Jaga APBN Kredibel, Presiden Jokowi Dukung Langkah Sri Mulyani Pangkas APBN-P 2016
Presiden Jokowi usai menjelaskan tentang tax amnesty di Bandung kemarin (8/8). (Foto: Humas/Fitri)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemotongan anggaran memang harus dilakukan karena kita membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel. Ia mengingatkan, bahwa kita harus realistis dan tidak harus terlalu optimis.
Kalau kita hitung-hitung lagi, kita hitung-hitung lagi, kita perkirakan tidak mungkin, ya kita harus realistis dong. Kita tidak usah harus terlalu sangat optimis. Dengan kondisi perekonomian global seperti ini yang bagus memang realistis, kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty, di Hotel Intercontinental, Bandung, Jabar, Senin (8/8) sore.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi menanggapi keputusan Sidang Kabinet Paripurna sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (3/8), untuk pemangkasan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun, karena adanya potensi penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan.
Presiden Jokowi menilai, langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu sebuah hal yang sangat nalar dan masuk kalkulasi. Ya saya setujui, tegasnya.
Mengenai anggaran yang dikurangi itu, Presiden menjelaskan, untuk teknis bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Namun yang utama menurutnya adalah biaya operasional dan perjalanan dinas. (FID/ES)
