Beranda

Dalam rangka meningkatkan pemberian Pelayanan informasi Publik kepada Masyarakat, maka diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, memiliki kepastian, akuntabel dan profesional. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Kabinet diselenggarakan dengan mengedepankan asas keterbukaan informasi publik, bahwa:

  • Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
  • Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  • Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, tanpa biaya, dan cara sederhana.
  • Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pedoman Pengelolaan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Standar Pelayanan Pemberian Informasi publik kepada Masyarakat yang berkaitan dengan Sekretariat Kabinet RI
Struktur PPID Sekretariat Kabinet RI

Informasi Publik:

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
  2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
  3. Informasi yang wajib diumumkan serta-merta.

Formulir Permohonan Informasi Publik

Hak pemohon informasi publik

  1. Melihat dan mengetahui informasi publik;
  2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
  3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
  4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pengguna informasi publik

  1. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
  2. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Jam pelayanan informasi
Senin s.d. Kamis : 08.30-15.00 WIB
Istirahat : 12.00-13.00 WIB

Jum'at :08.30-15.00 WIB
Istirahat : 11.00-13.00 WIB

Sekretariat PPID Sekretariat Kabinet RI
Gedung III lantai 1 (Pusat Data dan Informasi)
Telp. : (021) - 3442056
Fax. : (021) - 3864816
Email: ppid@setkab.go.id

29-05-2017