web analytics

Kategori : Pro People

Pro People


  • 2 December 2014
  • 18791 Views

Pembangunan Infrastruktur oleh PNPM Mandiri di Kabupaten Bandung Barat

jalan pnpmProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kabupaten Bandung Barat mendapat sambutan yang  hangat dari masyarakat. Mereka bergotong royong membangun berbagai infrastruktur yang meliputi jalan, drainase/ talud, jembatan, sarana air bersih dan  sarana pendidikan. Sumber utama PNPM mandiri  berasal dari APBN dan APBD serta partisipasi dari warga yang memberikan secara sukarela. PNPM Mandiri dilaksanakan sejak tahun 2009. Dana yang dikucurkan pada periode 2008 – 2014 telah mencapai Rp 143,2 miliar yang terdiri dari APBN sebesar Rp 123,4 miliar  dan  APBD sebesar Rp 19,8 miliar dengn tambahan berasal dari swadaya masyarakat sebesar Rp 8,4 milyar. Adapun tenaga kerja yang terserap sejak 2008-2014 sebanyak 57.611 orang.

  • 24 November 2014
  • 18235 Views

BOS Tuntaskan Wajib Belajar di Jember

Bangunan sekolah SDN 1 AmbuluPendidikan merupakan program prioritas pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Anggaran 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang pendidikan telah dilaksanakan. Perhatian pemerintah tidak hanya membuka kesempatan bagi seluruh masyarakat usia sekolah untuk menikmati pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun. Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk menyiapkan daya saing SDM bangsa. Biaya sekolah menjadi terjangkau dari SD sampai tingkat SMA/SMK sederajat. Dampak dari biaya sekolah yang terjangkau hingga tanpa dipungut biaya memiliki dampak positif kepada daerah. Tidak ada alasan anak usia sekolah tidak bisa sekolah dengan alasan biaya. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Angka putus sekolah terus mengalami penurunan secara drastis setiap tahun. Pemerintah juga memperhatikan mutu pendidikan dan sarana penunjang pendidikan seperti kelayakan gedung sekolah. Pemerintah bertekad pada tahun 2014 ini seluruh sekolah memiliki ruang kelas yang layak untuk kenyamanan belajar siswa.

  • 12 November 2014
  • 19368 Views

Kedelai Jember Tembus Pasar Internasional

Edamame komoditas unggulan Jember (1)Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan lumbung kedelai terbesar di Indonesia yang menyumbang sekitar 42% produksi  kedelai nasional. Produksi kedelai Jatim tahun 2013 tercatat 329.461 ton atau 42,23% dari produksi kedelai nasional yang mencapai 779.992 ton, sementara pada tahun 2014 produksi kedelai Jatim diperkirakan mencapai 326.154 ton atau 36,37% dari angka ramalan kedelai nasional yang diperkirakan mencapai 896.602 ton.

Penghasil kedelai di Jatim menyebar di berbagai kabupaten terutama Banyuwangi, Bojonegoro, Pasuruan, Lamongan, Sampang dan Jember. Saat ini kabupaten penghasil kedelai tertinggi diduduki Banyuwangi yang menyumbang sekitar 17,28% dari total produksi kedelai Jatim.

  • 6 November 2014
  • 195492 Views

KUR Membantu Usaha Kecil di Lebak

Akses terhadap permodalan selalu menjadi kendala utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha. Namun, kendala itu pelan-pelan mulai terkikis dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR untuk usaha perdaganganProgram kredit usaha rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah, sejak tahun 2007. Program kredit Rp 20 juta sampai Rp 500 juta ini bisa diakses pelaku usaha di 33 bank pemerintah tanpa agunan untuk mikro dan  dengan syarat usaha berjalan minimal 6 bulan. Hampir 8 tahun program kluster 3 ini membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Kendala modal yang selama ini dikeluhkan pelaku UMKM bisa teratasi dengan program KUR. Hampir di seluruh Indonesia para pelaku UMKM merasakan program KUR baik mikro maupun ritel. Hal tersebut juga dirasakan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Lebak.

