RAPBN-P 2015: Pemerintah Anggarkan Rp 72,9 Triliun Untuk Perkuat Permodalan 42 BUMN
Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) Tahun Anggaran 2015, yang diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan DPR-RI pada 9 Januari 2015 lalu, pemerintah mencantumkan anggaran penambahan modal kepada 42 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Dalam draft RAPBN-P 2015 itu disebutkan, alokasi anggaran yang diajukan pemerintah untuk memperkuat ke-42 BUMN itu totalnya adalah sebesar Rp 72,974 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 67,873 triliun dibandingkan dengan anggaran yang dialokasi pada APBN Tahun Anggaran 2015.
“Peningkatan PMN pada BUMN digunakan untuk mendukung  agenda prioritas nasional melalui beberapa program prioritas,” kata Menkeu dalam buku draft RAPBN-P 2015 itu.
Beberapa program prioritas yang dimaksudkan oleh Menkeu itu adalah: 1. Meningkatkan kedaulatan pangan; 2. Pembangunan infrastruktur dan maritim; 3. Mendukung industri kedirgantaraan; 4. Membangunan industri pertahanan nasional; dan 5. Lainnya.
Dalam kelompok PMN BUMN untuk meningkatkan kedaulatan pangan, termasuk di antaranya adalah Perum Bulog, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PTPN III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PT PNM.
Kelompok pembangunan infrastruktur dan maritim adalah PT Angkasa Pura II, PT ASDP, PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, PT Hutama Karya, Perum Perumnas, PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Industri Kapal Indonesia, PT Pelindo IV, PT KAI, PT Bank Mandiri, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.
Kelompok PMN BUMN untuk mendukung industri kedirgantaraan dialokasikan kepada PT Dirgantara Indonesia. Kelompok untuk membangun industri pertahanan nasional dialokasikan kepada PT Pindad, dan Kelompok lainnya adalah PT Krakatau Steel, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Aneka Tambang, dan PT Perusahaan Pengelola Aset.
Berikut rincian alokasi PMN untuk ke-42 BUMN pada RAPBN-P 2015 adalah:
Menkeu menjelaskan, PMN kepada BUMN untuk mendukung program kedaulatan pangan, ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih serta peningkatan produksi ikan nasional.
Sedangkan PMN kepada BUMN untuk mendukung program infrastruktur dan maritim antara lain
ditujukan untuk pengembangan bandara dan pelabuhan, pengadaaan kapal, dan penyelesaian
pembangunan jalan tol trans Sumatera. Adapun PMN BUMN untuk mendukung program pemerintah lainnya ditujukan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, restrukturisasi utang perusahaan dan revitalisasi dan restrukturisasi BUMN.
Menilik angka-angka dalam tabel di atas nampak terlihat ada BUMN yang mendapatkan PMN sangat besar, yaitu: PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sebesar Rp 20,356 triliun atau jauh meningkat dibanding alokasi APBN 2014 sebesar Rp 2 triliun. Selain itu, juga ada Perum Bulog Rp 3,150 triliun; Perum Perikanan sebesar Rp 3 triliun; PT Angkasa Pura II RTp 3 triliun; PT. Hutama Karya (Persero) Rp 3,6 triliun; PT. Bank Mandiri Rp 5,6 triliun; Waskita Karya Rp 3,5 triliun; dan PT. Aneka Tambang (Antam) sebesar Rp 7 triliun. (Humas Kemenkeu/ES)
