Blog

MP3EI: Percepatan Pembangunan Transportasi Publik Melalui Konektivitas Nasional

Posted by: Desk Informasi ; Posted on: 20 Aug 2014 ; 24 Views Category: MP3EI

bandara_ngurah_raiDalam rangka mencapai tujuan mengedepankan upaya mewujudkan visi Indonesia 2015, serta mempersiapkan daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi pasar terbuka ASEAN (2015) dan pasar terbuka Asia Pasific (2020), banyak hal telah dilakukan untuk pembangunan, di antaranya melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sampai dengan akhir 2013, 365 proyek strategis MP3EI yang tersebar di enam Koridor Ekonomi (KE) telah dimulai pembangunannya, dengan nilai mencapai Rp. 828,7 triliun.

Dari jumlah nilai tersebut swasta memberikan kontribusi pembiayaan sebesar Rp. 323,32 triliun. Sedangkan BUMN memberikan kontribusi sebesar Rp. 212,88 triliun, dan pemerintah sebesar Rp. 131,71 triliun. Direncanakan pada tahun 2014 akan dilakukan groundbreaking 166 proyek dengan nilai investasi Rp. 628,91 triliun. Sehingga total realisasi investasi MP3EI hingga akhir 2014 diperkirakan mencapai Rp. 1.457,63 triliun. Dari angka tersebut Rp. 627,39 triliun dialokasikan untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan berbagai infrastruktur.

Pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kuatnya konektivitas ekonomi nasional maupun konektivitas ekonomi internasional. Berdasarkan hal tersebut, MP3EI menetapkan penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi utama. Agar dapat mewujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien dan terpadu, perlu mengintegrasikan 4 (empat) elemen kebijakan nasional yang terdiri dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Asisten Deputi Bidang Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tulus Hutagalung, menyampaikan bahwa masalah transportasi nasional dalam konektivitas adalah transportasi publik yang masih lemah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, daya saing lemah, dan penanggulangan kemiskinan relatif lambat, sehingga perlu adanya kegiatan prioritas dalam penguatan konektivitas nasional, yaitu meningkatkan pelayanan jalan, meningkatkan peran perkeretaapian, membenahi transportasi kota-kota metropolitan utama di Indonesia, membenahi pelayanan penerbangan, dan meningkatkan pelayanan pelabuhan dan pelayaran.

Fungsi sektor transportasi merupakan peran yang sangat penting dalam pembangunan sebagai penunjang terhadap peningkatan kegiatan pada sektor-sektor lain, dan juga sebagai pendorong untuk membuka keterisolasian daerah-daerah. Pembangunan sektor transportasi selain diarahkan pada terwujudnya Sistranas yang handal dan berkemampuan tinggi, juga diarahkan pada terwujudnya keseimbangan antara permintaan jasa transportasi dan tersedianya kapasitas fasilitas transportasi. Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan transportasi yang didasarkan pada percepatan implementasi MP3EI untuk pembangunan transportasi yang komprehensif, lintas sektoral dan lintas regional, serta bersifat jangka panjang.

Untuk mengembangkan integrasi konektivitas secara lokal perlu dilakukan integrasi jaringan transportasi dengan simpul-simpul transportasi yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Dalam pengembangannya, efektivitas dan efisiensi serta keterhubungan secara global merupakan hal utama yang harus dicapai dalam sistem konektivitas di tiap-tiap KE.

Wilayah Bali-Nusa Tenggara yang ditetapkan sebagai Koridor V MP3EI, memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama peternakan, perikanan dan pariwisata. Pengembangan transportasi pada KE Bali-Nusa Tenggara dikembangkan dengan menitikberatkan pada konektivitas darat, laut, dan udara yang menghubungkan baik antar pulau maupun antar provinsi dengan mempertimbangkan kondisi geografis koridor tersebut yang berupa gugus pulau.

Konektivitas transportasi baik darat, laut, dan udara di NTB saat ini telah berkembang cukup signifikan. Sebagai contoh, akses transportasi udara, pasca operasional Bandara Internasional Lombok (BIL) yakni melalui Bandara Selaparang sebelumnya hanya 7 (tujuh) rute ke NTB baik dalam negeri maupun luar negeri, saat ini telah meningkat rutenya. Untuk transportasi laut, aktivitas bongkar muat barang dan jasa di Pelabuhan Lembar yang menghubungkan NTB dengan Bali melalui Pelabuhan Padangbai, saat ini sudah cukup padat. Dalam waktu 50 menit sudah ada penyeberangan kapal.

Beberapa proyek lainnya dalam MP3EI yang mendukung konektivitas di koridor Bali-Nusa Tenggara, diantaranya:

1.      Pembangunan Jalan Akses BIL (Patung Sapi – Gadjah Mada);

2.      Pembangunan Jalan Tol Kosamba – Padangbai;

3.      Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa 7,5 km;

4.      Penanganan Jalan Benete – Sejorong – Lunyuk;

5.      Penanganan Jalan Denpasar – Gilimanuk;

6.      Penanganan Jalan Pemenang – Mataram;

7.      Penanganan Jalan Penyaring – Labu Sawo dan Moyo – Sebewe (Samota);

8.      Penanganan Jembatan Penghubung (Labuan Bajo – Pulau Bajo);

9.      Penyelenggaraan perkeretaapian di Bali untuk mendukung pariwisata;

10.   Pembangunan Bandara Bali Utara, Buleleng;

11.   Penambahan Armada Kapal cadangan Ferry Ro-ro di wilayah Tengah (Lembar) 1 unit (2000 GT);

12.   Penambahan Armada Kapal Ferry Ro-ro Lintas Kayangan – Pototano 2 unit (1000 GT dan 1500 GT);

13.   Pembangunan dermaga kapal pesiar di Labuan Bajo;

14.   Pembangunan dermaga pariwisata di Maumere;

15.   Pembangunan Pelabuhan Lombok.

Seluruh kegiatan prioritas konektivitas dalam MP3EI dilaksanakan melalui pengembangan sinergitas pembangunan antara Pemerintah pusat dan daerah serta antar wilayah. Sinergitas pembangunan antar wilayah melalui penguatan konektivitas nasional yang memanfaatkan posisi geo-strategis regional dan global akan menjadi tulang punggung yang membentuk konektivitas nasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong ekonomi wilayah. Hal ini tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi dapat juga menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional yang terintegrasi satu sama lain.

(Agustina Murbaningsih, Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam Setkab)

Leave a Comment

Artikel lainnya :