Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Tentang Infrastruktur Prioritas, di Kantor Presiden Jakarta, 26 Mei 2015

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Siang hari ini kita akan berbicara mengenai percepatan penyediaan infrastruktur prioritas, terutama hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan pelabuhan, yang berkaitan dengan listrik.

Saya ingin memberikan contoh mengenai beberapa hal. Banyak proyek yang terlalu lama penyiapannya dan tidak segera dan cepat untuk diputuskan. Saya berikan contoh MRT Jakarta. Perencanaan sudah 26 tahun yang lalu, kemudian ada proses-proses pre-feasibility study, kemudian dimasukkan dalam bluebook dan detail study, kemudian amdal, kemudian ada pencarian untuk funding-nya, kemudian cari lagi untuk fund channel-nya, kemudian terus men-set-up organisasi, yang menurut saya kalau ini diterus-teruskan seperti ini akan terlalu lama kita mengerjakan infrastruktur kita.

Oleh sebab itu, proses percepatan dalam penyediaan infrastruktur ini harus mulai disederhanakan dan dipercepat. Sehingga nantinya harapan yang ada di masyarakat dan realita itu juga betul-betul ada.

Dan yang kedua, sekarang kita sudah terlalu, sudah terlalu banyak groundbreaking-groundbreaking. Yang ingin saya lihat pada tahapan kedua adalah setelah sebulan, dua bulan, atau tiga bulan groundbreaking lapangannya seperti apa, sudah berapa persen. Saya tidak ingin ada kesan groundbreaking sebagai seremonial tetapi tindak lanjutnya tidak cepat.

Kedepan saya ingin agar dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, jalan selesai 2 atau 3 kilo baru saya datang. Pelabuhan juga, semua alat-alat berat sudah datang, sudah kerja entah sebulan-dua bulan, baru saya datang. Artinya kita datang memang sudah pada posisi bekerja.

Percepatan-percepatan seperti itu yang terus akan kita lakukan karena dari data-data yang ada banyak sekali tidak terjadi sinkronisasi yang baik di dalam level paling atas di dalam memutuskan dan juga di dalam implementasinya. Banyak tumpang tindih regulasi, pengadaan lahan yang bermasalah; proses pengadaannya; izin-izin, terutama izin lokasi, izin hutan; kemudian juga amdal; dan kalau menyangkut pinjaman dari luar negeri ini juga sering terlambat untuk segera diputuskan.

Inilah saya kira kasus-kasus yang perlu diselesaikan sehingga, sekali lagi, koordinasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas itu betul-betul bisa bekerja dengan baik dan kita lihat hasilnya dalam waktu yang secepat-cepatnya.Itu sebagai pengantar saya, dan saya persilakan Pak Menko Ekonomi.