Kamis, 19 Januari 2012 - 10:30 WIB
Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2012
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 964 kali


Acara                     
:Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2012
Pokok Bahasan:

Tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi

Waktu:Kamis, 19 Januari 2012, Pukul 10.30 WIB
Tempat:Jakarta International Expo, Kemayoran
Peserta:Wakil Presiden, Para Menteri Koordinator KIB II, Para Menteri anggota KIB II, Gubernur BI, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala UKP4, Panglima TNI, Kapolri, Ketua KEN, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, dan pejabat lainnya.
 
Pointers Arahan Presiden:
A.  
BAGIAN PENGANTAR
 
1. Mari tingkatkan kinerja dan prestasi pembangunan Indonesia.
2.

Presiden mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pimpinan pemerintahan di daerah atas kerja keras untuk membangun dan memajukan Indonesia. Meskipun, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan tidak selalu mudah untuk diatasi.

3. Presiden mengucapkan selamat bergabung di jajaran pemerintahan bagi para gubernur, bupati dan walikota hasil pemilu kepala daerah yang belum hadir pada Musrenbangnas 2011.
4. Setelah pemilukada, para gubernur, bupati, dan walikota terpilih harus berhenti berkampanye dan berjanji. Saatnya bagi para gubernur, bupati, dan walikota terpilih untuk bekerja keras.
5. Begitu para gubernur, bupati, dan walikota terpilih memimpin, akan sering menemukan masalah yang kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan dalam pemecahannya. Oleh karena itu, terimalah tanggung jawab dan tugas untuk kemajuan daerah dan rakyat.
6. Alasan seluruh jajaran pemerintah berkumpul dalam acara Rapat Kerja Pemerintah adalah Presiden berharap tahun 2012 lebih baik dari tahun 2011. Hal ini dapat dilakukan dengan cara bersama-sama menyukseskannya di seluruh tanah air.
B.MENYUKSESKAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011

1.
Agenda pembahasan, terdiri dari “review” Raker Pemerintah tahun 2011 dan pertemuan penting lain, capaian tahun 2011 dan tantangan tahun 2012, misi dan sasaran tahun 2012, serta instruksi dan direktif Presiden
2.

Hasil rapat tanggal 10 Januari 2011, pemerintah menyusun misi pemerintah tahun 2011, yaitu melaksanakan percepatan pertum-buhan ekonomi yang berkeadilan, didukung oleh pemantapan tata kelola, dan sinergi pusat-daerah.

3. Sasaran yang dicapai tahun 2011, diantaranya pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4%, inflasi 5,3%, pengangguran turun menjadi 7%, dan kemiskinan mencapai angka 11,5-12,5%. Semua dapat dicapai dengan resources sejumlah Rp1.229,6 triliun atau naik sebesar 9,2% dibandingkan pada tahun 2010. Sasaran tersebut dapat dicapai dengan asumsi di dunia tidak terjadi krisis baru. Namun, kenyataannya krisis terjadi, yaitu krisis dunia.
4. Hal-hal penting dalam pelaksanaan misi pemerintah tahun 2011, yaitu sasaran yang ditetapkan (pertumbuhan, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan sasaran lain) tidak ringan, tetapi “achieveable” dan sasaran itu dapat dicapai, dengan asumsi tidak ada krisis baru, inflasi pangan dunia terkelola, tidak terjadi ancaman non-tradisional berskala besar, dan belanja pemerintah digunakan dengan baik. Namun, yang terjadi, terdapat krisis baru di Eropa, ada inflasi pangan dan energi, dan belanja negara belum mencapai yang diharapkan. Namun demikian, meski terdapat hambatan, sasaran tahun 2011 tetap dapat  tercapai. Oleh karena itu, Presiden memberikan apresiasi atas kerja keras semua pihak.
5. Dalam forum Temu Nasional di akhir tahun 2009, Presiden menyampaikan “Siapa Bilang Indonesia Tidak Bisa”. Pernyataan ini sangat penting manakala keadaan di dunia serba tidak menentu.
6. Meskipun pada kenyataannya terjadi krisis global, tetapi pada kenyataannya sasaran dapat dicapai sesuai target. Untuk itu, Presiden berterima kasih kepada semua pihak atas kerja keras untuk mewujudkan hal ini.
7. Indonesia dahulu sering dicemooh dan diramalkan yang buruk-buruk oleh dunia, seperti karena krisis  Indonesia diramalkan akan terpecah belah (balkanisasi), dianggap tidak akan mampu membangun demokrasi, diragukan dalam upaya memajukan hak azasi manusia, meragukan proses pemilihan umum secara langsung, penyelesaian konflik Aceh dianggap sebagai wacana, pemberantasan korupsi dianggap teori, dan keyakinan bertahan dari krisis global sebagai isapan jempol semata. Namun, pemerintah gigih, Indonesia berhasil mematahkan anggapan tersebut.
8. Misi pemerintah tahun 2009-2014 adalah melanjutkan yang baik, memperbaiki yang belum baik, dan bekerja lebih gigih, agar hasilnya lebih tinggi.
9. Strategi yang perlu dilakukan untuk memajukan Indonesia, yaitu:
 
a.
memajukan negeri, mengerahkan, dan menyatukan semua potensi serta sumber daya yang ada;
b.

berpikir lebih cerdas, bekerja lebih keras;

c. menghilangkan “debottlenecking”, melakukan percepatan, dan peningkatan sasaran.
10. Kunci sukses keberhasilan negara yang perlu dijaga, yaitu stabilitas politik, kerukunan sosial, manajemen, kepemimpinan, mau bekerja keras, dan kemitraan atau partnership.
11. Pihak yang menolong Indonesia adalah masyarakat Indonesia dan pihak yang membuat maju Indonesia adalah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus yakin akan kemajuan bangsa dan jangan mendengarkan orang yang pesimis.
C.HASIL DAN CAPAIAN TAHUN 2011 SERTA TANTANGAN DAN PERMASALAHAN TAHUN 2012

1.
Hasil dan capaian utama tahun 2011, terdiri dari:
 
a.
ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang makin kuat;
b.

sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting;

c. stabilitas politik terjaga, dan kehidupan demokrasi makin berkembang;
d. tidak terjadi kasus besar dan kelemahan dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, terorisme dan narkoba;
e. tidak terjadi gejolak politik di pusat dan daerah. Stabilitas politik nasional terjaga baik;
f. tidak terjadi hambatan birokrasi. Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan;
g. kemiskinan dan pengangguran dapat terus diturunkan, meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian dunia;
h. beberapa indikator penting ekonomi mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti Gross Domestic Product (GDP) dan income per kapita, cadangan devisa, kenaikan Indeks harga saham gabungan (IHSG), Product Domestic Bruto (PDB) (Indonesia kini peringkat 16 ekonomi dunia), dan kredit rating;
i. upaya pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan makin baik di seluruh daerah;
j. Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, pemeliharaan perdamaian dunia, dan kerja sama mengatasi perubahan iklim, seperti diASEAN dan East Asia Summit.
2.

Misi kerja tahun 2012, yaitu percepatan dan perluasan pertum-buhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

3. Sasaran yang diharapkan tahun 2012, antara lain pertumbuhan ekonomi mencapai  6,7%, inflasi sebesar 5,3%, pengangguran sebesar 6,4-6,6%, dan kemiskinan 10,5-11,5% dengan anggaran belanja Rp1.435,4 triliun.
4. Tantangan dan permasalahan utama di tahun 2012, yaitu:
 
a.
terjadinya inflasi (kenaikan harga), terutama energi dunia, dan dampak krisis ekonomi global yang lain, bisa mengganggu upaya pengurangan kemiskinan;
b.

APBN mengalami permasalahan/tekanan, yaitu angka subsidi yang besar, disertai tantangan untuk penyerapan anggaran yang lebih optimal;

c. masih kurangnya infrastruktur, termasuk listrik, untuk memenuhi kebutuhan (needs dan demand) pembangunan;
d. meskipun telah mengalami perbaikan, masih ada hambatan terhadap investasi di seluruh tanah air, terutama dari segi perijinan dan kepastian hukum (masalah birokrasi);
e. penyimpangan dan korupsi masih saja terjadi, baik di pusat maupun di daerah, termasuk korupsi dan kolusi di sektor perpajakan dan penggunaan APBN oleh DPR dan pemerintahan;
f. fenomena politik uang nampak berkembang, kalau dibiarkan akan menciderai dan merusak demokrasi yang bermartabat;
g. kekerasan horisontal dan aksi-aksi anarkis akhir-akhir ini terjadi lagi, dan setiap saat bisa terjadi;
h. perlindungan dan bantuan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih memiliki kekurangan dan  kelemahan, mulai dari daerah, pusat, dan di luar negeri;
i. sejumlah daerah dan jajaran pemerintahan pusat masih belum memiliki kesiagaan dan kesigapan di dalam mengatasi bencana alam;
j. muncul persoalan politik lokal di Aceh, dan aksi-aksi politik disertai gangguan keamanan di Papua yang memerlukan penanganan tepat;
k. trend konflik dan benturan yang terjadi karena masalah pertanahan meningkat, ditambah dengan belum tuntasnya tata ruang di negara;
l. ketegangan dan kemungkinan benturan batas wilayah dengan negara tetangga setiap saat bisa terjadi.
5. Misi dan sasaran tahun 2012 telah dipaparkan oleh ketiga Menteri Koordinator, Menteri Keuangan dan Wakil Presiden.
6. Lingkungan strategis yang dapat berpengaruh dan membantu Indonesia mencapai sasaran yang diharapkan, antara lain:
 
a.
krisis ekonomi di Eropa;
b.

