Fri, 05-17-2013 20:26 WIB
Mengembangkan Sektor Perikanan di Karawang
By : Desk Informasi
- Read: 2390 times



Selain dikenal sebagai lumbung padi dan sentra industri yang terus berkembang, Kabupaten Karawang juga dikenal menyimpan potensi perikanan baik tangkap maupun budidaya. Potensi perikanan tangkap di Karawang mencapai 13.000 ton per tahun, sementara yang sudah dimanfaatkan sekitar 8.000 ton per tahun. Karawang juga memiliki potensi perikanan budidaya dengan luas mencapai 18.273 hektar, di mana yang telah dimanfaatkan mencapai 13.404 hektar, serta potensi kolam budidaya perikanan air tawar seluas 1.276.60980 ha.

Hingga tahun 2012, sektor perikanan di Karawang telah menghasilkan 46.908 ton yang berasal dari perikanan tangkap sebanyak 8.536 ton dan perikanan budidaya sebanyak 38.372 ton.  Ke depan, sektor perikanan tangkap ditargetkan meningkat menjadi 13.000 ton per tahun dan perikanan budidaya ditargetkan bisa menembus 50 ribu ton per tahun. Tenaga kerja yang terserap pada perikanan tangkap tercatat 2.572 orang dan perikanan budidaya sebanyak 4.105 orang.

Pemerintah baik pusat maupun daerah terus mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya di Karawang. Pada tahun 2012, pemerintah mengalokasikan Rp 1,3 miliar untuk perbaikan bangunan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pembangunan turap untuk mencegah abrasi. TPI yang direhab adalah TPI Tangkolak, TPI Pasirputih, TPI Mekarjati, pengembangan TPI Tangkolak, rehabilitasi Turap TPI Mekarjati dan TPI Praubosok. Pemerintah juga mengalokasikan dana Rp 1,1 miliar untuk pengadaan sarana perikanan tangkap antara lain jaring udang, jaring rajungan, jaring gempolo, jaring grandong, jaring payang lampara dan jaring rampus.

Sedangkan untuk tahun 2013, pemerintah kembali mengalokasikan dana Rp 1,3 miliar untuk meneruskan program perbaikan TPI dan turap antara lain, di TPI Tangkolak Kec. Cilamaya Wetan, TPI Tambaksari Kec.Tirtajaya, Rehabilitasi/Pembangunan TPI Ciparage Kec. Tempuran, TPI Pakisjaya serta rehabilitasi/pembangunan TPI Pasir Putih Kec. Cilamaya Kulon. Untuk sarana tangkap, pemerintah juga mengalokasikan dana Rp 1,4 miliar untuk pengadaan berbagai jaring antara lain jarring udang, jaring rajungan, jaring sero dan jaring rampus.

Untuk perikanan budidaya Pemkab Karawang memberikan program bantuan 10 juta benih ikan bandeng senilai Rp 1 miliar kepada petani tambak di 4 kecamatan yakni Kec. Cilamaya, Kec. Cilamaya Kulon, Kec. Cilamaya Wetan dan Kec.Tempuran.

Salah satu sentra perikanan tangkap berlokasi di TPI Sungai Buntu, Kec.Pedes. Desa yang berpenduduk 2.200 KK dengan 7.000 jiwa ini, sebanyak 800 orang tercatat sebagai nelayan, 200 orang berprofesi sebagai pengolah hasil laut dan sebanyak 50 orang sebagai pembudidaya ikan, sedangkan sisanya bergerak di bidang pertanian.

Nelayan Sungai Buntu menerima berbagai bantuan dari pemerintah berupa alat tangkap jaring seribu lebih meliputi jaring udang, jaring ikan, jaring rajungan dll. Selain itu, pada tahun 2012, pemerintah juga memberikan bantuan uang tunai Program Pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) sebesar Rp 100 juta yang diberikan kepada kelompok Nelayan Taruna Bahari yang beranggotakan 10 orang. Bantuan tersebut digunakan untuk memperbanyak jaring dan berhasil meningkatkan jumlah tangkapan dari 10 ton menjadi 15 ton per tahun dengan komoditas unggulannya adalah tongkol, udang, kakap, talang-talang dan cumi.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, kondisi TPI Sungai Buntu yang terdiri dari dua lantai tampak bersih dan terawat, tidak ada sampah bekas proses lelang ikan. Pedagang tampak menjajakan ikan segar hasil lelang di depan TPI Sungai Buntu. Hasil pelelangan di TPI Sungai Buntu tahun 2012 mencapai Rp 1,7 miliar sedangkan sampai Maret 2013 tercatat Rp 331 juta.

Nelayan di Sungai Buntu kini menghadapi kondisi pendangkalan muara yang berdampak pada jarak melaut lebih jauh dari muara. Muara di Sungai buntu sekarang dari permukaan ke dasar laut setinggi kurang lebih 1,5 meter sepanjang 1.000 meter ke tengah laut. Kondisi tersebut tidak menguntungkan bagi nelayan, selain melaut lebih jauh, perahu kesulitan untuk bersandar karena dangkal. Perahu yang bisa bersandar hanya yang perahu di bawah 5 GT. Abrasi juga mengancam permukiman nelayan di daerah tersebut. Sisi kanan sudah dibangun turap penahan abrasi sepanjang 1.000 meter, namun sisi kiri dari muara yang belum dibangun penahan abrasi sehingga masih mengkhawatirkan permukiman nelayan. Karawang memiliki kurang lebih 15 muara sungai, di mana pada muara-muara tersebut terdapat 12 TPI, namun hampir semua muara tersebut telah mengalami pendangkalan, bahkan 5 muara sudah tidak bisa dilewati oleh perahu nelayan yang akan mendarat di TPI.

Permasalahan lain yang dihadapi nelayan akses permodalan yang kurang sehingga kebanyakan lari ke tengkulak. Di sini awal terjadi ‘intimidasi’ tengkulak kepada nelayan agar menjual ikan tidak ke TPI, tetapi kepada tengkulak. Tengkulak mengikat para nelayan yang membutuhkan permodalan secara cepat dengan menjual ikan tangkapan pada dirinya. Nelayan mau tidak mau, menjual hasil tangkapan ke tengkulak. Meskipun nelayan tidak merasa rugi dengan menjual ikan pada tengkulak karena harga yang ditawarkan dirasa cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Akses untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) pernah dirasakan tetapi beberapa nelayan menunggak beberapa bulan, sehingga dampaknya pihak perbankan enggan mengucurkan kembali KUR, meskipun kini tungakannya telah dilunasi.

Para nelayan mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran dikarenakan tidak ada pemasukan karena cuaca tidak memungkinkan untuk melaut, biasanya bulan Desember-Januari. Mereka sekarang seakan tertutup dan kesulitan mengakses KUR atau produk bank yang lain. Mereka meminta dicarikan skema pembayaran khusus nelayan untuk bulan-bulan yang tidak memungkinkan untuk melaut.

Pihak perbankan di Sungai Buntu sebaiknya tidak mengeneralisir kasus keterlambatan pembayaran pada semua nelayan. Diharapkan pihak bank memberikan perhatian permodalan untuk kelancaran melaut nelayan dan terbebas dari tengkulak. Bebas dari tengkulak artinya harga ikan saat lelang dilakukan dengan harga tinggi tanpa bisa dimainkan oleh tengkulak.

Selain persoalan pendangkalan dan akses permodalan, nelayan juga harus menghadapi akses menuju tempat penjualan bahan bakar solar yang berjarak 5 km. Jika tidak ingin ke SPBU, nelayan biasa membeli solar ke pedagang pengecer yang tentu harganya lebih mahal. Sekali melaut nelayan membutuhkan kurang lebih 20 liter solar atau Rp 110 ribu jika membeli ke pengecer untuk sekali jalan.

Padahal, sebenarnya telah dibangun SPBN (pompa solar khusus nelayan) berjarak sekitar 200 meter dari TPI Sungai Buntu. Bangunan SPBN ini terdiri dari kantor dan tangki dengan kapasitan 5.000 liter di atas lahan 300 meter pemberian Pemkab Karawang, namun karena beberapa hal tidak jalan. Menurut keterangan yang didapat, ketika itu pihak pertamina tidak jadi mengirimkan solar dikarenakan harga solar yang melonjak, sementara pengurus koperasi pun kurang aktif untuk menanyakan dan mengajukan jatah solar ke Peramina.

Selain itu, infrastruktur jalan yang berlubang menuju TPI Sungai Buntu dari Kota Karawang  hendaknya menjadi perhatian Pemkab Karawang untuk mendukung kemajuan perikanan di TPI Sungai Buntu. Infrastruktur jalan mempunyai dampak yang luas untuk memperlancar akses transportasi mengangkut ikan untuk didistribusikan ke daerah lain.

Berbagai program pengembangan perikanan mendapat sambutan positif dari masyarakat, salah satunya Tarkiwan, 60 tahun yang tinggal di Dusun Sungai Dekat, Desa Sungai Buntu. Sekali melaut ia bisa membawa 5 – 10 kg udang, tongkol dan lain-lain. “Saya mendapat bantuan jaring udang dan sertifikat tanah gratis. Kami mohon diberi akses permodalan dengan skema pembayaran yang berbeda dengan umumnya karena nelayan tergantung cuaca” ujarnya.

Tanggapan positif juga dikemukakan Amansyah,  Ketua Nelayan Taruna Bahari yang menerima bantuan Rp 100 juta untuk kelompoknya. Bantuan tersebut digunakan membeli jaring tembang, jaring rajungan dan jaring udang. Dengan bantuan tersebut ia bersama anggotanya mengalami peningkatan produksi. “Bantuan PUMP untuk membuat alat produksi dan alhamdulillah terjadi peningkatan tangkapan dari 10 ton menjadi 15 ton per tahun,” ujarnya.

Bantuan pemerintah juga dirasakan nelayan pembudidaya, salah satunya Aziz Soleh,  yang tergabung dalam kelompok Udang Asri. Ia bersama 15 anggota kelompoknya mendapat bantuan alat produksi sebesar Rp 1 miliar. Alat produksi yang diterima terdiri dari kincir 64 unit, genset 19 unit, pompa 4 unit dan plastik mulse 80 gulung @ 1000 m. Selain itu kelompok Udang Asri juga mendapat bantuan benih udang vaname sebanyak 4,6 juta, pakan 33,3 ton dan pribiotik sebanyak 125 kg.

Sebelum ada bantuan, ia bersama kelompoknya hanya memfungsikan 4 kolam untuk budidaya udang vaname dengan hasil panen 10 ton. Berkat bantuan ini, ia bisa memaksimalkan semua kolam yang berjumlah 20 kolam dengan hasil yang diperkirakan mencapai 50 ton.

Hasil udang telah diekspor ke beberapa negara antara lain Jepang, Korea, Amerika Serikat melalui pihak ketiga. Ia mempekerjakan buruh sebanyak 10 orang setiap hari dengan upah Rp 50 ribu per hari. Biaya produksi udang vaname per 1 hektar mencapai Rp 350 juta dengan hasil panen sebesar Rp 450 juta, sehingga keuntungan kotor Rp 100 juta per hektar.

“Dengan adanya bantuan ini ibaratnya kami diberi energi untuk lari kencang dari sebelumnya hanya merangkak. Kami juga menggandeng kemitraan untuk menjalankan budidaya udang vaname ini, dikarenakan membutuhkan biaya yang sangat besar,” jelas Aziz.  

Di daerah Sungai Buntu, juga terdapat usaha hilir pengolahan hasil laut. Penduduk menjadikan usaha pengolahan hasil laut sebagai industri rumahan. Salah satu pengolah  hasil laut adalah Kasnah, 28 tahun, yang mengolah ikan menjadi pindang. Setiap hari, ia mengolah 160 kg ikan menjadi bahan baku pindang antara lain bandeng, kenaren, layang, tongkol, selar dan cucut. Kasnah mengatakan menerima bantuan dari pemerintah berupa kotak penyimpan ikan segar agar tahan lama dan kastrol atau panci. “Saya mengambil ikan segar di TPI Sungai Buntu dengan pembayaran setiap tiga hari sekali setelah pindang habis. Saya bisa mendapatkan keuntungan Rp 8 ribu per kilo,” papar Kasnah.

