Kebutuhannya Besar, Presiden Jokowi Minta Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW Dipercepat

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 10 Juni 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 30.816 Kali
Presiden Jokowi saat melakukan Groundbreaking PLTU Lontar Extention, di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten, Jumat (10/6). (Foto: Humas/Deni)

Presiden Jokowi saat melakukan Groundbreaking PLTU Lontar Extension, di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten, Jumat (10/6). (Foto: Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kebutuhan listrik di Jawa dan Bali, saat ini masih kurang lebih 21 ribu megawatt.

Ia menilai, kebutuhan yang sangat besar sekali ini harus dikejar, harus segera dipercepat pelaksanaan pembangunannya. Karena kalau tidak, nanti 2019 akan ada kekurangan listrik di Jawa dan Bali.

“Artinya, akan ada pemadaman di provinsi-provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu menyampaikan, saya ngotot 35.000 megawatt (MW) di seluruh Indonesia ini harus dipercepat, harus segera dikerjakan,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat melakukan Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar Extension, di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten, Jumat (10/6) pagi.

Groundbreaking dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pasokan listrik Jakarta-Banten serta mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagai bagian dari program pembangkit listrik 35.000MW.

Menurut Presiden, ada beberapa kendala pembangunan listrik, utamanya berkaitan dengan perizinan dan pembebasan lahan. Namun saat ini, lanjut Presiden, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, terus bekerja sama mengatasi krisis listrik, sehingga kekurangan bisa dicukupi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta seluruh Menteri dan Dirut PLN untuk sering turun ke lapangan, mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat cepat diselesaikan.

Dengan bersama-sama, Presiden Jokowi meyakini, satu per satu pembangkit tenaga listrik dari Sabang sampai Merauke beberapa sudah dimulai. Diharapkan target 35 ribu megawatt bisa dipenuhi.

Pasok 3 Subsistem

PLTU Lontar yang merupakan salah satu proyek dari PT PLN (Persero) Unit Induk Jawa Bagian Barat ini memasok 3 subsistem untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, yakni subsistem Balaraja, subsistem Kembangan, dan subsistem Muara Karang-Gandul.

PLTU yang dibangun di atas tanah seluas 11 hektar ini merupakan kelanjutan dari proyek existing PLTU Unit 1, 2, dan 3 dengan kapasitas total sebesar 945MW yang telah beroperasi dan sudah masuk sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Dirut PT PLN (Persero) Sofyar Basir menjelaskan, pembangunan PLTU Lontar Extension ini ditargetkan akan selesai dalam 42 bulan ke depan, dan dapat beroperasi pada September 2019. Target ini lebih cepat dari proses pembangunan PLTU pada umumnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meresmikan Gardu Induk dan Transmisi di wilayah Jakarta Raya dan Banten. Keseluruhan proyek yang diresmikan ini telah beroperasi di wilayah Banten dan DKI Jakarta, antara lain Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Balaraja Kapasitas 2×500 MVA; Gardu Induk 150 kV Millenium Kapasitas Trafo 2×60 MVA; Rekonduktoring Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Cilegon – Serang sepanjang 35,91 km; GIS 150 kV Bintaro II Kapasitas Trafo 2×60 MVA dan UGC 150 kV Bintaro-Bintaro II sepanjang 4,68 km; GI 150 kV Pantai Indah Kapuk Kapasitas Trafo 1×60 MVA; GIS 150 kV Gunung Sahari- Kamayoran kapasitas n Trafo 2×60 MVA dan UGC 150 kV sepanjang 10 km; serta GI 150 kV Bayah Kapasitas Trafo 1×60 MVA untuk Penyambungan Konsumen Tegangan Tinggi (TT) Pabrik Semen PT. Cemindo Gemilang di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten.

Sedangkan transmisi dan gardu induk yang juga mulai dibangun antara SUTET 500 kV Bojanegara–Suralaya; SKTT 150 kV Muara Karang Baru–Muara Karang Lama; Uprating SUTT 150 kV Cibinong–Gandaria; GIS 150 kV Depok Baru II.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir, dan pejabat dari Pemprov Banten. (RMI/ES)

Berita Terbaru