Wed, 03-28-2012 08:19 WIB
27 Regulasi Telah Diterbitkan Untuk Sukseskan MP3EI
By : Desk Informasi
- Read: 2176 times


Keberhasilan pelaksanaan mega proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)terancam akan terganjal oleh beberapa regulasi. Hal tersebut telah teridentifikasi sejak awal penyusunan MP3EI terutama oleh pandangan pelaku usaha, karenanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang MP3EI telah mengamanatkan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap paling sedikit 28 aturan yang dinilai dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan MP3EI.

Aturan yang harus diperbaiki tersebut paling sedikit terdiri dari  7 (tujuh) Undang-undang, 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah, 6 (enam) Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri, dan  ditargetkan paling lambat penyelesaiannya pada akhir tahun 2011.

Penyelesaian perbaikan regulasi sesuai target waktu yang telah ditetapkan tersebut menjadi tanggung jawab dari Tim Kerja Perbaikan Regulasi KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Tim yang diketuai oleh Sekretaris Menko Perekonomian dan diwakili oleh Ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) ini bertugas untuk mendorong perbaikan regulasi sehingga iklim investasi dapat terus meningkat baik di tingkat pusat maupun daerah agar perkembangan sektor riil semakin meluas dan berkualitas.

Menurut data yang  diperoleh dari KP3EI, semenjak mulai bekerja pada Bulan Agustus 2011 sampai dengan Februari 2012, Tim Kerja Perbaikan Regulasi telah berhasil mendorong penyelesaian 17 regulasi tingkat nasional terkait amanat Perpres No. 32/2011, dengan rincian sbb:

No.

Regulasi/Peraturan

(Berdasar Perpres No.32/2011)

Penanggung Jawab

Target Penyelesaian

Realisasi

 

Undang-undang

 

 

 

1.

Perlu pengkajian ulang (UU dan PP Keagrariaan) untuk memasukkan status tanah ulayat sebagai bagian komponen investasi, sehingga memberikan peluang kepada pemilik tanah ulayat untuk menikmati pertumbuhan ekonomi di daerahnya (terkait realisasi MIFEE)

BPN, Kemenhut, Kemendagri

Desember 2011

Penerbitan UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum.

 

 

Peraturan Pemerintah

 

 

 

2.

Percepatan revisi PP No.68/1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam

Kemen.Kehut, Setkab

Desember 2011

Selesai dengan diterbitkannya PP No.28/2011 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam 

3.

Percepatan revisi PP No. 62/2008 tentang Perubahan Atas PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau di Daerah Tertentu

Kemenkeu

Desember 2011

Selesai dengan diterbitkannya PP No. 52/2011 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu atau di Daerah Tertentu

4.

Percepatan penetapan RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) 2010-2025

Kemen. Budpar

Juni 2011

Selesai dengan diterbitkannya PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) 2010-2025

 

 

Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden,

 

 

 

5.

Revisi Perpres No. 13/2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Kemenko.Perekon, KemenKeu, Bappenas, BKPM

Juli 2011

Selesai dengan diterbitkannya Perpres No. 56/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur 

6.

RPerpres tentang Pertambangan Bawah Tanah dalam rangka Investasi Geothermal.

Kemen.Kehut, Setkab

Desember 2011

Selesai dengan diterbitkannya  Perpres No.28/2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah

7.

Penerbitan peraturan perundang-undangan yang mendorong pembangunan infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur

Kemen. PU, Kemen. Perhub

Desember 2011

Selesai dengan diterbitkannya:

1).  Perpres No. 55/2011 tentang RTR Mamminasata (Makassar, Sungguminasa, dan Takalar)

2).  Perpres No. 88/2011 tentang RTR Sulawesi

3).  Perpres No. 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

4).  Perpres No. 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

 

8.

Penerbitan Keppres tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPIP) sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kemenbudpar

Mei 2011

Selesai dengan diterbitkannya Keppres No. 22/2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPIP)

9.

Percepatan penerbitan regulasi tentang moratorium kehutanan.

Kemenko Perekon, Kemen.Kehut, Setkab

Juli 2011

Selesai dengan diterbitkannya  Inpres No.10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

 

Peraturan Menteri

 

 

 

10.

Peninjauan kembali PMK 67 Tahun 2010 Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK)

KemenKeu, Kemen. Dag, Kemen. Perind

Agustus 2011

Selesai dengan diterbitkannya PMK No. PER-128/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar

11.

Penetapan jaminan pasokan energy (migas dan batubara) dan bahan baku (kelapa sawit, karet dan kakao, pasir dan bijih besi) untuk pengembangan industri hilir

Kemen. ESDM, Kemen. Pertanian

Desember 2011

Selesai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM nomor 1991 K/30/MEM/2011 tentang Penetapan Kebutuhan dan Presentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012

12.

Revisi PMK No 241 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berlaku 22 Des 2010

Kemen. Keuangan

Agustus 2011

Selesai dengan diterbitkannya PMK No. 80/PMK.011/2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor

13.

Revisi PMK No 140  Tahun 2007 tentang Import Sementara untuk pembebasan bea masuk sementara bagi kendaraan /sarana pengangkut yg digunakan sendiri o/ wisman dan pemasukan barang pendukung kegiatan MICE

Kemen. Keuangan

Desember 2011

Selesai dengan diterbitkannya PMK No. 142/PMK.04/2011 tentang Impor sementara

 

14.

Peraturan yang mengatur tentang percepatan pelaksanaan pemanfaatan lahan-lahan terlantar

BPN, Kemen. Dalam Negeri, Pemda

Juli 2011

 Selesai dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPN No. 5/2011 tentang tata cara Pendayagunaan tanah Negara Bekas  tanah terlantar

Selain itu, telah diterbitkan 10 (sepuluh) regulasi diluar yang diamanatkan dalam Perpres No.32/2011, namun dipandang dapat mensukseskan pelaksanaan MP3EI. Regulasi tersebut yaitu:

Saat ini KP3EI sedang mendorong penyelesaian 13 (tigabelas)  regulasi, baik yang diamanatkan dalam Perpres 32/2011 maupun tidak,  dengan tahapan penyelesaian yang bervariasi. Regulasi yang sedang dalam tahap proses penyelesaian tersebut antara lain RUU Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, yang dalam tahap pembahasan bersama DPR-RI;  RPP tentang Fasilitas Perlakuan PPh, PPN dan PPn BM, serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta yang Berada di Kawasan Ekonomi Khusus, yang sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, dll.

(Keasdepan Bidang Industri, UKM, Perdagangan dan Ketenagakerjaan)