Wed, 07-25-2012 09:07 WIB
Meredam Gejolak Permintaan dan Harga Kedelai
By : Oktavio Nugrayasa - Kabid Ketahanan Pangan dan PDT
- Read: 4019 times



Dalam pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian, sangat diperlukan strategi agribisnis bagi komoditas unggulan berskala ekonomis yang menghasilkan produk berdaya saing sangat tinggi, termasuk pengembangan usahatani non-padi seperti tanaman kedelai. Kondisi ini sejalan dengan peringatan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), bahwa pada tahun-tahun mendatang, dunia akan terancam krisis pangan, sebagai dampak dari perubahan iklim dibelahan dunia. Sejak tahun lalu, harga komoditas pangan mengalami kenaikan, akibat kurangnya pasokan dari seluruh dunia.

Harga kedelai, misalnya, terus merangkak naik, dari sekitar Rp 3.800 tahun lalu, kini telah mencapai Rp 6.800 bahkan hingga Rp 8.000 per kg. Kenaikan tersebut sebagai dampak pemenuhan kebutuhan kedelai nasional masih harus diimpor, sehingga sangat rentan dengan fluktuasi harga di pasar internasional. Secara umum, kenaikan harga kedelai juga sangat berpotensi mendorong laju inflasi tahun ini. Sejak tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan potensi inflasi tinggi 6,96 persen, melampaui target pemerintah 5,3 persen. Faktor pemicunya adalah lonjakan harga beras. Kondisi tersebut berlanjut pada Januari 2011, di mana BPS mencatat inflasi bulanan mencapai 0,89 persen, dan inflasi year on year mencapai 7,02 persen. Dari laju inflasi 0,89 persen tersebut, komponen bahan makanan menyumbang 0,57 persen, jauh di atas komponen inflasi lainnya. Untuk laju inflasi bulanan di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,62% itu, maka tercatat laju inflasi untuk tahun kalender (Januari-Juni) 2012 mencapai 1,79%, dan laju inflasi year on year (Juni 2012 terhadap Juni 2011) mencapai 4,53%. Melihat kenyataan tersebut, tak tertutup kemungkinan ke depan kedelai akan memicu lonjakan inflasi pada kelompok bahan pangan, yang pada akhirnya mendorong laju inflasi secara keseluruhan di tahun 2012. Tentu saja inflasi yang tinggi akan menyebabkan perekonomian nasional cukup terganggu pertumbuhannya.

Budidaya Komoditas Kedelai

Menurut laporan tahunan FAO, produktivitas kedelai Indonesia pada dasawarsa 1990-an, meningkat dari 0.85 ton/ha menjadi 1.11 ton/ha, tetapi masih jauh dibawah rata-rata dunia sebesar 1.84 ton/ha, apalagi terhadap Amerika Serikat (2.18 ton/ha) dan Brazil (1.97 ton/ha). Perbedaan ini dipengaruhi oleh iklim, panjang hari, teknik budidaya, dan penggunaan input produksi sesuai anjuran. Faktor lainnya adalah luas lahan usaha yang sempit, serangan hama-penyakit dan gulma, fluktuasi harga, kecilnya kredit usahatani, dan belum terjalinnya kerjasama antar instansi.

Menurut data BPS, selama kurun waktu 1970-2003, perkembangan luas areal panen dan produksi relatif tidak meningkat secara berarti, dan sejak tahun 2000 terlihat menurun. Sejak tahun 1975, Indonesia menjadi negara pengimpor kedelai, yaitu sekitar 607.40 ribu ton atau senilai US$. 180.60 juta pada tahun 1995. Bahkan Ditjen Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun tahun berikutnya memprediksi akan terjadi kekurangan kedelai 1.12 juta ton, dimana ketergantungan penyediaan pangan nasional, terhadap Pulau Jawa cukup tinggi (sekitar 65%), karena adanya kesenjangan teknologi. Sebelumnya luas areal panen kedelai mencapai 1.12 juta ha, dengan produksi 1.36 juta ton, dan produktivitas 1.21 ton/ha. Banyaknya areal sawah subur yang beralih fungsi menjadi lahan industri, pemukiman dan jalan, menghambat perluasan areal panen kedelai. Karena teknologi produksi belum dapat diandalkan, maka perlu identifikasi sumber pertumbuhan baru kedelai, untuk mengimbangi laju permintaan kedelai domestik.

Pertumbuhan permintaan kedelai pada dasawarsa terakhir cukup tinggi, namun belum mampu diimbangi oleh produksi dalam negeri, sehingga harus diimpor dalam jumlah cukup besar. Harga kedelai impor yang murah dan tidak adanya tarif impor, menyebabkan tidak kondusifnya pengembangan kedelai di dalam negeri. Dari sisi prospek pengembangan kedelai untuk menekan impor, cukup tersedia sumberdaya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang memadai, dan SDM yang terampil dalam usahatani, dengan pasar komoditas kedelai yang masih terbuka luas.

Pengembangan Komoditas Kedelai

Berbagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, khususnya kedelai, telah banyak dilakukan. Menurut Ditjen Tanaman Pangan, sejak tahun 1998 Pemerintah melakukan berbagai kebijakan antara lain; introduksi paket teknologi baru yang tepat guna, program intensifikasi kedelai IP-300, Gemapalagung (gerakan mandiri padi, kedelai, dan jagung), dan diversifikasi pangan. Program ini ditujukan untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor kedelai. Pengembangan sentra produksi kedelai seperti di propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Barat, dan Lampung, memerlukan dukungan lapangan kerja di luar pertanian, mengingat karakteristik kesempatan kerja sektor pertanian bersifat musiman. Bahkan kedelai dianggap sebagai tanaman sela setelah tanaman padi, yang kurang diminati petani, sehingga belum dapat menyerap tenaga kerja cukup banyak. Status tanaman kedelai adalah tanaman secondary-crops untuk lokasi/daerah sub-tropis.

Kenaikan harga kedelai, sangat menekan beban usaha bagi para pengrajin tempe dan tahu di Indonesia. Sebab, kedelai merupakan bahan baku utama, di mana sebagian besar produsennya adalah kelompok usaha kecil dan menengah. Tak hanya perajin tahu tempe yang mengalami kesulitan karena melonjaknya harga kedelai, konsumen rakyat kecil juga terkena dampaknya.

Hal itu mengingat tahu dan tempe merupakan sumber gizi protein yang harganya relatif paling terjangkau oleh daya beli masyarakat miskin. Dampak dari melambungnya harga kedelai, maka Gabungan Koperasi Perajin Tahu Tempe Indonesia (Gakopttindo) mencatat, dari sekitar 115.000 perajin tahu tempe di Indonesia, 5.000 di antaranya telah gulung tikar. Mereka yang terpaksa menutup usahanya adalah pengusaha kecil dan menengah yang umumnya mempekerjakan dua hingga tiga tenaga kerja.

Dari situ terlihat bahwa dampaknya bisa puluhan ribu orang menganggur, dan masih banyak lainnya yang terancam bernasib sama. Selama ini, kebutuhan kedelai untuk 115.000 pengusaha tahu tempe mencapai 1,5 juta ton atau sekitar 1,5 miliar kg per tahun. Jika kenaikan harga kedelai rata-rata Rp 2.000 per kg, berarti ada Rp 3 triliun, atau rata-rata Rp 30 juta per pengusaha per tahun, yang seharusnya menjadi pendapatan mereka.

Bulog Sebagai Stabilisator Harga

Mencermati hal itu, setidaknya ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk menurunkan dan meredam harga kedelai, guna menyelamatkan para perajin tahu dan tempe, serta menjamin sumber gizi protein murah bagi masyarakat. Pertama, menugasi Perum Bulog untuk kembali menangani pengadaan kedelai. Sebab, dikhawatirkan lonjakan harganya saat ini akibat ulah importir yang mempermainkan harga. Jika ditangani Bulog, pemerintah bisa ikut campur menstabilkan harga jika sewaktu-waktu harga melambung.

Kedua, pemerintah harus memastikan kebijakan penghapusan bea masuk 59 komoditas bahan pangan yang dikeluarkan akhir Januari lalu segera terealisasi. Jangan sampai kebijakan yang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan itu tak terimplementasi di lapangan. Ketiga, pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, harus mulai memikirkan upaya meningkatkan produktivitas hingga swasembada kedelai di dalam negeri, mengingat komoditas tersebut sangat terkait dengan hajat hidup rakyat kebanyakan. Hal itu juga mengingat kedelai adalah sumber gizi protein yang murah. Selain itu, Kementerian Pertanian perlu memikirkan dan memasyarakatkan komoditas biji-bijian lain yang bisa menjadi substitusi dari kedelai dalam proses produksi tahu dan tempe. Ini penting menjadi alternatif solusi bagi perajin tahu dan tempe.

Kesenjangan antara permintaan dan penawaran kedelai domestik, akan meningkatkan jumlah impor, dan menimbulkan defisit neraca perdagangan. Titik impas hasil kedelai dalam negeri adalah 1.90 ton/ha, sedangkan untuk bersaing dengan harga dunia adalah 3.10 ton/ha dengan teknologi maju, atau 2.00 ton/ha dengan teknologi produksi rata-rata (Rosegrant et.al., 1987).

Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah: 1. Kemudahan prosedur untuk mengakses modal kerja (kredit usahatani) bagi petani dan swasta yang berusaha dalam bidang agribisnis kedelai; 2. Percepatan alih teknologi/diseminasi hasil penelitian dan percepatan penerapan teknologi ditingkat petani melalui revitalisasi tenaga penyuluh pertanian; 3. Pembinaan/pelatihan produsen/penangkar benih dalam aspek teknis (produksi benih), manajemen usaha perbenihan, serta pemasaran benih, termasuk penyediaan kredit usaha perbenihan bagi produsen benih; 4. Pengembangan usaha kecil/rumahtangga dalam subsistem hilir (pengolahan produk tahu, tempe, kecap, tauco, susu, minyak-goreng), untuk menghasilkan produk olahan yang bermutu tinggi sesuai tuntutan konsumen; 5. Kebijakan makro yang mendorong pengembangan kedelai dalam negeri seperti tarif impor yang tinggi; 6. Pengembangan prasarana/infrastruktur pertanian (pembukaan sawah/lahan pertanian, fasilitas irigasi, dan jalan); 7. Kebijakan alokasi sumberdaya (SDM dan anggaran) yang memadai, termasuk litbang teknologi tepat guna (R&D).

                                    ----------------------------------------------