web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 16 March 2015
  • 21881 Views

Februari 2015, Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 738 Juta Dollar AS

ekspor-impor-jict-750x422Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2015 mengantongi surplus sebesar 738,3 juta dollar Amerika Serikat (AS), di mana kinerja ekspor sebesar 12,29 miliar dollar AS sementara impor sebesar 11,55 miliar dollar AS.

“Neraca perdagangan Februari mengalami surplus sebesar 738,3 juta dollar AS, yang dipicu oleh surplus neraca migas sebesar 170 juta dollar AS dan surplus neraca non-migas sebesar 570 juta dollar AS,” kata Kepala BPS, Suryamin, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (16/3).

  • 16 March 2015
  • 20691 Views

Kementerian Luar Negeri Imbau WNI Tidak Bepergian ke Libya

LibyaSehubungan dengan perkembangan dan keamanan Libya yang pada saat sekarang masih terus bergejolak dan terus berlangsungnya perang saudara, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menerbitkan travel warning kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tidak bepergian negara di wilayah utara Afrika itu.

Mengutip siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, Kemlu dalam siaran pernya Minggu (15/3) mengimbau WNI agar:

  • 15 March 2015
  • 21775 Views

Senin Sore, Paket Kebijakan Pendukung Rupiah Diharapkan Bisa Diumumkan

Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan Menkeu Bambang Brodjonegoro menyampaikan perkembangan Paket Kebijakan Penguat Rupiah, di Istana Bogor, Jabar, Minggu (15/3)

Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan Menkeu Bambang Brodjonegoro menyampaikan perkembangan Paket Kebijakan Penguat Rupiah, di Istana Bogor, Jabar, Minggu (15/3)

Selain soal harga beras, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (15/3) malam, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, juga memimpin rapat terbatas (Ratas) mengenai upaya penguatan nilai mata uang rupiah.

Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, banyak inisiatif dalam memberikan insentif kepada industri, bagian dari restrukturisasi ekonomi kita lebih lanjut tentang masalah bebas visa, insentif, kepabean, biofuel, anti dumping, dan sebagainya. Namun kebijaka tersebut masih harus dirapatkan sekali lagi pada Senin (16/3) besok.

  • 15 March 2015
  • 20932 Views

Menko Perekonomian: Harga Gabah Tinggal Diumumkan

beras-bulog-750x422Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pembahasan harga beras/gabah nasional, telah berhasil merumuskan harga patokan yang akan ditetapkan pemerintah.

“Kita sudah itung-itungan, tinggal diumumkan aja,” kata Menko Perekonomian Sofyan Jalil kepada wartawan seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3) malam.

Sofyan yang didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro enggan mengemukakan harga yang dirumuskan pemerintah itu. “Akan diumumkan dalam waktu dekat,” ujarnya pendek.

  • 15 March 2015
  • 22006 Views

Cek Sendiri Harganya, Presiden Jokowi: Harga Beras Terpaut Rp 100 Dari Sebelum Kenaikan

Presiden Jokowi memimpin ratas kabinet membahas kebijakan harga beras, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu (15/3)

Presiden Jokowi memimpin ratas kabinet membahas kebijakan harga beras, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu (15/3)

Setelah dilakukan operasi pasar dengan penggelontoran beras untuk masyarakat miskin (raskin) sejak kira-kira 3 (tiga) minggu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum pernah memperoleh laporan mengenai perkembangan harga beras di pasar.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengaku telah melakukan ceking sendiri perkembangan harga beras di pasaran melalui orang-oragnya. Ia pun menyampaikan hasil ceking tersebut dalam rapat terbatas kabinet.

  • 14 March 2015
  • 27654 Views

Pemerintah Persiapkan Inpres Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Teten Masduki memimpi diskusi rencana penerbitan Inpres Pencegaha dan Pemberantasan Korupsi, di Gedung III Setneg, Jakarta, Selasa (10/3) lalu

Teten Masduki memimpi diskusi rencana penerbitan Inpres Pencegaha dan Pemberantasan Korupsi, di Gedung III Setneg, Jakarta, Selasa (10/3) lalu

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah saat ini tengah mendiskusikan rencana penyiapan Instruksi Presiden tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Staf Khusus Sekretaris Kabinet, di Gedung III Lantai 2, Komplek Kementerian Sekretariat Negara RI, Jakarta, Selasa (10/3) lalu.

Selain dihadiri oleh pejabat eselon I Sekretariat Kabinet, diskusi yang dipimpin Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Teten Masduki, tersebut juga dihadiri sejumlah kalangan dari pemerintah, akademisi, praktisi maupun LSM, diantaranya perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara, Bappenas, BPKP, PPATK, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparancy International Indonesia (TII), dan Kemitraan.

  • 13 March 2015
  • 28298 Views

Turis Asal China, Korsel, Rusia, dan Jepang Akan Bebas Visa Masuk ke Indonesia

Menko Perekonomian Sofyan Jalil

Menko Perekonomian Sofyan Jalil

Guna menambah devisa negara dari kunjungan wisatawan, pemerintah dalam waktu dekat akan memberikan aturan bebas visa bagi turis asal China, Korea Selatan (Korsel), Rusia, dan Jepang.

Aturan bebas visa bagi wisatawan keempat negara itu merupakan salah satu dari sejumlah paket kebijakan yang akan diumumkan pemerintah dalam menghadapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Menko Perekonomian Sofyan Jalil menjelaskan, ada sejumlah paket kebijakan lain yang disiapkan pemerintah untuk merespon pelemahan nilai tukar rupiah itu, di antaranya nsentif untuk perusahaan dengan tujuan ekspor dan perusahaan yang melakukan reinvestasi.

  • 13 March 2015
  • 27158 Views

Soal Pemberian Remisi Pada Koruptor, Menkumham: Jangan Hilangkan Hak Narapidana

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan alasan dibalik rencana pemberian remisi bagi narapidana koruptor.

“Filosofi kita adalah membina terpidana koruptor. Ini adalah hak narapidana dalam konteks human rights. Manusia sejahat apapun punya hak. Dihukum, tetapi tetap hak fundamentalnya ada,” kata Yasonna  Yasonna kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Menkumham menjelaskan, kalau kita menghukum berat koruptor bisa dilakukan dengan memberatkan hukumannya.  Dia tidak whistle blower, misalnya, ada seorang napi koruptor, tidak kooperatif, bisa menjadi alasan pemberatan hukuman.

  • 13 March 2015
  • 27294 Views

Mensesneg: BPKP Tidak Akan Berkantor di Istana

Pratikno-750x422Untuk pertama kalinya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilantik secara langsung oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3). Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, pelantikan tersebut karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, karena memang kelembagaan BPKP lebih dikendalikan secara langsung oleh Presiden.

“Presiden mengangkat BPKP menjadi peran yang sangat sentral. Karena ada penambahan fiskal yang cukup signifikan di dalam APBN kita,” kata Pratikno kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

  • 13 March 2015
  • 26020 Views

Menlu: Ada 11 Anak Diantara 16 WNI Yang Ditangkap di Turki

Menlu Retno L.P. Marsudi

Menlu Retno L.P. Marsudi

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan perkembangan terbaru mengenai 16 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Turki, beberapa saat setelah dilaporkan adanya 16 WNI yang menghilang dari rombongan wisata (tour) ke negara tersebut.

“Dari komunikasi yang kita lakukan kemarin, confirm bahwa 16 WNI yang ditahan tersebut bukan merupakan merupakan 16 yang ikut di dalam rombongan tour yang kemudian menghilang dari rombongan,” kata Retno kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).