web analytics

Kategori : Berita

Berita


  • 29 January 2015
  • 171097 Views

Soal Calon Kapolri, Presiden Jokowi: Ada Proses Hukum Yang Harus Kita Hormati

Presiden Jokowi melepas kepergian Prabowo Subianto seusai keduanya bertemu di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Presiden Jokowi melepas kepergian Prabowo Subianto seusai keduanya bertemu di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Terkait dengan proses pengangkatan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, ia harus menghormati proses-proses hukum yang ada, karena sekarang ini ada proses pra peradilan.

“Ya semuanya harus dihormati. Tidak mungkin saya mengintervensi kesana. Jadi ya ditunggu,” kata Jokowi dalam keterangan pers seusai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1).

  • 29 January 2015
  • 170622 Views

Singgung Calon Kapolri, Prabowo Subianto Temui Presiden Jokowi di Istana Bogor

Joko-PrabowoMantan Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Bogor, Kamis (29/1) siang.

Dalam keterangan pers seusai pertemuan, Prabowo Subianto mengatakan, kedatangannya ke Istana Bogor dimaksudkan untuk membalas kunjungan yang dulu pernah dilakukan oleh Jokowi beberapa hari sebelum resmi dilantik sebagai Presiden.

  • 29 January 2015
  • 171291 Views

Banyak Instansi Belum Umumkan Hasil Tes CPNS, Kementerian PAN-RB: Sabar, Kami Hati-Hati

Tes CPNSHingga akhir Januari 2015 ini, pengumuman kelulusan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semula ditargetkan rampung pada akhir Desember 2014, ternyata banyak yang belum disampaikan, baik oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS Tahun 2014 mengharapkan  agar masyarakat, terutama peserta tes yang belum diumumkan untuk bersabar dan memahami kondisi ini.

  • 29 January 2015
  • 182791 Views

Koordinasikan 4 Kementerian, Kemenko Kemaritiman Punya 4 Deputi dan 4 Staf Ahli

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam sebuah inspeksi mendadak

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam sebuah inspeksi mendadak

Dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat satu kementerian koordinator (Kemenko) yang benar-benar baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014, yaitu Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Kemaritiman yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015 disebutkan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman.

  • 29 January 2015
  • 172812 Views

Bertemu Bupati/Walikota se Indonesia Timur, Presiden Jokowi: Supaya Kita Punya Visi Yang Sama

Presiden Jokowi memberikan arahan pada pertemuan dengan Bupati/Walikota se Indonesia Timur, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Presiden Jokowi memberikan arahan pada pertemuan dengan Bupati/Walikota se Indonesia Timur, di Istana Bogor, Jabar, Kamis (29/1)

Setelah pekan lalu menerima Bupati dan Walikota dari wilayah Sumatera, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (29/1) pagi ini, di Istana Bogor, Jawa Barat,  menerima para Bupati/Walikota dari wilayah Indonesia Timur, tepatnya dari seluruh Sulawesi, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, ia sengaja mengumpulkan para Bupati/Walikota dengan tujuan agar semuanya mempunyai visi besar yang sama.

  • 29 January 2015
  • 176145 Views

Surat Edaran Menteri PAN-RB: Pejabat Eselon III, IV dan V Wajib Lapor Harta Kekayaan

Apel PNSDalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi pada 29 Januari 2015 ini telah menandatangani Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instandi Pemerintah.

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja; Panglima TNI; Kapolri; Jaksa Agung; para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural; para Gubernur; dan para Bupati/Walikota.

  • 29 January 2015
  • 168969 Views

Pagi Ini, Presiden Jokowi Bertemu Bupati/Walikota se Indonesia Timur

Lagi-Bupati-750x422Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusf Kalla pada Kamis (29/1) pagi ini kembali menggelar pertemuan dengan para Bupati/Walikota, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan kali ini pesertanya terdiri dari para Bupati/Walikota dari wilayah Indonesia Timur, yaitu seluruh provinsi di Sulawesi, Gorontalo, Papua, Papua Barat. Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, juga diikuti oleh para Gubernur.

  • 29 January 2015
  • 175493 Views

Inilah Perpres Tentang Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Menko PMKPada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat kementerian koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 21 Januari 2015 disebutkan, kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

  • 28 January 2015
  • 172265 Views

RAPBN-P 2015: Pemerintah Anggarkan Rp 72,9 Triliun Untuk Perkuat Permodalan 42 BUMN

gedung_BUMNDalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015, yang diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI pada 9 Januari 2015 lalu, pemerintah mencantumkan anggaran penambahan modal kepada 42 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dalam draft RAPBN-P 2015 itu disebutkan, alokasi anggaran yang diajukan pemerintah untuk memperkuat ke-42 BUMN itu totalnya adalah sebesar Rp 72,974 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 67,873 triliun dibandingkan dengan anggaran yang dialokasi pada APBN Tahun Anggaran 2015.

  • 28 January 2015
  • 172595 Views

Inilah Peraturan Presiden Tentang Kemenko Bidang Perekonomian

EkonomiSelain menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 21 Januari 2015 juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Dalam Perpres ini disebutkan, Kemenko Bidang Perekonomian mengoordinasikan: a. Kementerian Keuangan; b. Kementerian Ketenagakerjaan; c. Kementerian Perindustrian; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; f. Kementerian Pertanian; g. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; h. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; i. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; j. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan k. Instansi lain yang dianggap perlu.