web analytics

Kategori : Budget Guard

Budget Guard


  • 10 October 2014
  • 5360 Views

Penyerapan Anggaran Capai 63,3 Persen, Terbanyak Belanja Pegawai

rupiah-1Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaporkan, bahwa realisasi belanja negara sampai dengan 30 September 2013 telah mencapai Rp1.092,7 triliun atau 63,3 persen dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp1.726,2 triliun.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara yang dirilis Kementerian Keuangan, kemarin, realisasi tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,1 triliun dari pagu sebesar Rp1.196,8 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp393,6 triliun dari pagu Rp529,4 triliun.

  • 16 July 2014
  • 4659 Views

Sekretariat Kabinet Sudah Selesaikan Target Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

karyawan_setkabHingga periode 5 Juli 2014 lalu, Sekretariat Kabinet (Setkab) telah memenuhi target Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Triwulan II Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Laporan Capaian Aksi PPK yang disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui sistem web Sistem Monitoring Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

  • 2 July 2014
  • 4284 Views

Seskab: Pengadaan Barang Rp 200 Juta ke Atas Wajib Dilakukan Secara Elektronik

dipo-alam3Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam pada 23 Juni 2014 lalu, telah menandatangani Surat Edaran Nomor:SE.9/SESKAB/VI/2014 yang ditujukan kepada para deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab), Kepala Pusat Data dan Informasi, serta Inspektur Setkab.

  • 1 July 2014
  • 4250 Views

Setelah ‘Paksa’ RRT Setuju Kenaikan, Harga Gas Tangguh Direnegosiasikan Kembali 2018

nego_gas_tangguhHarga jual gas alam cair (LNG) Tangguh, Papua Barat, ke Fujian, RRT, yang sudah berhasil didongkrak dari 3,3 dollar AS per MMBTU ke 8 dollar AS per MMBTU melalui renegosiasi yang panjang, akan direnegosiasi kembali pada 2018.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, sesuai kontrak harga LNG Tangguh ke Fujian bisa dilakukan renegosiasi setiap empat tahun sekali.

  • 30 June 2014
  • 4520 Views

Harga jual gas alam cair (LNG) Tangguh, Papua Barat, ke Fujian, RRT akan direnegosiasi

jero_wacikInilah good news yang sebelumnya disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Kabinet bidang perekonomian, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/6) pagi. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), perusahaan BUMN asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) setuju menaikkan harga beli gas Tangguh di Papua Barat ke Provinsi Fujian, Tiongkok, dari 3,3 dollar AS per MBT menjadi 8 dollar AS per MMBTU.

  • 27 June 2014
  • 4704 Views

Pemerintah Akan Alokasikan 10% Dana Transfer Daerah Untuk Dana Desa

rupiahPemerintah berencana mengalokasikan 10 persen dari total dana transfer ke daerah untuk Dana Desa. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyusunan RPP Dana Desa yang merupakan tindak lanjut atas penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu, saat ini tengah digodok sejumlah instansi terkait, di antaranya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

  • 17 December 2013
  • 4729 Views

Anggaran Kementerian Pertanian 2014: Bantuan Sosial Tersebar di Sejumlah Program

ktr_kementanKementerian Pertanian memperoleh alokasi anggaran Rp 15,470 triliun pada Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Kementerian Negara/Lembaga dan Non K/L Tahun Anggaran 2014. Anggaran tersebut terdiri atas Rupiah Murni (RM) Rp 15,029 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Rp 72,826 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 30,601 miliar, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp 334,320 miliar, dan Hutan Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 3,462 miliar.

Dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 November 2013 disebutkan anggaran sebesar Rp 15,470 triliun itu terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

  • 13 December 2013
  • 4653 Views

Anggaran Kemendagri 2014: Administrasi Kependudukan Rp 442 Miliar, Pendidikan Rp 492 Miliar

kemendagriKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperoleh alokasi anggaran Rp 14,901 triliun dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Kementerian Negara/Lembaga dan Non K/L Tahun Anggaran 2014.

Dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 November 2013 disebutkan, anggaran sebesar Rp 14,901 triliun itu terdiri atas rupiah murni sebesar Rp 12,968 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 28,238 miliar, Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp 1,407 triliun, dan Hutang Luar Negeri (HLN) Rp 409,006 miliar.

  • 28 November 2013
  • 4616 Views

Bisa Gunakan Dana Bencana, Pemerintah Akan Evaluasi Dana Jaminan Hidup TKI ‘Overstayer’

tki_bandaraPemerintah akan mengevaluasi kebutuhan dana jaminan hidup (Jadub) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) overstayer. Jika dianggap masih kurang, tidak menuntup kemungkinan pemerintah akan menggunakan anggaran bencana.

“Namun sebelum diputuskan, kita akan lakukan evaluasi kembali, nanti baru akan ditentukan berapa tambahan dana tesebut,” kata Menko Kesra Agung Laksono di Kantor Kemenko Kesra di Jakarta, Rabu (27/11).

  • 26 November 2013
  • 4740 Views

Inilah Pedoman Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran

rupiahGuna menjamin pelaksanaan proses penerimaan dan pembayaran penyempurnaan tagihan kepada negara, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan khusus mengenai pedoman pelaksaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2013 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan M. Chatib Basri pada 18 November 2013.