Pengantar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya), 3 Oktober 2017, Pukul 15.00 WIB di Kantor Presiden

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sore hari ini akan dibahas mengenai optimalisasi penciptaan lapangan kerja di daerah, utamanya di desa.

Pada rapat sebelumnya, saya telah minta agar program pemanfaatan Dana Desa ditambah dengan program Kementerian yang dikucurkan ke daerah atau ke desa. Seperti di Kementerian PU, Kementerian KKP, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan yang lain-lainnya dilakukan dengan model padat karya, dilakukan dengan model cash for work, dan dilakukan secara swakelola. Sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, yang sebanyak-banyaknya di desa dan di daerah, serta menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya.

Untuk itu, saya minta agar Kementerian atau Lembaga yang memiliki program di desa dikoordinasikan lagi, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi anggaran pembiayaan. Sehingga programnya betul-betul berdampak pada upaya untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.

Dana yang mengalir semakin besar di daerah atau di desa seharusnya bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan.

Saya ingatkan,  karena ini program padat karya tunai, cash for work ini  untuk pembangunan infrastuktur fisik yang sifatnya jangka pendek. Saya juga minta agar dana Desa diperkuat juga dengan program kementerian di desa.  Sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di daerah dan di desa, mulai dari industri kecil- menengah, agrobisnis, budi daya perikanan dan sebagainya. Dan juga perlu pelatihan, perlu pendampingan agar dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing.

Saya titip agar dalam lebih optimal dalam menggerakkan perekonomian desa, aparat desa maupun warga desa jangan terlalu dibebankan, diberatkan dengan hal-hal yang bersifat administratif. Ini masih kita rasakan. Jadi keluhan-keluhan mengenai beratnya beban laporan yang bersifat administratif. Dan jangan sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan SPJ.

Lakukan penyederhanaan sistem pelaporan pertanggungjawaban. Semakin sederhana akan semakin baik. Tetapi juga tolong agar controlling-nya, pengawasannya dari BPKP dan dari lembaga pengawasan yang lain juga tetap diperkuat.

Berikan pelatihan yang memadai terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban ini dan juga dibuatkan pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis yang jelas tapi sederhana sehingga kualitas program ini tetap terjaga.

Dan jangan sampai karena sistem yang rumit, pedoman serta petunjuk teknis yang kurang jelas, desa menjadi enggan memanfaatkan dana Desa ini dengan cara swakelola.

Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.