Fri, 08-30-2013 08:15 WIB
Problematika Harga Kedelai di Indonesia
By : Oktavio Nugrayasa, SE. M.Si*)
- Read: 5315 times



Problem mahalnya harga kedelai dalam sepekan yang menembus kisaran Rp 9.000 per kilogram (kg), membuat para pengrajin tahu dan tempe terancam menghentikan produksinya.  Sejumlah media massa memberitakan bahwa di beberapa daerah banyak pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan tingginya harga kedelai. Mereka menggantungkan pada tempe sebagai  bahan baku produksi tahu dan tempe. Untuk tetap bertahan, mereka melakukan berbagai strategi, misalnya dengan memperkecil ukuran dan volume hingga mencapai 50% dari biasanya.

Sampai kapan para pengrajin itu akan mampu bertahan? Sementara rupiah masih cenderung melemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Rupiah anjlok dari  Rp 9.800 per dolar AS,  saat ini mendekati Rp 11.000 per dolar AS.

Konsumsi kedelai di Indonesia dalam setahun mencapai 2,25 juta ton, sementara jumlah produksi nasional mampu memasok kebutuhan kedelai hanya sekitar 779 ribu ton. Kekurangan pasokan sekitar 1,4 juta ton, ditutup dengan kedelai impor dari Amerika Serikat (Kemendag, 2013).

Pemerintah melalui Perum Bulog melakukan impor kedelai dengan mengacu pada  Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden RI pada 8 Mei 2013. Dalam jangka pendek, impor  diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kedelai, dan  membatasi munculnya spekulan.

Rutinitas Impor Kedelai

Produksi kedelai dalam negeri ternyata belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan domestik dalam setahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut setiap tahun Indonesia mengimpor kedelai dari Amerika Serikat (AS) dan Brazil yang mencapai 70-80% dari total kebutuhan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian tingkat kebutuhan konsumsi kedelai masyarakat Indonesia setiap tahunnya mencapai kisaran 2,2-2,5 juta ton, sedangkan kemampuan produksi dalam negeri hanya mencapai 700-800 ribu.

Produktivitas dan Produksi Kedelai Berdasarkan Luas Panen di Indonesia

Tahun 2008-2011

Tahun

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Ku/Ha)

2008

590 956

775 710

13,13

2009

722 791

974 512

13,48

2010

660 823

907 031

13,73

2011

631 425

870 068

13,78

                   Sumber: BPS, 2012

Dari table produksi kedelai nasional dari tahun 2008 sampai 2011 mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2009 mencapai 974.512 ton. Pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 870.068 ton sehingga tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai nasional dilihat dari data konsumsi permintaan kedelai Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (KOPTI, 2012), yaitu rata-rata kebutuhan sebanyak 1,8 juta ton.

Dengan kondisi demikian, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pemerintah mau tidak mau harus melakukan pengadaan impor kedelai.

Subsidi Kedelai

Untuk menjamin kelangsungan produksi tahu dan tempe, pemerintah perlu memberi berbagai insentif di sektor pertanian dan pemberian subsidi kepada para produsen . BPS mencatat terdapat 115 ribu unit usaha tahu dan tempe di seluruh Indonesia , yang  kebanyakan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Lampung, Jakarta dan kota besar lainnya.

Tingkat harga kedelai saat ini sudah dalam batas kewajaran dengan selisih harga yang jauh dari harga jual komoditas kedelai di tingkat pengrajin (HJP) Tahu/Tempe yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 7.700 per kilogram sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.37/M-DAG/PER/7/2013, sehingga perlu upaya mendesak dilakukan berupa pemberian subsidi harga kepada pengrajin tahu dan tempe sebesar Rp 1000 per kilogram.

Adapun pengrajin tahu dan tempe yang mendapatkan subsidi harga sebaiknya dibatasi berdasarkan rasio jumlah kebutuhan kedelai mencapai 100 kilogram karena lebih dari 100 kilogram biasanya sudah termasuk pengrajin besar ataupun sekelas supermarket.

Pemerintah juga diharapkan terus mendukung dan membantu bagi upaya para petani kedelai di Indonesia, terutama mengenai perbaikan kondisi infrastruktur, pemberian kredit, dan bantuan pasca panen dengan tidak melupakan tolak ukur yang sangat penting, adalah bagaimana suatu kebijakan dapat mensejahterakan masyarakat secara umum sekaligus mewujudkan ketahanan pangan yang diinginkan. 

*) Penulis adalah Kabid Ketahanan Pangan dan PDT Kedeputian Perekonomian Setkab