Fri, 09-13-2013 12:47 WIB
Menko Perekonomian: Upah Minimum Akan Ditetapkan Dewan Pengupahan
By : Desk Informasi
- Read: 1164 times



Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan, penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang yang ada.

"Dewan Pengupahan lah yang akan menetapkan," kata Hatta kepada wartawan seusai Rapat Terbatas Kabinet di kantor Presiden, yang berlangsung hingga tengah malam Kamis (12/9).

Pernyataan Menko Perekonomian itu secara tidak langsung menjawab pertanyaan mengenai wacana adanya Instruksi Presiden (Inpres) terkait penetapan UMP, yang sempat mengemuka beberapa waktu lalu.

Namun demikian, menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa,  satu hal yang penting maka kita harus menetapkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang, 60 hari setelah Dewan Pengupahan mengajukan rekomendasi kepada gubernur maka harus ditetapkan.
"Oleh sebab itu, maka diminta serentak pada 1 November setelah Dewan Pengupahan tersebut harus menetapkan sesuai dengan daerahnya masing-masing sehingga tidak mengalami mundur-mundur yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian," papar Hatta.

Ia menyebutkan, sejauh ini pembahasan masalah UMP  semua sudah on the track, di mana UMP pemerintah tidak bicara masalah besaran dari upah minimum tersebut karena mengacu pada Undang-Undang, Dewan Pengupahan lah yang akan menetapkan.

Masalah Investasi

Sementara itu terkait upaya mempercepat investasi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Pemerintah akan segera merampungkan Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Pada bulan September ini diharapkan sudah kita ajukan draf perpresnya sehingga target pada bulan 10 (sepuluh) atau Oktober kita sudah merampungkan DNI," ujar Hatta. 

Pemerintah juga akan mempercepat proyek-proyek yang sudah on the pipeline, salah satu contoh,  yaitu proyek 2x1.000 Megawatt yang akan dituntaskan pada tahun ini juga karena financial closing-nya itu sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan adalah bulan Oktober.

Adapun yang terkait dengan renegosiasi kontrak, menurut Menko Perekonomian, target-target terhadap renegosiasi kontrak yang pertama pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) harus selesai pada September ini.

Sedangkan renegosiasi kontrak untuk batubara PKP2B pada bulan September harus selesai 20 persen, pada bulan Oktober harus selesai 50 persen, pada bulan November selesai 75 persen, dan pada akhir tahun selesai semua 100 persen.

"Untuk kontrak karya (KK) bagi perusahaan-perusahaan yang masih belum tuntas renegosiasinya dalam konteks perpanjangan yang masih jauh maka kita tetap akan mengacu kepada peraturan perundangan," katanya.

Hatta menyebutkan, khusus untuk KK diperkirakan pada akhir tahun akan rampung lebih daripada 80 persen, yang 20 persen yang besar-besar masih terus dalam konteks renegosiasi karena kontrak mereka juga belum berakhir, seperti misalkan Freeport, Newmont, Valley, dan lain sebagainya.

(Humas Setkab/ES)