  • 4 November 2014
  • 197146 Views

Raskin Membantu Pangan Warga Miskin

Raskin Membantu  Pangan Warga Miskin

Raskin Membantu
Pangan Warga Miskin

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Pada kenyataannya tidak semua manusia mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyadari hal tersebut sehingga keharusan  turun tangan membantu warga yang tidak mampu. Program beras untuk warga miskin (Raskin) sebuah usaha pemerintah untuk membantu warga miskin memenuhi kebutuhan pangan. <–!more–>Raskin merupakan salah satu program pro rakyat unggulan pemerintah yang berada dalam kluster pertama. Ada empat kluster program pro rakyat yang saling berkaitan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Raskin sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS). Setiap RTS memperoleh raskin 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg. Raskin yang disalurkan berkualitas  medium, tidak bau, dan tidak berkutu. Raskin didistribusikan oleh Perum Bulog ke kantor desa/kelurahan atau yang biasa disebut titik distribusi.

  • 24 October 2014
  • 20384 Views

Pelayanan Kesehatan Gratis dengan JKN

???????????????????????????????Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2014 merupakan terobosan besar di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah. Terkait hal tersebut, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah   yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional dengan total peserta sebanyak 582.739 orang.

Program jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2014. JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibagi dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kategori non PBI.

  • 21 October 2014
  • 20488 Views

BOS Mendukung Pelaksanaan Sekolah Gratis

smk 1 sragenPemerintah telah menetapkan pendidikan wajib diberikan minimal 12 tahun atau setingkat SMA. Dengan penetapan ini, pemerintah menyediakan dana pendidikan tingkat SD – SMA melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini kemudian diperkuat oleh BOS Daerah sehingga semakin meningkatkan akses dan kuailtas pendidikan di Indonesia.

Konstitusi mengamanahkan biaya pendidikan ditetapkan 20% APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) agar cukup untuk membiayai pendidikan. Oleh sebab itu, sejak tahun 2009, Pemerintahan Presiden SBY sudah memenuhi amanah Konstitusi tersebut dengan menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% APBN, bahkan pemerintah telah menetapkan wajib belajar menjadi 12 tahun dari sebelumnya 9 tahun.

  • 21 October 2014
  • 17776 Views

PNPM Mandiri Membangun Desa di Kabupaten Lebak

Jalan paving blok“Desa merupakan sasaran utama pembangunan yang dilaksanakan PNPM Mandiri. Pembangunan yang berbasis perdesaan menjadi ruh PNPM Mandiri, karena memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat perdesaan untuk mengelola dan memanfaatkan dana PNPM Mandiri demi kemajuan desa.”

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran pembangunan PNPM Mandiri. Wilayah perdesaan di Kabupaten Lebak terus berbenah diri melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat perdesaan.

  • 15 October 2014
  • 19808 Views

Penyaluran Raskin dan PKH di Sragen

gudang beras Bulog SragenProgram Pro Rakyat merupakan program prioritas yang menjadi ikon atau ciri khas Pemerintahan Presiden SBY. Progam ini ditujukan untuk membantu kalangan kurang mampu agar kehidupannya semakin membaik, sekaligus bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Pemerintahan Presiden SBY terus memberikan perhatian khusus terhadap kalangan kurang mampu melalui Program Pro Rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster. Program yang menjadi primadona Pemerintahan Presiden SBY ini langsung menyentuh kantong-kantong kemiskinan baik di perdesaan maupun perkotaan.

  • 14 October 2014
  • 18846 Views

Perpaduan JKN dan Kartu Lebak Sehat

Fasilitas cuci darah di RSUD Dr Adjidarmo“Sejalan dengan amanat konstitusi, sejak 1 Januari 2014, Pemerintahan Presiden SBY membuat terobosan baru di bidang kesehatan dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Melalui program ini, pemerintah memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama kalangan kurang mampu. Secara bertahap pada periode 2014 – 2019, seluruh penduduk harus memiliki kartu jaminan kesehatan. Pemerintah daerah secara bertahap juga telah mengintegrasikan program kesehatan daerahnya dengan JKN, sebagaimana di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang mengintegrasikan Kartu Lebak Sehat dengan JKN.”

Cakupan jaminan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lebak terus meluas sejalan dengan pelaksanaan JKN yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Kartu Lebak Sehat yang menjadi salah satu program unggulan daerah. Hingga saat ini, sebanyak 768.668 jiwa atau 61,5% dari total penduduk Lebak yang berjumlah 1.247.906 jiwa, telah memiliki jaminan pelayanan kesehatan.

