Pengarahan Presiden Jokowi Widodo Pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Penganugerahan Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2016, di Istana Negara, Jakarta, 14 Desember 2015

Bismillahirahmanirahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati pimpinan lembaga-lembaga negara,

Para menteri kabinet kerja,

Para kepala lembaga non kementerian,

Yang saya hormati para gubernur, bupati dan walikota, para hadirin sekalian.

Keinginan kuat kita bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, lebih merata dan memberikan dampak multipikasi yang lebih besar pada pembangunan perekonomian kita. Berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, belanja negara dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp 2095,7 triliun atau meningkat 5,6% dibandingkan dengan APBNP tahun 2015.

Distribusi dari volume belanja negara tersebut 37,4 persen atau sekitar Rp 784,1 triliun di antaranya dialokasikan melalui kementerian dan lembaga, sebesar 36,7 persen atau sekitar Rp  770,2 triliun ditransfer ke daerah dan dana desa. Sementara sisanya sebesar 25,8 persen atau sekitar Rp 541,4 triliun dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya saya minta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun 2016 dapat segera dimulai. Januari dimulai, sekali lagi segera dimulai, Januari dimulai jangan sampai terhambat. Karena kalau mundur akan terjadi kontraksi ekonomi. DIPA-nya sudah diserahkan, segera dimulai sehingga penyerapan belanja tidak menumpuk di akhir tahun.

Itu harus kita akhiri, pola-pola lama dibirokrasi kita, penyerapan anggaran numpuknya di November-Desember harus kita stop, akhiri. Januari dimulai sudah merata sepanjang tahun. Itu yang kita inginkan dan ini akan saya pantau terus karena setiap hari saya memantau daerah mana yang serapannya masih kecil, daerah mana yang menumpuk uangnya di bank di BPD (Bank Pembangunan Daerah). Kelihatan semuanya, jangan dipikir saya tidak bisa memantau. Bisa, sangat bisa. Oleh sebab itu saya ingatkan sekali lagi, segera di mulai Januari dimulai.  Segera lakukan lelang proyek-proyek dan kegiatan di tahun 2016 agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan. Sekali lagi Januari 2016.

Saya minta pada para menteri, kepala lembaga non kementerian, sekali lagi tinggalkan pola kerja yang sifatnya bisnis as usual, rutinitas, monoton, tinggalkan. Cari terobosan baru, pangkas semua kendala administratif, yang prosedural, yang birokrasinya berbelit-belit, pangkas. Saya sudah perintahkan kepada seluruh kementerian dan saya kira daerah juga bisa memulai.

Ada 42.000 peraturan baik berupa PP, Perpres, Keppres, Peraturan Menteri (Permen) dan lain-lain yang menyebakan ‘ruwet’. Saya sudah perintahkan potong separuh, tahun depannya potong lagi separuh. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa cepat, tidak bisa fleksibel, kita jerat diri kita sendiri dengan peraturan yang kita buat sendiri. Ini harus diakhiri hal-hal seperti itu.

Semuanya bisa lincah, cepat, sehingga serapan anggaran seperti yang saya sampaikan tadi segera bisa dimulai. Yang administratif, yang prosedural, memang itu harus diikuti. Tetapi kalau ada aturan-aturan yang menghambat itu yang kita ingin hapuskan, kita revisi, kita perbaiki.

Saya juga minta pada para menteri, kepala lembaga non kementerian untuk mengecek satu per satu anggaran di lembaga masing-masing, satu persatu cek. Mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan, hilangkan pastikan kalau memang anggaran itu memang bermanfaat. Ini yang kedua saya sampaikan.

Dan juga, saudara-saudara harus tahu dan paham betul kemana alokasi anggaran itu dikeluarkan karena ini ada uang rakyat dan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Saya juga meminta para menteri, kepala lembaga, baik gubernur, bupati, walikota, bahwa anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran dan berdampak pada rakyat. Coba cek satu per satu, detil program kegiatan dalam rencana, kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga, RKA K/L, jangan muncul lagi jenis program kegiatan yang tidak jelas. Sekali lagi saya ulang, jangan muncul lagi jenis program-program yang tidak jelas, yang tidak konkrit atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd.

