Sabtu, 03 Maret 2012 - 06:34 WIB
Sejak 2005, Presiden SBY Sudah Terima 3,36 Juta SMS Pengaduan
Oleh : Desk Informasi
- Dibaca: 964 kali



Sejak dibuka pada bulan Juni 2005, layanan pengaduan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditujukan melalui nomor 9949 sudah menerima 3.361.242 pengaduan melalui pesan pendek atau SMS (short messages services) dari seluruh penjuru dunia.  Sepanjang tahun 2011 saja, Presiden telah menerima 110.432 SMS pengaduan yang disampaikan rakyat melalui nomor telp 9949.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, menyebutkan selain SMS, Presiden SBY juga menerima pengaduan melalui surat di PO BOX 9949 yang keseluruhannya sudah mencapai 112.346 surat (termasuk 1.660 surat sepanjang 2011). Sementara surat yang masuk melalui Sekretariat Negara (Setneg) tahun 2011 berjumlah 6.420. SMS maupun surat yang masuk itu tidak saja berisi pengaduan, tetapi beberapa juga berisi masukan kepada Presiden.

“Terhadap masukan-masukan yang disampaikan rakyat kepada Presiden, dilakukan proses pendalaman dan penilaian terutama terkait kelengkapan fakta dan data, serta permasalahannya oleh Tim 9949 langsung,” jelas Sardan. Selain kepada Presiden, hasil pendalaman oleh Tim 9949 itu juga diteruskan kepada instansi terkait.

Disampung masukan melalui SMS dan PO BOX 9949, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono juga menerima SMS langsung dari masyarakat ,yang dinilai merupakan masukan berharga untuk mengetahui suara dan aspirasi rakyat.

Demikian juga masukan kepada pemerintah melalui Sekretariat Negara. Selama tahun 2011, jelas Marbun, surat yang masuk kepada Presiden dan Ibu Negara melalui surat ke Sekretariat Negara mencapai 6.420 surat.

Berdasarkan klasifikasi, surat-surat kepada Presiden dan Ibu Negara yang dikirimkan melalui surat ke Sekretariat Negara meliputi masalah yang menyangkut penyalahgunaan wewenang (549); pelayanan masyarakat (248); korupsi/pungli (510); kepegawaian/ketenagakerjaan (1.202); perumahan (991); hukum/peradilan/HAM (1.819), kewaspadaan nasional (75); tata laksana/birokrasi (188); lingkungN hidup (151), dan yang bersifat umum (687).

“Semua surat yang masuk itu direspon dn mendapat perhatian sesuai dengan permasalahan dan aturan yang berlaku,” tutur Sardan.

(ES)