Secara nasional potensi perikanan tangkap dan budidaya tercatat masing-masing 6,52 juta ton/tahun dan 17,7 juta ha/tahun. Dari potensi tersebut, jumlah produksi perikanan yang dihasilkan mencapai 15,26 juta ton. Produksi ikan secara nasional mengalami peningkatan dari 9,82 juta ton pada tahun 2009 menjadi 11,66 juta ton (2010), 12,39 juta ton (2011), 15,26 juta ton (2012). Ekspor komoditas perikanan juga mengalami peningkatan dari USD 2,86 miliar pada tahun 2010 menjadi USD 3,52 miliar pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi USD 3,9 miliar. Dari sisi volume, ekspor komoditas perikanan mengalami peningkatan dari 1,1 juta ton pada tahun 2010 menjadi 1,16 juta ton pada tahun 2011 dan 1,28 juta ton pada tahun 2012. Berbagai jenis komoditi ikan unggulan antara lain udang, tuna, cakalang dan tongkol.

Untuk meningkatkan ekspor, KKP telah melakukan pemetaan negara-negara tujuan ekspor antara lain 20 negara yang terpetakan potensi dan daya saing pasarnya meliputi Jepang, Korea Selatan, China, Hongkong, Taiwan, Amerika Serikat,Australia, Kanada, Mexico, Singapura, Belgia, Perancis, Denmark, Italia, Spanyol, Belanda,Inggris, Jerman dan Saudi Arabia.

Peningkatan produksi ikan terus dilakukan KKP dengan pemberian bantuan kapal perikanan (INKA MINA) sebanyak 232 unit pada tahun 2011 yang terdiri dari 181 unit kapal melalui anggaran Tugas Pembantuan (TP) Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp 271,5 miliar dan sebanyak 114 unit kapal melalui dana DAK Provinsi senilai Rp 114 miliar. Untuk tahun 2012, pengadaan kapal perikanan di atas 30 GT dilakukan dengan anggaran Rp 363 miliar untuk 242 kapal yang terdiri dari 122 kapal didanai dari APBN dan 120 kapal didanai dari DAK KP Provinsi.

KKP juga terus meningkatkan sarana danprasarana pelabuhan di mana tahun 2011 telah menelan dana Rp 129,65 miliar yang diperuntukkan untuk 41 pelabuhan perikanan. Sedangkan pada tahun 2012 pembangunan dan pengembangan pelabuhan lebih difokuskan kepada 25 pelabuhan dengan anggaran Rp 171 miliar.

KKP juga memberikan berbagai bantuan melalui program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) dan Pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR) yang nilainya meningkat dari Rp 404,5 miliar pada tahun 2011 menjadi Rp 784,32 miliar pada tahun 2012. Pada tahun 2011 bantuan tersebut mencakup 5.304 Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP), dengan rincian sebanyak 2.070 Pokdakan dengan nilai Rp 207 miliar, 1.106 KUB (Kelompok Usaha Bersama) dengan nilai Rp 110,6 miliar, 408 Poklahsar dengan nilai Rp 20,4 miliar dan 1.720 KUGAR dengan nilai Rp 66,5 miliar. Sedangkan pada tahun 2012 bantuan tersebut dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan di 33 provinsi pada 431 kabupaten/kota. PNPM Mandiri KP pada tahun2012 dilakukan melalui tiga komponen yaituPengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Jumlah penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tersebar pada 12.714 kelompok terdiri dari 3.700 KUB penerima PUMP Perikanan Tangkap dengan nilai Rp 370 miliar, 3.600 Pokdakan penerima PUMP Perikanan Budidaya dengan nilai Rp 234 miliar, 1.500 Poklahsar penerima PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan nilai Rp 75 miliar, 3.422 KUGAR penerima PUGAR dengan nilai Rp 84,74 miliar dan 492 KMP penerima PDPT dengan nilai Rp 19,2 miliar.

Untuk pengembangan perikanan budidaya,KKP terus meningkatkan induk unggul dalam menyokong produktifitas perikanan. Jumlah produksi induk unggul tahun 2012 sebanyak 10 juta induk, yang ditargetkan menghasilkan benih bermutu sejumlah 50 miliar benih. Sedangkan pada 2011 telah memproduksi 12,7 juta induk yang menghasilkan benih bermutu sebanyak 36,7 miliar benih.

Berbagai program bidang kelautan dan perikanan telah mendorong peningkatan investasi bidang kelautan dan perikanan yang pada tahun 2012 mencapai Rp 2,067 triliun mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang mencapai Rp 1,5 triliun. (Firman dan Dhuha)