ketegangan geopolitik di Timur Tengah;

c. dinamika politik, sosial dan keamanan di tanah air;
d. dinamika kawasan Asia–Pasifik;
e. bencana alam.
D.
INSTRUKSI DAN DIREKTIF UMUM PRESIDEN

1.
Laksanakan program kerja pemerintah, baik sesuai RKP 2012 dan APBN 2012, maupun RKPD 2012 dan APBD 2012 sepenuhnya.
2. Sepuluh  hasil dan capaian pembangunan 2011 agar dijaga dan ditingkatkan lebih lanjut.
3. Dalam pembangunan daerah semua pemangku kepentingan dilibatkan penuh, termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan lain-lain.
4. Pada tahun 2012 pemerintah harus terus mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki (to tap the true potentials), antara lain:
 
a.
BUMN belum berkembang sesuai potensinya (aset BUMN BUMN Rp2.382 triliun), meskipun dengan MP3EI mulai ada perbaikan yang penting;
b. swasta dapat lebih berkembang lagi (jangan hanya berfalsafat “bisnis APBN”, tetapi harus menuju “bisnis GDP”);
c. ekonomi daerah di seluruh Indonesia masih bisa dikembangkan melalui koridor ekonomi, zona ekonomi, dan klaster industri;
5.

Kemandirian pangan harus diwujudkan dengan sasaran yang berani dan komoditas utama tahun 2014 harus sudah aman. Untuk itu diperlukan langkah terpadu secara nasional (lahan, produksi dan produktivitas, teknologi, anti hama, benih yang dapat mengatasi perubahan iklim, irigasi, research and development, dan lain-lain). Meskipun dalam sistem perda-gangan dapat membeli atau menjual  tetapi untuk pangan harus menuju ke kemandirian. Presiden setuju dengan usulan para gu-bernur mengenai infrastruktur.

6. Presiden setuju dengan usulan para gubernur untuk meningkatkan infrastruktur di daerah, seperti untuk irigasi. Untuk menyukseskan hal ini, mari kontrol biaya rutin, belanja pegawai, dan hindari belanja pegawai untuk membangun infrastruktur. Mari tata hal tersebut dalam APBN 2012.
7. Pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas pemerintah. Hal-hal yang memerlukan perhatian terkait masalah ini, antara lain:
 
a.

semua program menteri, gubernur, bupati, dan wali kota  harus senantiasa dikaitkan dengan upaya pengurangan kemiskinan;

b.

jalur yang digunakan tetap dua, yaitu ekonomi dan program pemerintah pro–rakyat;

c. berikan atensi khusus pada komunitas rawan, seperti nelayan, petani penggarap, dan masyarakat pinggir perkotaan;
d. program 4 klaster agar disukseskan dengan memperkuat program di daerah;
e. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesai (MP3KI) segera berlakukan.
E.
INSTRUKSI KHUSUS PRESIDEN
 
1.
Mari terus lakukan langkah-langkah tepat untuk menyelamatkan ekonomi, baik dari pengaruh krisis global maupun permasalahan nasional, dengan cara:
 
a.
mengamankan APBN dan fiskal, meskipun ada gejolak harga minyak dunia;
b.

mengurangi subsidi yang terlalu besar, apabila tidak tepat sasaran;

c. menyukseskan kebijakan konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas;
d. melibatkan secara penuh para pimpinan daerah;
e. membatasi “belanja rutin”, belanja modal dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan.
2.

