Mon, 02-25-2013 15:54 WIB
Pemindahan Ibu Kota dan Kelayakannya
By : Agil Iqbal Cahaya, S.AP*)
- Read: 3127 times



Akhir-akhir ini banyak sekali wacana pemindahan ibu kota, akibat dari semakin padatnya kota Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang merupakan kota pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 9.607.787 jiwa (2010). Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa, merupakan metropolitan terbesar di Indonesia atau urutan keenam dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut  ditambah jumlah urbanisasi dari luar Jakarta yang diperkirakan terus bertambah akibat ketidakseimbangan jumlah lowongan kerja di daerah, mengakibatkan Jakarta semakin kurang teratur lagi. Permasalahan pengangguran, preman, pengemis, tuna wisma  kian tidak antisipatif terhadap pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial. Permasalahan yang komplek tersebut sebenarnya sudah lama terjadi dan beban Jakarta sebagai ibukota negara sudah tidak bisa dianggap enteng lagi.

Pemindahan ibu kota negara sebenarnya sudah banyak diusulkan sejak era Presiden Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia. Saat itu sekitar Tahun 1950-an wacana pemindahan itu muncul saat Soekarno meresmikan Palangka Raya sebagai Ibu Kota Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 1957. Soekarno memilih Palangka Raya karena secara geografis posisi kota ini tepat berada di tengah Indonesia. Selain itu, Palangka Raya juga tidak berada pada daerah tektonik, sehingga kondisi ini relatif aman dari bencana alam gempa bumi, banjir dan tanah longsor.

Kemudian pada era Orde Baru Presiden Soeharto juga pernah mengusulkan Jonggol salah satu Kecamatan di Kabupaten Bogor sebagai lokasi alternatif ibu kota. Ratusan hektar lahan di kawasan ini pernah dibebaskan oleh sejumlah pengembang. Salah satunya PT Bukit Jonggol Asri (BJA) yang saham mayoritasnya milik Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto. Perusahaan itu mengalokasikan lahan sedikitnya 30 ribu Ha yang terbentang dari Kecamatan Citeureup sampai Kabupaten Cianjur. Sekitar 24 desa di tiga kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur akan disulap menjadi kota metropolitan.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah diusulkan masalah perpindahan ibukota ini. Salah satu yang mengemuka adalah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Velix Wanggai dalam sebuah diskusi di media Desember 2010 pernah menyebut alasan mengapa Purwokerto dilirik jadi pengganti Jakarta. Purwokerto dinilai cukup bagus dari segi infrastruktur, ditambah lagi dengan kondisi iklimnya yang cukup nyaman. Bahkan kawasan Baturaden diusulkan menjadi kantor presiden.(sumber dari www.sijanggut.blogspot.com).

Wacana memindahkan ibu kota dari Jakarta yang diwacanakan oknum DPR mendapat respons dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden mengatakan bersedia berdiskusi terkait gagasan tersebut. Presiden SBY mengatakan, Jakarta tidak bisa lagi menampung interaksi manusia dan lingkungannya. Untuk itu dibutuhkan langkah yang bersifat teknokratis dan langkah politik sebagai agenda kolektif dari seluruh komponen bangsa. Hal tersebut sebagai langkah visioner, terobosan, sekaligus  thinking outside the box bagi masa depan Indonesia.

Menurut Presiden SBY ada tiga skenario perpindahan ibu kota yang perlu didiskusikan oleh publik. Skenario pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan. Pilihan atas opsi ini adalah pada pembenahan total atas soal macet, banjir, transportasi, pemukiman, dan tata ruang wilayah. Lalu skenario kedua, yakni membangun ibu kota yang benar-benar baru. Menurut presiden, sejatinya dibangun totally new capital. Sedangkan skenario ketiga adalah ibu kota tetap di Jakarta namun memindahkan pusat  pemerintahan ke lokasi lain. Atas tiga skenario tersebut Presiden SBY mengajak semua komponen bangsa untuk membahas secara terbuka, matang dan komprehensif terhadap wacana tersebut karena kebijakan perpindahan ibu kota dan atau pergeseran pusat pemerintahan harus menjangkau strategi jangka panjang bangsa. (sumberhttp://progresifjayanews.com)

Menurut Dr. Ing. Jo Santoso, kota ideal adalah “Kota Ideal“ yang menjadi impian paling sering dikaitkan pada dua hal. Yang pertama adalah dikaitkan dengan pengertian kota sebagai sebuah sistem ekologis perkotaan yang berkelanjutan, dan yang kedua adalah dengan pengertian kota yang mampu berkembang secara berkelanjutan bukan hanya dalam pengertian ekologis (Eco-City), tetapi juga yang berkembang secara berkeadilan (Just-City), dan kota yang ekonominya tumbuh secara berkelanjutan (Growth-City) dan yang secara kultural mampu mengembangkan identitas lokal yang kuat (Urban Cultural Identity).

