Kendalikan Inflasi, Presiden Jokowi Minta Daerah Siapkan Anggaran Operasi Pasar

Presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada Gubernur Jatim Soekarwo dalam Rakornas TPID, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (27/5) pagi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa percuma saja pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen kalau inflasinya mencapai 12 persen, sebab masyarakat tidak akan mampu membeli barang, karena barang-barang yang ada akan terasa mahal.

“Kalau pertumbuhan ekonomi 5, kemudian inflasi bisa ditekan di bawah 5, 4 artinya masyarakat akan menikmati sebuah perbedaan antara inflasi dan angka pertumbuhan itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)  VI  Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2015, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (27/5) pagi.

Presiden meminta daerah-daerah yang berkontribusi tinggi terhadap inflasi harus hati-hati, harus melihat sebetulnya siapa yang menyumbang atau mendorong inflasi daerah itu. Namun diakui Presiden, jika bobot terbesar penyebab inflasi masih berada pada komoditas-komoditas pangan, beras misalnya itu mempengaruhi hampir 4,02%. Daging ayam juga berpengaruh cukup besar, 1,1%. Daging sapi juga berpengaruh, cabe merah juga memberikan pengaruh, bawang merah juga memberikan pengaruh.

Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan kepada seluruh Kepala Daerah agar ke depan harus mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar.

“Saya kira semua provinsi, kabupaten/kota itu bisa menaruh anggaran untuk operasi pasar. Sehingga kalau cabe harganya mahal langsung dipasok dengan cabe. Beras mahal, langsung dipasok sebanyak-banyaknya dengan komoditas beras, karena sekarang ini yang melakukan operasi pasar memang baru Bulog. Tetapi kalau kabupaten/kota juga ikut bersama-sama melakukan itu, saya kira inflasi akan kita bisa tekan serendah-rendahnya,” ujar Presiden Jokowi.

Diakui oleh Presiden Jokowi, di tingkat negara di Asean kita memang inflasinya masih cukup tinggi. Kalau tahun 2014 ada 8,3, Malaysia hanya 0 koma, di bawah 1. Kemudian Filipina masih di bawah 5, hampir semuanya di bawah 5. Kita saja yang masih di atas 5.

Oleh sebab itu, lanjut Presiden Jokowi, target tahun ini inflasi kita harus antara 4+1, 4-1. “Ini target yang ingin kita capai pada tahun ini dan semoga nantinya target itu bisa kita capai,” ungkapnya.

Libatkan Kepolisian

Menurut Presiden Jokowi, banyak penyebab tingginya inflasi, antara lain kenaikan harga BBM, kemudian juga tarif listrik, tarif angkutan, juga masalah harga LPG, dan yang memang yang paling banyak adalah yang paling bawah beras, cabe, bawang merah, daging ayam, daging sapi.

Untuk itu Presiden Jokowi meminta anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar melibatkan jajaran kepolisian,  pemerintah daerah, dan kalau ada  juga Bank Indonesia yang berada di daerah, sesering mungkin terjun ke lapangan, terjun ke gudang-gudang, distributor besar untuk melihat apakah mereka menimbun atau tidak barangnya terlalu banyak atau tidak.

“Harus terus dikontrol sehingga distributor besar terasa kalau mereka diawasi, jangan sampai mereka tidak diawasi menimbun barang dan memainkan harga. Ini yang paling penting, dan itu juga saya lakukan saat saya menjadi walikota maupun gubernur,” tutur Jokowi.

Presiden mengemukakan, saat ia menjadi walikota inflasi di Solo 1,53 karena setiap 2 (dua) minggu ia selalu datangi gudang-gudang, selalu datangi distributor. “Selalu saya sampaikan hati-hati jangan stok barang, hati-hati stokmu harus keluar, harus disampaikan itu. Kalau tidak ini akan dipakai untuk bermain-main harga, terutama di tempat-tempat yang jangkauannya sulit, ini permainannya ada di gudang itu,” terangnya.

Mengenai kabupaten-kabupaten yang jangkauannya masih sulit, Presiden mensinyalir permainannya ada di gudang. Tetapi ia meyakini kalau yang ngecek ada dari BI, dari Pemda, dari Kejaksaan, dari Kepolisian, mereka akan berpikir seribu kali.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi titip kepada Kapolri dan Jaksa Agung juga agar diperintahkan juga ke jajaran di bawahnya masalah inflasi ini juga menjadi perhatian.

Acara pembukaan Rakornas IV TPID itu juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. (Humas Setkab/ES)