Thu, 11-14-2013 16:27 WIB
Tandatangani UU APBN 2014, Presiden: Jangan Ada Lagi Masalah Yang Menimpa Pejabat/Parlemen
By : desk informasi
- Read: 1276 times



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani dokumen resmi RAPBN 2014 menjadi Undang Undang tentang APBN 2014 yang akan diberlakukan untuk tahun 2014 mendatang.

“Dokumen resmi UU tentang RAPBN 2014 telah saya tandatangani, dan dengan demikian maka APBN ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Presiden SBY dalam pengantar awal sebelum Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).

Dalam situasi ekonomi global, ekonomi kawasan, dan ekonomi nasional yang masih bergejolak, Presiden mengajak semua pihak untuk mengelola APBN dengan baik, waspada, tidak lalai, dan bukan hanya responsive tapi juga antisipatif.

Presiden mengatakan dalam APBN 2014 terdapat dana optimalisasi sebagaimana yang diusulkan oleh DPR RI, karena berdasarkan pengalaman di masa lalu, dana seperti ini ternyata terdapat masalah yang muncul.

“Saya perintahkan kepada kementerian dan lembaga yang merasa mendapatkan dana baru, anggaran baru, yang berasal dari dana optimalisasi dana baru agar dijaga akuntabilitasnya, governancenya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru," pesan Presiden SBY.

Presiden menegaskan, ia tidak menginginkan  terjadi lagi masalah, baik yang menimpa pejabat jajaran pemerintahan ataupun di parlemen.

“Kita harus salingmengamankan dan semuanya betul-betul untuk kepentingan rakyat dan negara,” ungkap Kepala Negara.

Berkaitan dengan dana optimalsiasi, Presiden meminta agar penggunaannya benar, administrasinya benar, dan sesuai dengan agenda dan prioritas.

“Kita sudah punya Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kita sudah punya RAPBN yang kita ajukan kepada DPR dan sekarang menjadi APBN definitif,” tegas Kepala Negara.

Sidang Kabinet Paripurna ini dihadiri diantaranya oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Polhukam, Joko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, dan pejabat lainnya. (Humas Setkab/WID/ES)