Sedangkan dari aspek pertahanan, menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ibukota negara harus memenuhi persyaratan aspek pertahanan dan keamanan. Sebab, jatuhnya ibukota sama dengan kejatuhan negara. Idealnya, ibu kota negara terletak dan terlindung dalam suatu inner circle yang affordable to defence. Tidak di teras depan atau belakang teritorial negara. Dalam strategi militer ibukota negara adalah primary command post atau pusat kendali operasi. Apalagi bila ada ancaman militer dan nonmiliter. Ibu kota negara harus memiliki peran ganda. Ibukota negara harus memiliki akses laut, udara, darat, yang memiliki kemampuan sebagai jembatan komunikasi aspek sosial ekonomi. Dari aspek manfaat, ibukota harus berperan sebagai one stop government channels, Ibukota juga dapat merepresentasikan empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mantan Komandan Paspampres Letjen (Purn) Nono Sampono menilai permasalahan keamanan di Jakarta tidak bisa dilihat secara parsial hanya pada bagian keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan secara global melingkupi keamanan nasional. "Keamanan di ibukota bukan hanya penanganan preman, melainkan juga keamanan negara, keamanan terhadap aset nasional dan nilai-nilainya. National sekurity bukan hanya kamtibmas”. (Dikutip dari www.investor.co.id ).

Dari pendapat berbagai sumber di atas, menurut saya adalah idealnya ibu kota negara  mencakup beberapa aspek yang harus dimiliki, yaitu:

1. Aspek Urbanisasi

Ibu kota suatu negara harus mampu menyediakan ruang hidup yang berkualitas bagi semua penghuninya. Hal ini bisa tercapai bila distribusi tanah perkotaan, utilitas dan fasilitas perkotaan dilakukan secara berkeadilan. Distribusi dari pemakaian tanah dan sumberdaya urban lainnya harus dilakukan secara berkeadilan dengan tujuan bisa menampung berbagai tingkat kegiatan ekonomi urban mulai dari ekonomi kampung, ekonomi urban, ekonomi regional maupun ekonomi global. Secara sosial ini berarti kota tersebut mampu mengembangkan sebuah komunitas urban baru (new urban community) yang bertumpu pada kehidupan kolektif (coexistance) yang kuat. Dari segi spasial ini berarti kita harus melakukan reorganisasi dari satuan-satuan ruang (spatial entity) baik di dalam kota maupun di pinggiran kota yang mampu mewadahi lahirnya komunitas urban yang kolektif tersebut. Dari segi perumahan, kota yang ideal harus mampu menyediakan perumahan bagi semua golongan sosial masyarakat yang walaupun mempunyai standard yang berbeda tetapi dapat memenuhi standar kualitas yang minimal. “Kota Ideal“ harus melindungi rumah yang ada, mengusahakan penambahan jumlah rumah (housing stock) sesuai dengan pertambahan penduduk dan secara bertahap membantu mereka yang kurang mampu untuk meningkatkan kualitas rumah mereka. Bagi mereka yang tidak mampu memiliki rumah atau bagi mereka yang hanya ingin tinggal di kota untuk sementara, maka kota perlu mengembangkan kemampuan untuk menyediakan perumahan sewa. Selain itu, penyiapan infakstruktur seperti jalanan yang luas serta regulasi pembatasan kendaraan pribadi perlu juga dilakukan sehingga kemacetan tidak terulang lagi seperti di Jakarta.

2. Aspek Pertahanan

Pada era perang dunia, ibu kota merupakan kunci dari suatu pertahanan negara secara nasional. Jika ibu kota negara jatuh ditangan musuh, maka negara tersebut otomatis 70% telah dapat dikuasai. Melihat dari sejarah tersebut, maka perlu adanya posisi ibu kota yang terletak di posisi sentral, sebagai pusat kendali militer dari darat, laut dan udara. Selain itu jika posisi ibu kota negara terletak di posisi sentral maka pengembangan pembangunan dapat dilakukan secara merata. Dengan kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan, apabila ibu kota negara Indonesia berpindah maka selain pemerataan pembangunan, maka dapat dirancang kembali sistem pertahanan yang lebih tertata dan modern. Indonesia dengan luas sebagian besar adalah lautan, sangat perlu dikoordinasi kembali bagaimana sistem pertahanan laut yang baik yang sampai sekarang ini masih mengalami kendala akibat minimnya koordinasi dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Dengan adanya wacana pemindahan ibu kota diharapkan dapat menjadikan pembangunan pulau terluar lebih berkembang maju sehingga tidak dapat direbut negara lain.

