RDP Dengan Komisi II DPR, Deputi Administrasi Tegaskan Anggaran Setkab 2017 Tetap Rp219,6 Miliar
Deputi Administrasi Setkab saat menghadiri RDP dengan Komisi II di Ruang Utari Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/9). (Foto: Humas/Rahmat)
Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet, Farid Utomo, menyampaikan bahwa terdapat pergeseran program tanpa mengubah besar anggaran yang diajukan berdasarkan masukan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI sebelumnya.
Namun demikian, pergeseran ini tidak mengubah pagu anggaran Sekretariat Kabinet (Setkab) Tahun 2017.
Jadi pagu anggaran 2017 tetap, tetapi ini berkaitan dengan pergeseran kegiatan dengan alasan adanya surat dari Dirjen dan sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Sekretariat Kabinet, kata Tomy, panggilan akrab Farid Utomo pada RDP dengan Komisi II DPR RI, di Ruang Utari Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/9) siang.
Menurut Deputi Bidang Administrasi Setkab, pergeseran program itu karena program tersebut lebih tepat dimasukan ke dalam program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
Untuk kegiatan lainnya adalah tetap seperti dalam laporan yang kami sampaikan,” tambah Tomy.
Rapat Dengar Pendapat yang juga dihadiri wakil dari Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden (KSP) itu dilakukan untuk membahas mengenai pembahasan dan pengambilan keputusan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2017.
Pembahasan pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ini merupakan lanjutan dari rangkaian pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 antara Komisi II dengan Setkab. Pada Juli lalu, Komisi II DPR-RI telah menyetujui pagu anggaran Setkab tahun 2017 sebesar Rp219,679 miliar.
Dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman ini hadir oleh Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara, Karo Perencanaan dan Keuangan Setkab Islahuddin, Karo Umum Setkab Temon, Karo SDM dam Ortala Seskab Ratih Mayangsari, Karo RB dan Akuntabilitas Setkab Beben Hurmansyah, serta satuan kerja yang ada di KSP dan Kementerian Sekretariat Negara. (FID/ES)
