Senin, 16 April 2012 - 12:24 WIB
Dukung MP3EI, Bitung Segera Jadi Kawasan Ekonomi Khusus
Oleh : DESK INFORMASI
- Dibaca: 2462 kali


Pemerintah telah menetapkan Tanjung Lesung dan Sei Mengkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, dan PP No. 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mengkei, pada Februari 2012.  Menyusul Tanjung Lesung dan Sei Mengkei, Bitung direncanakan akan ditetapkan sebagai KEK berikutnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Perdagangan yang juga merupakan Wakil Ketua Tim Kerja Konektitivitas Komite Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (KP3EI), Bayu Krisnamurthi, dalam kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Bitung dan Kawasan Tanjung Merah Sulawesi Utara, pada Senin (27/2) lalu, yang dimaksudkan untuk melihat kesiapan Bitung menjadi salah satu KEK di Indonesia.

Pemilihan Bitung sebagai daerah yang berpotensi menjadi KEK karena memiliki posisi geografis yang strategis, berada di jalur perdagangan nasional dan internasional. Karena letaknya tersebut maka Bitung dapat dijadikan sebagai pintu gerbang Indonesia di wilayah timur dalam perdagangan dengan negara-negara Asia Timur, Australia, dan Amerika. Selain itu Bitung juga dapat berfungsi sebagai kota penghubung ekonomi di kawasan Indonesia Timur dengan kawasan Indonesia lainnya.

“Karena lokasinya yang strategis, Pelabuhan Bitung harus dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas logistik dan rantai distribusi di Kawasan Timur Indonesia”, ungkap Wamendag.

Untuk itu, melalui MP3EI, pemerintah menetapkan Bitung sebagai salah satu hub internasional dan simpul konektivitas nasional Kawasan Timur Indonesia. KEK Bitung, yang direncanakan akan ditetapkan oleh Presiden pada Bulan Mei 2012, nantinya akan memiliki luas kawasan 512 hektare, berada di Kelurahan Tanjung Merah dan Manembonembo Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Dengan penetapan Bitung sebagai KEK diharapkan dapat memberikan “multiplier effect” bagi masayarakat dan pembangunan Sulawesi Utara.

Penetapan beberapa daerah sebagai KEK tersebut di atas merupakan prioritas pemerintah dalam rangka melaksanakan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dewan Kawasan Ekonomi Khusus mendefinisikan KEK sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Berdasarkan UU No 39 Tahun 2009 tentang KEK, fasilitas tertentu tersebut berupa pemberian fasilitas kemudahan, yaitu meliputi pajak penghasilan, pengurangan pajak bumi dan bangunan, penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPh impor, keringanan pajak daerah dan distribusi.

Untuk kepabeanan, daerah KEK tidak dipungut PPN dan PPnBM. Untuk cukai diberlakukan pembebasan cukai bagi bahan baku atau bahan penolong. Sedangkan untuk investasi diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha,perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta fasilitas jaminan keamanan.

Masih menurut UU No 39 Tahun 2009, suatu daerah dapat diajukan sebagai KEK apabila memenuhi kriteria sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung, adanya dukungan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pengelolaan KEK, terletak pada posisi yang strategis atau mempunyai potensi sumber daya unggulan di bidang kelautan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, serta mempunyai batas yang jelas, baik batas alam maupun batas buatan.

Dalam Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI, disebutkan bahwa pengembangan KEK yang disertai dengan penguatan konektivitas antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya yang secara keseluruhan menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia, merupakan salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama) mensukseskan MP3EI.

Menurut Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, dalam Buletin Tata Ruang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), edisi Maret-April 2011, konsep Pengembangan Koridor Ekonomi bertujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pertumbuhan sektor unggulan pada kawasan-kawasan tertentu atau yang disebut sebagai koridor ekonomi.

Pembangunan dengan pendekatan koridor ekonomi ini diharapkan juga dapat memberi dampak spill over untuk mendorong lebih cepat pertumbuhan kawasan-kawasan di sekitarnya dan menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Melalui pengembangan KEK diharapkan dapat menciptakan kawasan-kawasan ekonomi baru diluar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ada, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, belajar dari pengalaman negara lain yang telah sukses dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonominya melalui pendekatan koridor ekonomi, antara lain yang dialami Vietnam dengan Great Mekong Sub-regionnya yang telah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita pada kawasan tersebut dari sekitar 630 dollar AS pada tahun 1992 menjadi  1100 dollar AS di tahun 2006.

Keberhasilan pelaksanaan pendekatan koridor ekonomi dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi suatu negara ditentukan oleh faktor-faktor: adanya political and good will dari Pemerintah dan seluruh stakeholders dalam konsistensi pelaksanaannya; didukung oleh ketersediaan hardware infrastructure yang memadai; kemudahan informasi untuk mendukung daya saing usaha; kemudahan prosedur perijinan dan jaminan dalam pengembangan usaha; akses atau kemudahan pergerakan barang dan orang; Pemerintahan yang bersih dan kuat. Dengan demikian, maka kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan MP3EI, yaitu mencapai aspirasi Indonesia, menjadi negara maju dan sejahtera, dan menjadi negara dengan PDB terbesar kesembilan dunia.

(Keasdepan Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan)