Jelaskan Soal E-Budgetting dan Hak Angket, Ahok Hadap Presiden Jokowi
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjawab wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumar (27/2) siang.
Gubernur yang sedang menghadapi Hak Angket DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, kedatangannya ke Istana Merdeka adalah karena ia tidak datang saat rapat membahas transportasi massal. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, juga dibahas Asean Games, dimana Jakarta telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Asean Games ke-18, pada 2018 mendatang.
Namun Ahok tidak memungkiri jika dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, juga disinggung mengenai penerapan e-budgeting dalam pengelolaan anggaran pemerintah, serta masalah hak angket itu sendiri.
Menurut Ahok, Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk menerapkan e-budgeting dalam pengelolaan anggaran pemerintah. “Harus, tidak ada toleransi,” kata Ahok kepada wartawan menirukan Presiden Jokowi .
Presiden, lanjut Ahok, mengatakan yang paling penting itu APBD tidak boleh dikorupsi. Sebab, kalau tidak dikorupsi, tidak ada titipan-titipan pasti serapan anggaran makin baik, sehingga tujuan ke rakyat juga tercapai.
“Beliau (Presiden Jokowi) tetap ingin e-budgeting dijalankan. Itu yang ingin beliau lakukan dari dulu”, papar Ahok seraya menyebutkan, Presiden Jokowi juga bisa merasakan, bahwa apa saja anggaran yang sudah dicoret (sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta), tiba-tiba muncul kembali.
Terkait serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang tidak sesuai target, Ahok mengungkapkan bahwa hal itu karena banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berani mengeksekusi titipan dari DPRD.
“Itu beliau tahu persis. Pernah jadi Walikota, jadi Gubernur kok,” tambah Ahok.
Hak Angket
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama itu juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi juga bertanya mengenai Hak Angket yang diajukan oleh DPRD DKI. Namun Ahok menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mencampuri.
“Beliau tidak mungkin mencampuri hukum dong,” ujar Ahok.
Menurut Ahok, Presiden Jokowi sempat bertanya kepadanya kalau angket itu gimana? Kalau angket, saya salah, lapor ke Mahkamah Agung ya saya dipecat Pak. Bapak yang harus keluarin Surat Keputusan, kata Ahok menjawab pertanyaan tersebut.
Presiden juga bertanya apakah ia bisa nolak Hak Angket? Menurut Ahok, tidak bisa. Paling tahun depan Pak dipecatnya, kata Ahok kepada Jokowi sebagaimana disampaikannya kepada wartawan.
(Humas Setkab/ES)
