Sambut MEA, BNSP Akan Geber Program Sertifikasi Profesi

Kepala BNSP Ir. Sumarna F. Abdurrahman

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berencana akan memperbanyak program sertifikasi profesi untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) di tanah air dalam menghadapi era pasar besar pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pada awal 2016 mendatang.

Terkait upaya tersebut Ketua BNSP Sumarna Ir. Sumarna F. Abudurahman menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Senin (8/6) pagi, untuk mendapatkan dukungan penguatan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BNSP.

“Kita melaporkan kepada Presiden bahwa karena tugas dan fungsi dari BNSP ke depannya makin besar, maka kami meminta dukungan Presiden untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya. Selama ini dari segi penganggaran kami mengikuti dengan sistem anggaan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga kami tidak bisa banyak mengembangkan program,” kata Sumarna kepada wartawan seusai diterima Presiden Jokowi.

Menurut Sumarna, Presiden Jokowi mendukung apa yang dilakukan BNSP untuk ‘membuat negara lain takut’, dan menyatakan dengan masih rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja kita yang masih lebih dari 50% berpendidikan SD ke bawah, maka sertifikasi kompetensi itu menjadi penting.

“Beliau menyatakan bahwa ke depannya akan mendorong pengembangan pendidikan vokasi, baik itu politeknik maupun SMK. Malah untuk meningkatkan kualitas SMK beliau menyatakan akan dibentuk SMK Inpres,” ungkap Sumarna.

12 Sektor

Ketua BNSP Sumarna F. Abdurahman mengemukakan, profesi yang mendesak untuk diprioritaskan dalam program sertifikasi ada 12 sektr. Ia menyebutkan, dari 12 sektor prioritas baru satu yang dilaporkan kepada Presiden Jokowi, yang relatif infrastruktur sertifikasi kompetensinya sudah diakui di ASEAN, yaitu pariwisata. Sementara Sektor-sektor lainnya yang sangat strategis khususnya sektor bidang produk, mulai dari agro, kayu, yang potensinya seharusnya besar, malah infrastruktur untuk sertifikasi untuk penyiapan SDMnya itu relatif belum dibangun.

Sumarna mengaku khawatir, kalau itu belum dibangun kita akan mendapatkan kemungkinan kelemaha, karena tingkat produktifnya rendah, maka akan berdampak pada produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Dijelaskan Sumarna, BNSP sudah memulai dengan cara melakukan terobosan mengadopsi standar kompetensi dari luar, di antaranya Australia, karena selama ini di Asean kiblatnya ke Australia.

“Pihak Autralia sudah mengeluarkan surat resmi dari departemen pendidikan dan pelatihannya, bahwa BNSP diizinkan untuk mengadopsi standar kompetensi untuk 12 sektor prioritas ASEAN,” papar Sumarna seraya menyebutkan, dari  12 sektor tersebut, 7 akan di sektor produk: agro, karet, kayu, dsb. 5 di sektor jasa, yaitu logistik, kesehatan, pariwisata, perhubungan udara, dan kominfo.

Kepala BNSP itu meniilai, Indonesia ini sudah terlambat dibanding negara lain, misalnya di sektor pariwisata. Di Filipina saat ini sudah ada 600 ribu tenaga kerja bersertifikat ASEAN untuk pariwisata. Sementara Indonesia baru  7 April lalu, ia memberikan sertifikat perdana di Denpasar sebanyak 400 orang. “Kita melakukan uji untuk tenaga perhotelan di Bali, dengan standar ASEAN,” ujarnya.

Adapun 11 sektor lainnya, lanjut Sumarna, akan diupayakan dilakukan percepatan di tahun 2015 dengan melakukan adopsi. Dengan demikian, diharapkan pada akhir tahun kini akan ada 120 ribu tenaga kerja di 12 sektor yang bersertifikat ASEAN. “Mudah-mudahan ini bisa tercapai karena anggaran kita baru cair 1 juni yang lalu,” pungkas Sumarna. (Humas Setkab/ES)