web analytics

Polhukam

POLHUKAM

  • 10 August 2015
  • 18719 Views

Penggunaan Tenaga Nuklir di Indonesia: Aspek Hukum

Bagi kebanyakan orang, ketika mendengar kata “nuklir”, maka yang terbayang adalah asap besar bercampur debu membumbung tinggi ke angkasa disertai suara dentuman dahsyat. Korban berjatuhan akibat ledakan atau akibat radiasi. Ada yang mati seketika, luka, atau sakit bertahun-tahun.

Bayangan dan persepsi itu merupakan kewajaran. Media masa yang seringkali  memberitakan nuklir dikaitkan dengan perang atau kebocoran reaktor nuklir telah membentuk citra dan persepsi. Padahal, menurut para ahli, nuklir tidak saja dapat digunakan sebagai senjata, tetapi juga berguna di berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti penelitian, pertanian, kesehatan, industri, dan energi.

  • 24 July 2015
  • 54703 Views

Pengertian Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Monitoring

  • Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
  • Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan.
  • Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
  • 14 July 2015
  • 18188 Views

Catatan Atas Renegosiasi Kontrak

1. Renegosiasi dalam Kontrak Pertambangan

Dalam industri pertambangan, renegosiasi kontrak lazim dilakukan. Beberapa negara yang pernah melaksanakannya antara lain Chili, Kongo, Liberia, Ekuador, Venezuela, Tanzania, dan Peru. Renegosiasi menjadi lazim karena panjangnya jangka waktu kontrak sehingga rentan terhadap perubahan kondisi politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Permintaan renegosiasi umumnya diajukan oleh pemerintah tempat kegiatan pertambangan berada dan hanya sedikit permintaan yang diajukan oleh perusahaan. Contoh renegosiasi yang sedang dan telah berlangsung adalah Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

  • 13 July 2015
  • 18238 Views

Pemantauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan pantauan kami, terdapat pola umum pengaturan RPerda (Rancangan Peraturan Daerah) yang tidak tepat baik terkait dengan aspek hukum maupun terkait dengan substansi rencana tata ruang.

  1. Dari aspek hukum kesalahan umum yang terjadi antara lain ketentuan peralihan, ketentuan pidana, pembentukan PPNS, peran masyarakat, kelembagaan, dan peninjauan kembali.
  • 3 July 2015
  • 105533 Views

Hari-Hari Penting Di Indonesia

Kami telah melakukan inventarisasi hari-hari penting di Indonesia. Hari-hari tersebut meliputi hari-hari besar nasional, hari-hari perayaan, hari-hari komunitas, dan hari-hari besar keagamaan. Hari-hari tersebut dapat merupakan hari libur atau bukan.

Terhadap hari-hari tersebut, kami mengelompokkannya ke dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:

  • 2 July 2015
  • 17972 Views

Kewenangan Pengangkatan Pejabat Sejak Era Reformasi

Purnomo SuciptoOleh: Purnomo Sucipto, Pemerhati Perundang-undangan

Sejak era reformasi, terjadi perubahan kewenangan dalam pengangkatan pejabat negara dan pejabat tinggi lainnya. Sebelumnya, Presiden lebih dominan dalam menentukan pejabat-pejabat tersebut. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat ikut menentukan pejabat yang mengisi jabatan-jabatan publik. Keikutsertaan DPR tersebut dalam rumusan peraturan menggunakan berbagai istilah, seperti “memperhatikan pertimbangan”, “pertimbangan”, “persetujuan”, “diajukan oleh”, “dipilih oleh”, “memilih”, “berkonsultasi dengan”,  dan “atas usul DPR”.

  • 20 May 2015
  • 24270 Views

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP RENCANA PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN INTERNASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah memacu semakin intensifnya interaksi antar negara dan antar bangsa di dunia. Meningkatnya intensitas interaksi tersebut telah mempengaruhi potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia dengan pihak luar, baik dilakukan oleh Pemerintah, organisasi non pemerintah, swasta dan perseorangan. Kenyataan ini menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut selain ditujukan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara serta pada gilirannya memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.