Adapun perinciannya adalah sebanyak 675.221 jiwa merupakan peserta eks Jamkesmas, sebanyak 66.956 jiwa merupakan eks asuransi Askes PNS, TNI dan Polri serta eks Jamsostek, sebanyak 17.405 merupakan peserta mandiri dan 9.086 merupakan peserta Kartu Lebak Sehat yang terintegrasi dengan JKN.

JKN menggratiskan pasien cuci darahJumlah kepesertaan JKN di Lebak akan terus bertambah mengingat kuota Kartu Lebak Sehat yang tercatat 18.720 jiwa, hingga saat ini masih belum terpenuhi, sehingga warga masyarakat bisa mendapatkannya dengan mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Selain itu, kepesertaan JKN di Lebak juga didukung antusiasme masyarakat yang secara mandiri mendaftarkan diri di Kantor BPJS Kabupaten Lebak. Setiap hari tercatat sekitar 100 orang yang mendaftarkan diri di BPJS Kabupaten Lebak.

Pemerintah Pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 155,97 miliar untuk membayar iuran premi bagi warga kurang mampu yang dulu terdaftar sebagai peserta Jamkesmas. Kartu Jamkesmas yang saat ini dipegang masyarakat kurang mampu masih berlaku untuk pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun rumah sakit.

Sementara itu, Pemkab Lebak mengalokasikan dana sebesar Rp 4,4 miliar untuk kuota Kartu Lebak Sehat sebanyak 18.720 jiwa. Perinciannya sebanyak 16.436 jiwa untuk warga kurang mampu dan 2.284 untuk pimpinan pondok pesantren (1.853 jiwa), kepala desa (340 jiwa) dan sekretaris desa (94 jiwa) yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Pelayanan kesehatan di PuskesmasKehadiran program JKN di Kabupaten Lebak mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi peserta JKN ke BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Hingga Agustus 2014, sebanyak 17.405 orang telah mendaftar secara mandiri. Mereka bisa memilih tiga tipe kelas yakni kelas III dengan membayar iuran Rp 25.500 per bulan, kelas II membayar Rp 42.500 per bulan dan kelas I membayar Rp 59.500 per bulan.

Proses pendaftaran di BPJS Kesehatan juga relatif mudah dan cepat. Masyarakat cukup membawa KTP, KK dan foto. Prosedur pendaftarannya adalah mulai dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian mendaftar dan akan mendapat nomor virtual account dilanjutkan membayar iuran sesuai dengan kelas yang diinginkan dan bukti pembayaran dijadikan untuk mencetak kartu. Berdasarkan peninjauan di lapangan, proses pendafataran hingga cetak kartu sekitar 1 jam, dan begitu kartu sudah tercetak, maka pada saat itu juga kartu tersebut sudah bisa digunakan untuk berobat.

Peserta juga bisa leluasa memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama baik Puskesmas maupuan klinik. Saat ini jumlah fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tercatat 42 Puskemas, 71 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 14 klinik swasta. Sementara untuk rujukan, bisa di RSUD Malingping maupun RSUD Dr. Adjidarmo.

Berdasarkan pengecekan di Puskesmas Mandala dan Puskesmas Kalanganyar, pemilik kartu JKN baik yang preminya dibayar Pemerintah Pusat, Pemkab, perusahaan/lembaga serta mandiri semuanya dilayani secara gratis. Jumlah kunjungan per hari rata-rata 100 hingga 120 orang di mana sekitar 70 persen menggunakan kartu JKN. Berbagai penyakit yang paling banyak diderita antara lain ISPA, sakit lambung, batuk, pilek, panas dan diare.

Salah satu pasien operasi cesarPuskesmas Mandala yang berlokasi di Kecamatan Cibadak, letaknya cukup strategis karena berada di jalan lintas kabupaten. Puskesmas ini melayani 29.898 penduduk di 6 desa, di mana jumlah peserta JKN tercatat 15.062 atau  50,37% dari total jumlah penduduk. Puskesmas ini memiliki 2 dokter umum, 2 dokter gigi dan 12 bidan. Secara bertahap, Puskesmas ini akan dikembangkan menjadi Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan), sehingga pasien bisa rawat inap di Puskesmas. Namun demikian, khusus untuk persalinan tersedia ruang perawatan dan dibuka 24 jam.