Pastikan program pembangunan infrastruktur dan listrik berhasil baik, dengan cara:

 
a.
program dilaksanakan dengan benar, jangan ada yang meleset;
b.

pemerintah daerah memberikan fasilitas dan mempermudah perijinan;

c. swasta yang telah diberikan peluang agar memanfaatkan peluang dengan baik dan jangan sampai meleset;
d. pemerintah daerah bantu dan tangani pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan, “untuk kepentingan umum, tanpa mengorbankan hak rakyat”;
e. kalau ada permasalahan dan kemacetan, segera carikan jalan keluarnya;
f. terus kembangkan “public private partnership”.
3. Untuk mencapai iklim investasi yang benar-benar baik, maka:
 
a.
pastikan betul perijinan mudah, cepat dan murah;
b.

pastikan peran gubernur, bupati, wali kota terlaksana dengan baik karena peran ini sangat penting. Oleh karena itu, jangan kecewakan rakyat, karena tanpa investasi pengangguran dan kemiskinan tidak akan turun;

c. “kepastian hukum” agar dijaga, demikian pula jika ada sengketa, “rule of law”  agarditegakkan;
d. pastikan tidak ada pertentangan antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat pusat;
e. selesaikan restrukturisasi industri strategis/pertahanan yang belum tuntas.
4. Pastikan penyimpangan dan korupsi terus berkurang, dengan cara:
 
a.
mengintensifkan gerakan pencegahan korupsi, jangan terkesan “dijebak dan dibiarkan”;
b.

pejabat pemerintah di pusat dan daerah yang ragu-ragu berkaitan dengan apakah keputusan dan tindakan yang akan diambil korupsi atau bukan, lakukan konsultasi dengan pejabat terkait;

c. menghentikan tindakan pidana korupsi, sejalan dengan peningkatan gaji dan kesejahteraan pejabat dan pegawai;
d. mencegah penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik perseorangan, misalnya untuk keperluan pemilihan umum kepala daerah;
e. mengintenskan penindakan hukum atas tidak pidana korupsi. Tahun-tahun terakhir “intensitas penindakan hukum terhadap korupsi” meningkat tajam, sementara di era dahulu korupsi “aman” dan sekarang “tidak”;
f. mencegah dan memberantas korupsi dan kolusi di sektor pajak dan penggunaan APBN dan APBD;
g. mencegah dan memberantas “mark up” pengadaan barang;
h. mencegah dan menghentikan pungli kepada para investor;
i. mencegah dan memberantas praktek-praktek mafia hukum dan peradilan;
j. melanjutkan reformasi di jajaran penegak hukum, termasuk Ditjen Pajak.
5. Tertibkan praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan, dengan langkah sebagai berikut:
 
a.
memposisikan pejabat daerah, kepolisian dan penegak hukum lainnya di “depan” dalam proses penertiban;
b.

mencegah kolusi antara “pejabat-pengusaha” yang menyimpang;

c. menegakkan hukum, dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan ancaman hukuman yang berat;
d. kementerian terkait bersama para gubernur, bupati dan walikota harus sering turun ke lapangan;
e. mencegah dan menghentikan pemberian ijin yang tidak seharusnya (pusat dan daerah).
6. Mari kikis dan cegah politik uang, dengan cara:
 
a.
KPU perlu membuat aturan agar politik uang tidak mudah terjadi;
b.

memperketat pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas keuangan dalam kompetisi politik;

c. memikirkan cara untuk mengurangi “politik biaya tinggi” dan “politik uang”;
d. membedakan biaya dan logistik dengan sogokan (politik uang) dalam pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah);
7. Tingkatkan perlindungan dan bantuan kepada TKI, dengan cara:
 
a.
meningkatkan pelatihan dan penyiapan di perusahaan jasa TKI (Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta);
b.

jalankan penawaran program KUR untuk TKI;

c. memastikan TKI mengerti hak dan kewajibannya ;
d. memastikan perwakilan RI di luar negeri aktif dan bertanggung jawab membantu dan melindungi TKI;
e. memberikan peringatan pemerintah bagi negara penerima TKI berupa pemberlakukan moratorium, sehingga negara-negara dan pihak yang mempekerjakan TKI tidak lalai dan dapat bertanggung jawab;
f. terus menjalankan bantuan hukum dan diplomasi untuk Warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati.
8. Pastikan daerah dan pusat memiliki kesiagaan dan kesigapan mengatasi bencana alam, dengan cara:
 
a.
merelokasi daerah pemukiman yang sangat berbahaya;
b.

membuat prosedur tetap untuk menghadapi bahaya (tsunami dan letusan gunung berapi). Hal ini harus dimengertikan dan dilatihkan;

c. jika terjadi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah harus sangat aktif,  sebelum Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah pusat memberikan bantuan;
d. peringatan dini harus sungguh dimengerti, dilatihkan dan dijalankan secara efektif;
e. pemerintah mendorong penduduk untuk pindah ke tempat yang aman dalam rangka menyelamatkan jiwa mereka;
f. militer dan organisasi kemanusiaan harus tetap siaga dan siap dikerahkan ke manapun.
9. Mari terus cegah dan tindak aksi-aksi kekerasan dan anarkis, dengan cara:
 
a.
tidak membiarkan masalah yang serius, dampaknya buruk, dan rasa aman masyarakat terancam karena semua bertanggung jawab dan bertugas untuk mengatasinya;
b.

