Selasa, 10 April 2012 - 14:30 WIB
MP3EI Debttlenecking Regulasi: Revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 4053 kali


Dengan mengimplementasikan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 pada tahun 2025 Indonesia diharapkan dapat menempati posisi sebagai negara maju sejajar dengan negara maju lainnya dengan pendapatan perkapita berkisar antara 14.250 dollar AS - 15.500 dollar AS dengan PDB berkisar antara 4,0 – 4,5 triliun dollar AS melalui diwujudkannya pertumbuhan ekonomi riil sekitar 8,0 – 9,0 persen  pada periode 2015 – 2025 dan penurunan inflasi sampai dengan 3,0 persen pada 2025.

Pada fase pertama (2011 – 2015) salah satu fokus MP3EI adalah melakukan penyusunan rencana aksi untuk debotllenecking regulasi. Salah satunya, penyempurnaan UU No.13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Revisi UU Ketenagakerjaan sangat penting dalam konteks MP3EI mengingat total nilai investasi proyek MP3EI pada pelaksanaan kegiatan utama (industri) dan pendukung (infrastruktur) pada enam koridor MP3EI mencapai Rp. 3.775,90 triliun dan pada tahun 2012 – 2014 diperkirakan dapat menyerap 9,44  juta tenaga kerja, di sektor utama (Industri) menyerap sebanyak 4,73 juta orang/tenaga kerja dan di sektor pendukung (Infrastruktur) menyerap sebanyak 4,98 juta orang/tenaga kerja.

UU Ketenagakerjaan, sebagai kebijakan publik yang disepakati pemerintah bersama DPR bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam pelaksanaannya UU ini melahirkan diskursus yang cukup berkepanjangan baik dari pengusaha, buruh (perorangan dan/atau organisasi), maupun pemerhati ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan pasal-pasal kontrak kerja, outsourcing, dan pesangon.

UU Ketenagakerjaan yang ditargetkan untuk diselesaikan penyempurnaan atau perbaikannya pada akhir tahun 2011, sampai dengan kuartal pertama tahun 2012 belum dibahas bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif (DPR). Malah yang terjadi UU ketenagakerjaan dikeluarkan dari  atau ditolak masuk dalam daftar dalam Program Legislasi Nasional  (Prolegnas) tahun 2012 oleh sejumlah anggota Dewan pada rapat paripurna DPR yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2011 dengan pertimbangan revisi UU Ketenagakerjaan belum merupakan solusi mengatasi persoalan tenaga kerja.

Pada saat proses melalui badan legislatif mengalami hambatan, perkembangan justru terjadi melalui badan yudikatif. Salah satu persoalan terkait ketentuan kontrak kerja dan outsourcing belum lama ini telah dimintakan pekerja/buruh untuk dijudicial review  kepada Mahkamah Konstitusi dan diputuskan dikabulkan sebagian oleh MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 17 Januari 2012. Dalam Putusan tersebut disebutkan bahwa, frasa ”perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)” dalam Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam PKWT tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada termasuk dalam hal terjadi pergantian perusahaan yang melakukan PKWT tersebut.

Agar implementasi putusan MK tersebut tidak menimbulkan diskriminasi perlakuan dan guna mencegah timbulnya dispute, maka Pemerintah melalui Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans menindaklanjuti dengan menetapkan Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011, tanggal 20 Januari 2012, yang intinya sebagai berikut:

1.   PWKT sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tetap berlaku.

2.   Dalam hal perusahaan menerapkan sistem penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan, maka:

      a.  Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

      b.  Apabila dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama), kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

3.   Dengan adanya Putusan MK tersebut serta dengan mempertimbangkan keberadaan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum diterbitkannya Putusan MK ini, maka PKWT yang saat ini masih berlangsung pada perusahaan pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu yang dijanjikan.

Perkembangan yang mengarah pada revisi UU Ketenagakerjaan tersebut, dalam jangka pendek sudah merespon permasalahan khususnya terkait dengan persoalan kontrak kerja dan outsourcing. Sedangkan dalam kurun waktu yang lebih panjang, pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans sedang melakukan kajian lebih komprehensif dan mendalam untuk penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, antara lain mengenai ketentuan pesangon, dengan melibatkan tenaga ahli, pengusaha, dan wakil buruh/tenaga kerja, guna melaksanakan amanat kebijakan pembangunan ekonomi dalam MP3EI.

                                                -------------

(Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian)