Sun, 03-17-2013 06:01 WIB
Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi
By : Prof. Firmanzah., PhD, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Read: 5988 times



Stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat kemutlakan dan necessary condition bagi pembangunan ekonomi. Praktis, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu membangun tanpa stabilitas politik dan keamanan. Pengalaman di sejumlah negara seperti Mesir, Libya, Tunisia, dan Suriah menunjukkan instabilitas politik dan keamanan menurunkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran dan gelombang PHK, tak terkendalinya inflasi, dan peningkatan angka kemiskinan.

Krisis politik di sejumlah negara telah telah memukul perekonomian baik di sektor investasi, pariwisata, penyerapan lapangan kerja, penciptaan lapangan usaha dan peningkatan kemiskinan. Misalnya, pada saat krisis di Tunisia, pada kuartal pertama 2011, Tunisia mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 7.8 persen. Krisis di Suriah menekan angka pertumbuhan menjadi minus 2.5 persen. Sementara itu, krisis politik di Mesir menyebabkan angka kemiskinan meningkat mencapai 70 persen. Begitu juga krisis di Libya telah menghancurkan fundamental perekonomian negara tersebut.

Indonesia pernah mengalami krisis multidimensi 1997-1998, di mana pada 1998 pertumbuhan ekonomi mencapai minus 13 persen, inflasi tercatat sangat tinggi dan mencapai angka 77 persen, gelombang PHK dimana-mana, pengangguran meningkat dan melonjaknya angka kemiskinan. Pasca-reformasi, Indonesia mampu memulihkan perekonomian dengan cepat melalui stabilitas makroekonomi, pengendalian inflasi, mendorong sektor riil dan manufaktur, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menurunkan angka kemiskinan. Saat ini, ekonomi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN dan menjadi bagian dari negara-negara G20. Pertumbuhan ekonomi terjaga pada 2012 tertinggi ke-dua setelah Tiongkok pada anggota G20.

Menjelang 2014, stabilitas politik dan keamanan perlu kita jaga dan tingkatkan bersama. Pasca reformasi, Indonesia telah berhasil dan menjadi contoh dunia bagaimana transisi demokrasi dapat dilakukan dengan baik dan konstitusional. Aman dan terjaganya peralihan kekuasaan secara konstitusional pada Pemilu 1999, 2004, 2009 serta Pilkada (baik ditingkat Kabupaten/kota dan Propinsi) merupakan bukti bahwa kita mampu menciptakan kehidupan berdemokrasi dengan baik.  Kunci dari semua ini adalah peralihan kekuasaan harus dilakukan secara konstitusional. Kalau tidak maka instabilitas politik dan keamanan akan tinggi dan berpotensi menghancurkan capaian serta agenda pembangunan nasional yang telah kita lakukan selama ini.

Oleh karenanya, semua pihak termasuk elite politik, dunia kampus, dunia usaha, media dan mahasiwa perlu bersama saling menjaga terciptanya transisi kepemimpinan yang konstitusional dan aman melalui mekanisme Pemilu 2014. Hal ini tidak hanya penting bagi semakin berkualitas dan dewasanya kita dalam berdemokrasi tetapi juga penting bagi penguatan fundamental ekonomi dan terlaksananya program-program pembangunan seperti program kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, investasi, penurunan angka kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.