mengutamakan pencegahan sedini mungkin;

c. tidak hanya menyeserahkan kepada Polri;
d. meningkatkan kemampuan, kesiagaan, dan profesionalitas Polri dalam waktu tiga tahun ke depan.
10. Mari cegah dan atasi berkembangnya radikalisasi bermotif agama dan ideologi, karena:
 
a.
sangat mengancam karakter dan perilaku rakyat, yaitu hal-hal terkait tindak radikal, suka kekerasan, melawan hukum dan mengubah karakter bangsa Indonesia;
b.

generasi muda menjadi sasaran dan sekaligus korban;

c. jangan dibiarkan, jangan apatis, jangan pasif. Oleh karena itu, ambilah tanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat;
d. jika berkaitan dengan agama, para pemuka agama harus berperan;
e. jika berkaitan dengan ideologi yang mengancam 4 pilar kehidupan bernegara, semua elemen bangsa ikut bertanggung jawab dan bertugas;
  secara khusus, Presiden menginstruksikan peran aktif dan kepemimpinan para bupati dan walikota untuk menjadi pemimpin yang paling depan.
11. Khusus untuk Aceh dan Papua mari kelola dengan tepat dan benar
  untuk Papua
 
a.
kedaulatan dan keutuhan wilayah harus ditegakkan;
b.

hukum dan situasi aman masyarakat juga harus dijaga;

c. percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan kebi-jakan dan program khusus, termasuk “logistik daerah” harus disukseskan;
d. cegah pelanggaran hukum dan HAM dalam penegakkan hukum dan keamanan.
  untuk Aceh
 
a.
jaga stabilitas politik dan keamanan daerah yang telah dicapai;
b.

Presiden menyerukan agar para politisi yang saling berhadapan agar menahan diri, jangan korbankan demokrasi, peace process dan ketenteraman masyarakat;

c. semua harus bertanggung jawab, menyukseskan pemilihan umum kepala daerah agar berjalan tertib, aman, fair, dan demokratis.
12. Terhadap permasalahan sengketa tanah seluruh jajaran terkait, terutama Badan Pertanahan Nasional harus antisipatif dan responsif, dan menyelesaikan secara tuntas. Hal ini diperlukan agar dapat mencegah aksi-aksi yang destruktif dan main hakim sendiri.
13. Kemungkinan terjadinya benturan dan konflik terbuka dengan negara tetangga harus diantisipasi dan dicegah, meskipun kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah harga mati. Berikut merupakan kebijakan yang perlu dilakukan, antara lain:
 
a.
Standard Operational Procedure dan Return on Equity perlu segera dirampungkan dan diimplementasikan;
b.

diplomasi ditingkatkan dan diefektifkan, untuk mendukung kepentingan nasional;

c. sesuai dengan treaty of community cooperation dan piagam ASEAN, sengketa batas wilayah diharapkan dapat diselesaikan secara damai;
d. postur, kemampuan, dan kesiagaan TNI yang ditingkatkan secara sangat signifikan 5 tahun ini haruslah dapat sungguh menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.
14 Berikan perhatian dan wujudkan dengan tindakan nyata untuk peningkatan pendidikan, kesehatan dan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Kebijakan terkait hal ini:
 
a.
tiga sektor ini adalah jalur terpenting untuk pengurangan kemiskinan;
b.

anggaran pendidikan meningkat sangat, sangat tajam dalam 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, hal tersebut diharapkan harus mengubah dunia pendidikan dan batasi penggunaan anggaran untuk kegiatan rutin;

c. berantas penyakit menular, dan cegah berkembangnya penyakit tidak menular;
d. kembangkan KUMKM dengan program KUR besar-besaran.
15. Mulai tahun 2012, tingkatkan  program pro-rakyat klaster 4. Mari sukseskan bersama:
 
a.
rumah murah dan sangat murah;
b.

kendaraan angkutan umum murah;

c. program air bersih untuk rakyat;
d. listrik hemat dan murah;
e. peningkatan kehidupan nelayan dan petani penggarap;
f. peningkatan kehidupan kaum miskin di perkotaaan;
16 Amat tidak baik dan amat tidak bertanggung jawab jika terjadi keterlambatan APBD, karena menciderai aspirasi dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu:
 
a.
Presiden menginginkan hal ini untuk diperbaiki;
b.

Menteri Keuangan dan Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan umumkan kepada rakyat secara bersama posisi APBD tahun 2012.

__________


 asdasdsdasdasdasd