Deputi Polhukam Seskab Diskusikan Pembentukan Badan Cyber Nasional
Suasana diskudi Kedeputian Polhukam yang membahas rencana pembentukan Badan Cyber Nasional, di Gedung III Lantai 2 Setneg, Jakarta. Selasa (10/3)
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Sekretaris Kabinet (Seskab), Selasa (10/3), di Gedung III Lantai 2 Sekretariat Negara, Jakarta. mendiskusikan rencana pembentukan Badan Cyber Nasional.
Deputi Polhukam Seskab Bistok Simbolon dalam sambutannya mengatakan, kita menyadari hidup di dalam alam teknologi, banyak hal yang kita merasakan bantuan dan dukungan melalui Tekhnologi Informasi (TI), baik dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam kehidupan pribadi. Namun disamping itu juga, ada ancaman-ancaman dalam teknologi, karena itu ingin tahu sejauhmana ancaman itu.
Kita harus memikirkan bagaimana pemerintah memberi respon yang pas dan postif terhadap penggunaan teknologi. Sehingga kami bisa diberikan pemahaman teknologi bagaimana pemanfaatan yang aman, sejauhmana kemampuan kita untuk menahan cyber-cyber itu, kata Bistok.
Menurut Deputi bidang Polhukam Seskab itu, dari kalangan pemerintah sudah ada keinginan untuk membentuk Badan Cyber itu. Tetapi untuk ke dalam format yang tepat perlu mendapat masukan-masukan dari para pakar.
Nantinya kami akan berkomunikasi dengan unit pemerintah lainnya yang ikut menangkal instrumen-instrumen dari cyber itu, seperti dari kalangan TNI dan Polri, jelas Bistok.
Soal format dan design kelembagaan, Bistok meminta perlunya dirumuskan secara tepat, sehingga tidak mengikuti kecenderungan pembentukan badan-badan lain yang size besar. Mungkin suatu design suatu reaksi yang cepat, dan juga tidak disangkal ada kebutuhan untuk koordinasi dan termasuk nantinya ada elemen-elemen jabatan di dalamnya, paparnya.
Diskusi yang dihadiri oleh para pejabat eselon I, II dan III Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara itu menghadirkan 3 (tiga) orang pakar, yaitu Budi Rahardjo (Dosen ITB); Dr. Danriwanto Budhijanto (Staf Khusus Menkominfo); dan Dr. Edmon Makarim (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
(Humas Setkab/ES)
