114 Views

Pemerintah Beri Jaminan BUMN Yang Butuh Pinjaman Untuk Bangun Infrastruktur

tumpukan dollarDalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat, pemerintah memandang perlu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memanfaatkan secara langsung fasilitas pembiayaan infrastruktur dari Lembaga Keuangan Internasional, yang dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

Terkait hal itu, Presiden Joko Wododo pada tanggal 15 Juli 2015 lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Inbdrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara.

  • 5 August 2015
  • 23109 Views

PP No. 50/2015: Pemerintah Wajib Fasilitasi Permodalan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Kecil

Nelayan-kecilGuna melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Juli 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil itu bertujuan untuk: a. Mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka meningkakan kesejahterana, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; b. Meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

  • 5 August 2015
  • 18821 Views

Apresiasi Inisiatif BRI, Presiden Jokowi Dorong Perbankan Inovasi Layanan Untuk Masyarakat Pesisir

Teras BRI Kapal yang diluncurkan Presiden Jokowi, di Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara, Selasa (4/8)

Teras BRI Kapal yang diluncurkan Presiden Jokowi, di Pelabuhan Kaliadem, Jakarta Utara, Selasa (4/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresi langkah Bank BRI yang meluncurkan layanan Teras BRI  di atas sebuah kapal, yang dilengkapi layanan kasir dan anjungan tunai mandiri, untuk melayani masyakat di sekitar Kepulauan Seribu, Jakarta.

Presiden mengatakan, bahwa dua per tiga Negara kita adalah air, dan memiliki 17.000 lebih pulau, yang tidak terjangkau dengan fasilitas-fasilitas perbankan.  Ia menyebutkan, masih sedikit masyarakat pesisir Indonesia yang dilayani oleh perbankan karena keterbatasan akses. Oleh karena itu, edukasi, literasi keuangan terhadap masyarakat pesisir, masyarakat nelayan itu diperlukan sekali.

  • 4 August 2015
  • 22171 Views

Soal Calon Tunggal Pilkada, Pemerintah Tunggu Rapat Dengan Lembaga Tinggi Negara

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Mendagri dan Ketua KPU menyampaikan hasil rapat terbatas Pilkada, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) petang

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno didampingi Mendagri dan Ketua KPU menyampaikan hasil rapat terbatas Pilkada, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) petang

Rapat terbatas mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore belum mengambil keputusan terkait 7 (tujuh) daerah yang hanya memiliki satu pasang calon (calon tunggal) kepala daerah.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, keputusan pemerintah terkait calon tunggal Pilkada itu masih harus dikonsultasi dengan lembaga lain,  yaitu dengan DPR-RI, MPR-RI,  lembaga terkait lainnya juga dengan perwakilan dari Parpol, yang rencananya akan digelar di Istana Bogor, Jabar, Rabu (5/8) besok.

  • 4 August 2015
  • 22223 Views

Menko Perekonomian: Asumsi RAPBN 2016 Sudah Realistis

Sofyan DMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Sofyan Djalil memastikan, asumsi yang digunakan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, termasuk target pertumbuhannya sudah realistis.

“Semua paling realistis,” kata Sofyan menjawab wartawan seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore.

Sebelumnya, dalam pengantar saat memimpin sidang tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar asumsi dasar ekonomi makro yang diguakan dalam penyusunan RAPBN 2016 itu mengikuti perkembangan ekonomi terkini.  “Kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” kata Presiden Jokowi.

  • 4 August 2015
  • 23477 Views

RAPBN 2016: Presiden Jokowi Minta Subsidi BBM, Listrik, Dan Non Energi Dikalkulasi Lagi

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggara 2016, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/8) sore.

Pada pengantarnya, Presiden menginstruksikan agar asumsi dasar ekonomi makro mengikuti perkembangan ekonomi terkini. “Kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” ujarnya.

Adapun mengenai masalah subsidi listrik, subsidi BBM, dan non energi, Presiden Jokowi meminta harus lebih dikalkulasi lagi agar bisa tepat sasaran.

  • 4 August 2015
  • 27223 Views

Presiden Jokowi Tandatangani Inpres No. 9/2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

Ratas KeringDalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juni 2015 lalu telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Inpres No. 9 Tahun 2015 itu ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); 4. Jaksa Agung; 5. Panglina TNI; 6. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN); 7. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Para Gubernur; dan 9. Para Bupati/Walikota.