Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu
Presiden Jokowi saat menghadiri Peringatan Hari HAM se Dunia, di Yogyakarta, Selasa (9/12)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Ia menyebutkan, ada dua cara yang bisa dilakukan terkait pelanggaran HAM masa lalu, yaitu dengan rekonsiliasi dan melalui pengadilan.
Dua jalan yang dilalui dalam rangka penegakan HAM, yaitu denga rekonsiliasi secara menyeluruh dan pengadilan ad hoc, kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan Hari HAM se Dunia 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Selasa (9/12) pagi.
Presiden menegaskan, pelaksanaan HAM tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum tetapi juga bagaimana pemerintah dapat menjamin hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak budaya, seperti hak warga negara memperoleh layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga memberikan jaminan perlindungan kekebabasan beragama dan berkeyakinan.
“Pemerintah tidak hanya berperhatian dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus HAMbdi masa lalu tapi juga mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang, di masa datang, dengan melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, yang terpercaya, yang konsisten dan tidak diskriminatif,” kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas menyampaikan harapannya kepada Presiden Jokowi untuk menyesaikan kasus pelanggaran HAM , baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi dan sosial budaya.
Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menyampaikan, saat ini pihaknya menangani lebih dari 1.000 orang korbanpelanggaran HAM. Salah seorang diantaranya adalah Amir Syah yang berusia 108 tahun.
Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari HAM se Dunia 2014 itu antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Kapolri Jendral Sutarman, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. (Humas Setkab/WID/ES)