Sementara Puskesmas Kalanganyar melayani 34 ribu penduduk di 7 desa yang ada di Kecamatan Kalanganyar, di mana hampir 18 ribu merupakan peserta JKN termasuk Kartu Lebak Sehat. Puskesmas ini memiliki satu dokter umum, dua dokter gigi dan 7 bidan desa. Dampak pelaksanaan JKN telah memberikan semangat baru bagi para tenaga medis dan karyawan di Puskesmas ini. Maklum, setiap bulan Puskesmas ini menerima dana kapitas dari BPJS Kesehatan kurang lebih Rp 90 juta per bulan. Dari jumlah dana kapitasi tersebut, sebesar Rp 58 juta atau 60% digunakan untuk jasa dan sisanya untuk pembelian alat kesehatan dan operasional penunjang. Uang jasa ini diberikan kepada para tenaga medis dan karyawan secara proporsional sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan di Rumah Sakit Dr. Adjidarmo, yang merupakan rumah sakit rujukan dan terbesar di Lebak, pelayanan terhadap peserta JKN  semuanya diberikan secara gratis termasuk oeprasi bedah dan cuci darah yang dikenal berbiaya mahal.

Rumah sakit ini memiliki 400 tempat tidur di mana sebanyak 75% untuk kelas III. Setiap hari pasien yang berobat di rumah sakit ini berkisar 300 hingga 400 orang. Menariknya, masyarakat yang berobat di rumah sakit ini bukan hanya warga Lebak, tetapi juga warga dari kabupaten tetangga seperti Pandeglang, Bogor, Serang dan Cilegon. Hal ini bisa dipahami, karena fasilitas di rumah sakit ini relatif lengkap. Rumah sakit ini tercatat memiliki 32 dokter spesialis antara lain spesialis penyakit dalam, bedah syaraf, obstetric dan ginekologi, orthopedic, anastesi, radiologi, jantung dan bedah mulut. Di rumah sakit ini juga tersedia fasilitas cuci darah sebanyak 22 unit, sehingga dalam sehari bisa memberikan fasilitas cuci darah bagi 44 orang yang terkena sakit ginjal.

Sepuluh penyakit tertinggi yang ditangani di rumah sakit ini antara lain tuberculosis, migren dan sindrom nyeri kepala lainnya, bronchitis empisema, nyeri punggung bawah, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) penyakit telinga, dan katarak.

Program JKN mendapat sambutan positif dari masyarakat, salah satunya Sinta Maulina yang sedang memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Mandala. Ibu yang sedang mengandung 8 bulan ini rutin memeriksakan kehamilannya dengan berbekal kartu JKN. “Saya sudah lima kali periksa, mudah-mudahan persalinanya lancar,” ujarnya.

Sambutan positif juga dikemukakan Perdiansyah, warga Kampung Jelupang, Desa Keusik, Kecamatan Banjarsari yang sedang melakukan cuci darah di RSUD Dr. Adjidarmo. Seminggu dua kali ia harus menempuh perjalanan sekitar 10 km untuk sampai di RSUD. “Saya sudah 4 bulan mendaftar JKN ke BPJS Kesehatan, dan dengan kartu ini bisa cuci darah gratis,” tuturnya.

Pasien lainnya adalah Fitri yang melahirkan anak kembar di RSUD Dr. Adjidarmo. Dengan berbekal kartu JKN ia bisa operasi cesar secara gratis. “Dengan adanya kartu JKN, melahirkan jadi gratis,” ungkapnya.

Ungkapan positif juga disampaikan dr. Ikasari, Kepala Puskesmas Kalanganyar. Menurutnya kehadiran JKN telah memberikan semangat baru bagi para dokter dan perawat di Puskesmas karena adanya dana kapitasi. “Saya sangat senang dengan program JKN, karena para dokter mendapat tunjangan yang cukup dari jasa dana kapitasi dari BPJS Kesehatan. Saya harap program ini terus dilanjutkan siapapun presidennya,” tuturnya.

Secara nasional pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesmas bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Pemerintah terus menaikkan anggaran pelayanan kesehatan gratis dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 8,2 triliun pada tahun 2013, atau meningkat hingga 400%. Pada tahun 2014 pelayanan kesehatan gratis diterapkan untuk seluruh penduduk melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan cakupan 121,6 juta jiwa. Indonesia menjadi negara terbesar yang memiliki jaminan kesehatan di bawah satu badan negara yaitu BPJS Kesehatan. (Firman dan Duha)