Yang sering lagi saya sampaikan, yang tegas-tegas sering menyampaikan kementerian KKP, Bu Susi. ‘Pemberdayaan’, ‘peningkatan’ ini absurd, ‘pemberdayaan nelayan’, langsung yang jelas sajalah ‘beli kapal, ‘beli jaring’, ‘beli benih’ itu jelas. Kalau pemberdayaan nelayan nanti mengecat-cat trotoar di pinggir pantai bisa masuk pemberdayaan, menjadi nggak jelas. Semuanya harus jelas.

Saya sampaikan kepada kementerian dan lembaga, gubernur, walikota, bupati harus jelas. Kalau ‘pemberdayaan’, ‘peningkatan’, ‘kualitas’ , yang jelas sajalah. Kalau petani yang jelas, beli benih padi, beli bibit holtikultura, sudah jelas itu jelas. Uangnya kan keluar untuk siapa kan jelas. Hal-hal yang , pola-pola lama harus betul-betul pangkas, semuanya dalam anggaran itu harus jelas.

Dengan cara itu kita akan bisa menggunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkrit, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran. Kalau kata-kata tepat, penggunaannya juga akan lebih optimal, lebih terukur, lebih tepat sasaran. Jangan menggunakan kata-kata yang tadi saya sampaikan. Jika anggaran setiap kementerian lembaga dirumuskan dengan lebih jelas dan lebih konkrit maka hal itu penting juga membantu para menteri, kepala lembaga non kementerian, gubernur, bupati dan walikota lebih mudah mengendalikan serta memonitor di kementerian dan lembaga masing-masing.

Rakyat juga manjadi semakin tahu, karena jelas semakin tahu dan semakin mudah bisa menangkap program yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. ‘Peningkatan kualitas sekolah’ apa? Jelas saja sudah, ‘bangun kelas berapa meter persegi’ jelas, hitungannya juga jelas per meter dihitung jelas dikalikan per meter perseginya jelas. Jangan lari kemana-mana, ‘peningkatan kualitas sekolah’, apa ini, rakyat menangkapnya juga apa ini. Harus semuanya harus jelas sekarang ini harus jelas. Dan perkaliannya juga akan jelas, kalau bangun kelas misalnya 7×10 berarti 70 meter persegi, kalau untuk membangun kelas itu berapa sih, apa dua juta ya tinggal kalikan jelas angka-angkanya akan semakin jelas.

Mengingat besarnya dana APBN yang digunakan dan dikelola daerah saya minta kepada kepala daerah dengan sungguh-sungguh agar memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun anggaran. Saya ulang lagi, kawal pelaksanaan kegiatan agar dimulai sejak awal tahun agar perekonomian di daerah bisa bergerak lebih cepat. Tingkatkan kualitas belanja daerah dan menjaga transparansi keterbukaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat. Berikan porsi yang lebih besar pada belanja yang produktif, seperti belanja modal, belanja infrastruktur.

Harus jelas dan pasti bermanfaat, lakukan efisiensi terhadap belanja –belanja operasional seperti belanja barang dan belanja pegawai. Jangan sampai kita ini membentuk tim-tim sampai ratusan ribuan tim. Sekarang sudah ada tunjangan kinerja , mestinya yang namanya memang tim-tim itu sudah, setiap kegiatan dibentuk tim ini-tim itu  menurut saya ini menghamburkan uang yang tidak jelas mau kemana.

Saya juga meminta agar APBD dapat disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan di daerah yang bersumber dari ABPD dapat segera berjalan. Lakukan percepatan deregulasi, debirokratisasi di daerah, pangkas semua kendala administratif yang prosedural dan birokrasi yang berbelit-belit.

Dan dalam kesempatan ini tadi juga telah kita berikan penganugerahan kepada 66 kepala daerah sebagai daerah berprestasi penerima Dana Insentif Daerah tahun 2016. Ini besar, daerah ada yang mendapat Rp 200 miliar sampai Rp 5 miliar. Kita memang ingin menginjeksi daerah-daerah yang memang mempunyai prestasi agar bisa lebih cepat lagi pembangunannya dan daerah yang lain tertarik untuk mengikuti daerah-daerah yang berprestasi itu.

Itulah beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi mari kita gunakan anggaran ini sebaik-baiknya, jaga amanah rakyat dalam mengelola keuangan negara tersebut. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(Humas Setkab)