Pengantar Presiden pada Rapat Terbatas mengenai Keuangan Inklusif, di Kantor Presiden, Jakarta, 26 April 2016
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.
Ketika berkunjung ke Belanda, dan saya bertemu dengan Ratu Maxima, Ratu Belanda. Beliau adalah special adviser untuk PBB di bidang keuangan inklusif.
Disampaikan bahwa lembaga-lembaga dunia, baik PBB, Bank Dunia, IMF, maupun Gates Foundation, memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap strategi nasional keuangan inklusif yang kita miliki. Dan strategi ini mencakup pendidikan keuangan untuk masyarakat, instrumen hukum, dan perlindungan konsumen.
Dan mereka ingin memberikan dukungan penuh terhadap program ini sehingga nantinya bulan Agustus bersama-sama, tadi yang saya sampaikan, akan berkunjung ke Indonesia untuk membahas langkah-langkah action, langkah-langkah implementasi dari program yang telah kita persiapkan.
Dan rapat kali ini akan kita bahas langkah-langkah untuk mendorong terwujudnya keuangan inklusif itu. Yang dimulai dari hal yang sangat mendasar yaitu literasi keuangan masyarakat.
Hasil survei nasional literasi keuangan di 2013 menunjukan bahwa jumlah lembaga keuangan yang tercatat 2.977 belum bisa menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Tercatat hanya 21,84 persen penduduk Indonesia yang literasi keuangannya atau tingkat keuangannya, keterampilan, keyakinan pada lembaga keuangan serta produk jasa itu terkategori baik.
Data itu menunjukan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening di bank, serta kepemilikan tabungan di lembaga keuangan formal. Dan tingkat inklusif keuangan Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga kita. Singapura mencapai 96 persen, Malaysia 81 persen, dan Thailand 78 persen. Kita masih rendah sekali. Dan rendahnya tingkat literasi keuangan merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat inklusif keuangan.
Oleh sebab itu, literasi keuangan di masyarakat harus diimbangi dengan beberapa langkah-langkah terobosan. Langkah-langkah terobosan itu adalah perluasan jangkauan pelayanan perbankan dan lembaga keuangan formal dengan memperhatikan karakteristik geografi kita sebagai negara kepulauan.
Terobosan pelayanan seperti Teras Kapal BRI yang tahun yang lalu sudah kita luncurkan. Peningkatan kapasitas masyarakat terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak menjadi layak, dari yang unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan.
Kemudian kebijakan atau peraturan yang mendukung keuangan inklusif seperti peningkatan akses layanan keuangan terutama bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.
Dan yang terakhir, perlindungan konsumen yang menyangkut jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dan dalam memanfaatkan produk-produk layanan jasa keuangan.
Demikian sebagai pengantar, dan persiapan ini kami harapkan nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Menko Perekonomian.
(Humas Setkab)