3. Aspek Ekonomi

Posisi ibu kota harus bisa menjadi daya magnet ekonomi yang berkesinambungan maksudnya ibu kota negara harus memberikan kemudahan dalam pembangunan ekonomi . Meskipun begitu ada beberapa pengecualian berhubungan dengan pusat pemerintahan serta pusat ekonomi suatu ibukota dengan alasan-alasan tertentu. Di Belanda, ibu kota menurut undang-undang adalah Amsterdam, tetapi kota pemerintahan adalah Den Haag. Di kota terakhir ini pula terdapat perwakilan-perwakilan dari negara asing. Dan yang paling dekat dengan kita adalah Malaysia, Ibu kota resmi Malaysia adalah Kuala Lumpur. Di kota ini pula parlemen, Yang Dipertuan Agong dan perwakilan-perwakilan negara asing berada. Tetapi kantor perdana menteri berkedudukan di Putrajaya. Melihat dari pengalaman perpindahan ibu kota di negara-negara lain maka ibu kota yang dipindahkan adalah pemindahan dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sehingga ibu kota tidak terbebani oleh dua hal yang sebetulnya dapat dipisahkan dan tentunya dapat meningkatkan efektivitas dari kinerja ekonomi dan kinerja pemerintahan. Sektor ekonomi biasanya terdiri dari Usaha Kecil Menengah (UKM) sampai dengan Perusahaan-perusahaan baik lokal maupun investor asing. Jika terjadi pemindahan ibu kota maka pusat pemerintahan tersebut akan lebih mudah untuk dipindahkan ke daerah lain. Karena sektor ekonomi akan sangat sulit jika dipindahkan, maka diharapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian saja.

4. Aspek Geografis dan alam

Letak geografis, harus menjadi pertimbangan yang sangat utama karena melihat Indonesia adalah daerah yang rawan bencana alam, maka pertimbangan ini sangat layak diteliti dahulu. Potensi gempa di Indonesia memang terbilang besar, sebab berada dalam pertemuan sejumlah lempeng tektonik besar yang aktif bergerak. Daerah rawan gempa tersebut membentang di sepanjang batas lempeng tektonik Australia dengan Asia, lempeng Asia dengan Pasifik dari timur hingga barat Sumatera sampai selatan Jawa, Nusa Tenggara, serta Banda. Melihat dari aspek geografis maka Pulau Kalimantan yang dilintasi oleh garis katulistiwa layak direkomendasikan menjadi ibu kota negara. Garis khatulistiwa membagi pulau Kalimantan atas Kalimantan belahan bumi utara dan Kalimantan belahan bumi selatan. Kesuburan tanah di pulau Kalimantan kurang bila dibanding kesuburan tanah di pulau Jawa dan pulau Sumatera, demikian pula kepadatan penduduknya tergolong jarang. Pulau Kalimantan sama halnya pulau Sumatera, diliputi oleh hutan tropik yang lebat (primer dan sekunder). Secara geologik pulau Kalimantan stabil, relatif aman dari gempa bumi (tektonik dan vulkanik) karena tidak dilintasi oleh patahan kerak bumi dan tidak mempunyai rangkaian gunung berapi aktif seperti halnya pulau Sumatera, pulau Jawa dan pulau Sulawesi. Sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas, 1.125 kilometer, berada di pulau Kalimantan. Selain itu, penataan ibu kota tanpa merusak lingkungan alam seperti penyedian hutan kota dan tanah resapan sangat perlu ditekankan, jika tidak hanya menimbulkan pemindahan banjir dari Jakarta ke luar daerah. Kalimantan dengan letak diantara jalur pelayaran internasional yang besar dan letak geografis di tengah-tengah Indonesia dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi ibu kota selanjutnya.

Dari keempat aspek yang memiliki kondisi terkini maka untuk saat ini Pulau Kalimantan sangat layak direkomendasikan sebagai ibu kota negara Indonesia. Namun perlu dilakukan uji kelayakan dan analisis dari berbagai bidang ilmu yang akurat untuk mengembangkan daerah tersebut menjadi ibu kota negara agar pengalaman dalam mengembangkan ibu kota di Jakarta tidak terulang kembali.

*)Staf Analisis Bidang Pertahanan Asdep Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan.