Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Musyawarah Nasional IV Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, di Hotel Pullman, Jakarta, 17 Desember 2015

Bismillahirahmanirahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati para menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Ketua Umum dan jajaran pengurus Adkasi, yang saya hormati seluruh pimpinan dan anggota DPRD seluruh Indonesia dan para tamu undangan yang hadir.

Sebelumnya mau menjawab dulu, tadi yang disampikan oleh pak ketua, Pak Salihudin mengenai RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah). Saya belum tahu barangnya itu sudah sampai dimana tapi akan saya urus. Nanti akan saya urus dan yang jelas naik lah. Berapanya belum bisa saya jawab di sini, lah barangnya belum sampai ke saya. Saya tahu angka-angkanya, apa perjalanan memang sangat kecil sekali saya tahu, itu kan?

Bapak ibu seluruh jajaran pengurus dan anggota Adkasi,

Keberhasilan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kerjasama sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara gubernur dan DPRD provinsi, antara bupati/walikota dan DPRD kabupaten dan kota. Dan sinergi baru bisa berjalan secara efektif apabila ada paradigma yang sama, ada pemahaman yang sama, ada pola pikir dan mindset yang sama tentang kemana kita harus melangkah. Apa yang arah dan tujuan pembangunan ini dan apa yang menjadi indikator-indikator keberhasilan pembangunan. Jangan sampai kita sudah bekerja keras tetapi tujuannya berbeda-beda, langkahnya berbeda-beda, ukurannya juga berbeda-beda. Sehingga sumber daya yang sudah dikeluarkan menjadi tidak efektif menjadi tidak efisien.

Saya ingin menekankan beberapa hal yang menjadi perhatian para anggota Adkasi. Perencanaan pembangunan daerah harus satu garis dengan perencanaan pembangunan nasional, harus satu garis. Jangan sampai rencana pembangunan nasional menuju ke utara, rencana pembangunan daerah menuju ke selatan, barat atau timur ini sangat berbahaya. Hal yang penting juga agar program-program pembangunan terintegrasi antar daerah kabupaten dan kota, antar provinsi tanpa harus mengaktifkan kondisi yang berbeda dari masing-masing daerah.

Ukuran kinerja hubungan daerah harus mengacu pada 5 indikator yang penting. Ini yang selalu saya tekankan, ini banyak orang lupa di sini. Pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua tingkat inflasi, yang ketiga gini rasio, yang keempat angka kemiskinan, yang kelima pengangguran dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Yang pertama pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi misalnya lima tetapi inflasinya delapan lebih, tekor kita tiga persen. Orang sering melupakan inflasi. Hati-hati dengan inflasi, ekonominya tumbuh tetapi inflasinya lebih dari itu ya berarti malah minus. Karena orang memiliki uang tetapi betul-betul akan belanja harganya naik lebih mahal sehingga daya belinya menjadi turun. Orang sering melupakan ini, hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi melupkan inflasi.

Oleh sebab itu saya sampaikan di sini perlunya pengendalian inflasi di daerah. Kalau harga sudah kelihatan naik sedikit langsung kejar, apa sebabnya, apakah ada yang menimbun di gudang atau karena memang harga itu suplainya kurang, demand dan supply tidak seimbang. Sehingga daerah perlu saya sampaikan, perlunya juga anggaran untuk menekan inflasi. Sehingga kalau pertumbuhan ekonomi kayak sekarang, pertumbuhan ekonomi perkiraan saya tahun ini 4,748 persen kira-kira angkanya itu. Tetapi kalau inflasi dan saya perkirakan inflasi di bawah tiga, saya pastikan di bawah tiga, artinya kenaikan harga-harga barang itu tidak tinggi. Tahun yang lalu 8,3 persen tahun ini di bawah 3 persen, saya pastikan di bawah tiga. Target kita kemarin jangan lebih dari 4 persen tapi ini alhamdulillah di bawah tiga. Ini ada ruang masyarakat di dalam perbedaan pertumbuhan dan inflasi ini menjadi ruang masyarakat untuk daya beli.

Kemudian hati-hati dengan yang namanya gini rasio. Gini rasio kita sudah menurut saya angkanya sudah merah, 0,41 persen. Kesenjangan yang kaya dengan yang miskin ini sudah sangat lebar sekali. Dua hari yang lalu saya mendapatkan informasi dari Bank Dunia, 1 persen rumah tangga indonesia memegang kekayaan sampai 10 persen lebih darikekayaan yang ada di negara ini. Artinya yang 50 persen lagi dibagi oleh 99 persen rumah tangga, ya itu. Ini juga daerah harus melihat, DPRD harus ikut mengawal. Angka kemiskinan juga sama, daerah-daerah yang sudah dikategorikan merah harus memberikan porsi yang lebih kepada anggaran yang berhubungan dengan kemiskinan.  Baik pelayanan publik yangberkaitan dengan pendidikan, dengan kesehatan dan juga mungkin jaminan-jaminan sosial yang lain yang bisa diberikan kepada rumah tangga-rumah tangga miskin. Dan yang berkaitan dengan pengangguran , pembukaan lapangan pekerjaan. Buka seluas-luasnya.

Saya ingin memberikan pemahaman agar kita sama. Buka seluas-luasnya yang namanya investasi yang menuju ke daerah apalagi investasi itu berupa investasi yang padat karya. Buka, yang seluas-luasnya berikan tekanan kepada pemerintah daerah bahwa investasi yang berupa infrastruktur sangat penting sekali. Investasi yang berupa manufaktur sangat penting sekali. Investasi yang berupa industri sangat dibutuhkan sekali. Buka seluas-luasnya. Kalau hal yang berkaitan dengan investasi sumber daya alam itu yang perlu dikalkulasi perlu dihitung. Jangan semua diberikan yang sumber daya alamnya, malah yang industri , manufaktur, infrastruktur malah dihambat.

Ini jangan terbalik-balik, hati-hati. Karena dengan investasi itulah pertumbuhan ekonomi di daerah akan meningkat. Semakin banyak peredaran uang di sebuah negara akan semakin banyak peredaran uang di sebuah daerah, kesejahteraan, kemakmuran akan meningkat, itu sudah hal yang tidak bisa dibantah-bantah lagi. Uangnya bisa berasal dari dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), uangnya bisa berasal dari APBD (Anggatan Pendapatan Belanja Daerah), uangnya bisa berasal dari dunia swasta, investasi dalam negeri maupun investasi dari luar.

Sekali lagi, sekarang persaingan dan pertarungan itu sudah antar negara. Kalau kita tidak satu, jangan, antar negara. Sebentar lagi dua minggu lagi sudah dibuka Asean Economi Comunity, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kita sudah tidak bisa lagi menolak, tidak mau gabung saya nggak mau nggak mau, sudah tidak bisa. Sebentar lagi kita masih berhitung mengkalkulasi untuk bergabung dengan TPP, TPP-nya Amerika, Trans Pasific Partnership. Dengan FTA di Uni Eropa di EU. Kita sudah tidak bisa lagi menolak dan bilang tidak. Dengan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dengan China, enggak bisa juga kita menolak enggak bisa.

Begitu kita menolak, enggak saya enggak mau gabung dengan TPP Amerika, akibatnya apa? Karena yang sudah gabung sekarang, Malaysia, Vietnam yang Asean ya, Malaysia, Vietnam, Singapura, Brunai sudah gabung, begitu kita tidak gabung apa yang terjadi? Produk kita yang masuk ke Amerika baik berupa garmen, baik berupa sepatu, baik dengan handycraft yang dari kampung-kampung diberi pajak 20 persen 15 persen, yang ikut gabung nol. Gimana barang kita bisa bersaing. Gimana rang kita bersaing? Nggak bisa bersaing. Satu dipajakki 20 persen yang anggota TPP pajaknya nol. Artinya bahwa visi ke depan adalah visi kompetisi. Tidak ada yang lain.

Daerah yang tidak kompetitif pasti akan ditinggal oleh daerah yang lainnya. Negarayang tidak kompetitif pasti juga ditinggal oleh negara yang lain, pasti. Saya pastikan itu. Sekali lagi, kita tidak bisa berkata tidak atau takut. Waah … takut kita gabung dengan, sudah tidak ada kata-kata itu lagi.

Yang paling penting bagaimana memperbaiki, yang belum baik perbaiki, yang belum bagus perbaiki. Izin –izin misalnya, saya berikan contoh seperti yang sering saya sampaikan izin pembangkit listrik, ada yang dua tahun urus izin. Ada yang empat tahun, ada yang 6 tahun urus izin saja. Gimana investasi mau masuk.

Saya setiap ke daerah yang selalu dikeluhkan kepada saya baik dari ketua dan anggota DPRD, baik dari masyarakat juga, Pak listriknya byarpet, sehari mati delapan kali empat kali, dua belas jam delapan jam. Selalu sama di semua provinsi, semua seperti itu. Saya cek, kenapa bisa terjadi seperti ini. Probelm-nya ya itu tadi, di izin. Mana investor yang mau masuk kalau izinnya enam tahun empat tahun, haduuuh..mau bikin listrik sudah mules-mules urus izin-izin. Izinnya ada berapa bapak-ibu sekalian? 59 izin.

Mengurus izin satu saja pontang-panting, 59 izin saya hitung betul lembanya izin ada 260, lembaran saya hitung satu koper lebih berarti. Bayangkan, siapa yang mau bangun. Empat bulan yang lalu sudah kita potong menjadi 22 izin dari 59, potong yang enggak perlu-perlu. Karena kita sering, izin sama persyaratan itu,persyaratan itu izin. Harusnya menjadi syarat, ini dijadikan izin. Problem-problem seperti ini di daerah semuanya sama, kalau izin kalau banyak potong, kalau kita mau maju, kalau kita mau kompetitif. Kalau masih dipersulit-sulit sudah, lupakan, pasti daerah itu pasti ditinggal. Kalau negara pasti negara itu ditinggal. Pasti.

Saya berikan contoh izin investasi di Uni Emirat Arab, itu saya pernah punya pengalaman 14 tahun yang lalu, mengurus izin itu nggak ada satu jam. Saya datang ke kantor perekonomian nasional, syaratnya diminta, mereka menyampaikan, “Bapak ke gedung sebelah ke kantor notariat” , kita ke sana jalan kaki, ini diberikan, saya kembali ke meja tadi, kembali ke sana izin sudah diberikan. Selesai. Sudah hanya itu. Kita enam tahun. Apa mau kita terus-teruskan seperti itu? Mau kita terus-teruskan? Ditinggal kita kalau kita masih hal-hal seperti masih kita terus-teruskan. Ini yang perlu sedikit saya sampaikan mengenai investasi.

Bapak ibu sekalian yang saya hormati, sayajuga ingin mengingatkan kita bahwa tidak bisa semua hal kita adakan dalam waktu bersamaan. Beri prioritas pada hal yang strategis dan berdampak luas bagi rakyat. Harus dicari faktor-faktor pengungkit, tadi saya sampaikan, investasi, daya beli masyarakat, hilirisasi industri tadi sudah saya sampaikan kemudian ekspor, hati-hati.

Ekspor, waktu saya bertemu dengan perdana menteri dan presiden negara-negara tetangga Asean, saya inikan kalau ketemu dengan masyarakat ‘kan banyak yangmenyampaikan banyak yang takut, “Pak bagaimana ini kita masuk Masyarakat Ekonomi Asean, menang nggak kita?” khawatir, ragu. Ada presiden dan perdana menteri negara-negara Asean bisik-bisik saya, mereka takut, mereka khawatir. Wah.. nanti Indonesia punya penduduk banyak, produk-produknya banyak menyerbu negara kita, mereka takut. Lha kok kita ikut juga takut, jangan gitu loh. Kita harus PD percaya diri dong. Mereka bisik-bisik loh itu. Saya mengerti ini waduh ini mereka pada takut, kalau perlu kita takut-takuti kan. Jangan malah takut, khawatir, takut ya bagaimana.

Sekali lagi yang belum baik perbaiki, yang belum bagus perbaiki, kuncinya hanya itu. Yang belum efisien buat efisien, yang bertele-tele buat simple buat sederhana kuncinya hanya di situ. Dan birokrasi itu pengawasannya ada di bapak ibu semuanya. Kontrol budgeting ada di bapak ibu semuanya. Pekerjaan-pekerjaan yang berupa proyek dan lain-lain pengawasannya ada di bapak-ibu semuanya. Kunci, bapak ibu semuanya sebagai pimpinan anggota DPRD semuanya menjadi kunci di situ, dan manajemen apapun kalau perencanannya bagus, kontrolnya bagus itu akan banyak menyelesaikan masalah.

Pada awal minggu ini saya sudah menyerahkan DIPA kepada kementerian dan lembaga juga pada kepala daerah. Saya berharap para anggota Adkasi mendorong kepala daerah agar memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun. Jadi dorong agar kegiatan dan program itu berjalan di Januari. Pola lama, cara-cara lama biasanyakan berjalannya pada bulan enam, bulan tujuh ada yang Oktober baru mulai, agar itu didorong mulai bulan Januari atau maksimal Februari agar tidak terjadi kontraksi ekonomi.

Artinya, di sepanjang tahun itu ada uang beredar terus. Ini juga saya berikan catatan karena setiap hari, setiap pagi yang menjadi sarapan saya adalah angka-angka. Daerah masih memegang uang Rp 259 triliun, duitnya ditaruh di BPD atau di Bank di daerah. Bapak ibu kalau uang itu dibelanjakan akan itu akan menumbuhkan ekonomi yang sangat besar sekali. Kenapa disimpan?

Saya kemarin sudah cari cara, kalau begini tidak usah kita transfer uang sajalah, sudah. Iya dong, kita di sini penerimaan dari pajak kita pontang-panting dapat uang kita transfer ke daerah baik dalam bentuk DAU dan dana-dana yang lain begitu sampai di sana tidak cepat digunakan, disimpan coba. Menumpuk lagi Rp 259 triliun, saat itu pernah malah 290-an triliun, kejar-kejar, turun-turun-turun- turun. Ini juga yang bapak ibu perlu ingatkan kepada kepala daerah, dikontrol berapa mereka sebetulnya uang yang di deposito atau di taruh di rekening di bank.

Kejar dinas-dinas agar segera menggunakan uang itu. Gede sekali angka seperti itu, gede sekali. Itu kalau keluar semuanya ekonomi kita bisa terdorong naik betul 250-an triliun bukan angka yang kecil sehingga tahun depan, ini baru kita otak-atik enggak akan kita transfer cash. Ini enggak ada urusannya dengan RPP tadi ini  lho ya, yang kita transfer nanti adalah surat hutang. Yak sistem surat utang, kemungkinan, ini belum saya putuskan. Artinya apa, kalau sudah bentuk surat hutang, artinya apa yang digunakan oleh dinas itu yang keluar. Biasanya kalau kita transfer ke sebuah kabupaten Rp 200 miliar, ya sudah terima Rp 200 miliar digunakan mungkin bulan ini baru Rp 50 miliar, berarti masih sisa Rp 150 miliar. Yang sudah berjalan bertahun-tahun seperti itu , kalau kita beri surat hutang tidak, transfer surat hutang kemudian hanya butuh Rp 50 miliar ya sudah 50 miliar. Tetep bisa ambil tetapi Rp 50 miliar, nggak kaya dulu. 200 miliar mana? Langsung yang 50 miliar tabung di deposito yang Rp 50 miliar gunakan, tidak.

Makin lama kita kan harus makin pintar.

Jadi agar mendorong awal tahun bisa segera dilaksanakan. Kemudian kawal, kontrol kegiatan anggaran supaya sekali lagi ekonomi di daerah bergerak lebih cepat. Saya juga meminta agar seluruh anggota Adkasi mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dengan menjaga akuntabilitas, keterbukaan tranparansi pengelolaan keuangan di daerah serta memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program yang memiliki nilai tambah besar bagi masyarakat.

Sekarang saya sudah gerakkan di kementerian agar penggunaan kata-kata itu lebih diambil kata-kata yang konkrit dan jelas. Jangan sampai pemberdayaan nelayan, peningkatan kualitas petani, apa itu? Misalnya pemberdayaan nelayan, langsung saja beli benih ikan, to the poin saja. Beli kapal untuk nelayan, gitu loh. Pemberdayaan nelayan nanti ada, kalau kata Bu Susi, mengecat trotoar itu pemberdayaan pak, trotoar di dekat laut, aduh…karena kata-katanya absurd. Biar fleksibel ya kan?

Sudahlah kita ini harus mulai meninggalkan hal yang nggak jelas enggak jelas dan absurd seperti tu, pemberdayaan nelayan hilangi langsung saja beli jaring untuk nelayan, beli benih untuk budi daya nelayan, jelas. Bantuan mesin atau kapal untuk nelayan, petani ya nggak usah peningkatan kualitas, pengembangan, aduh.. bapak ibu. To the poin sajalah, beli benih untuk petani, beli bibit holtikultura petani, jelas. Berapa kali berapa jadi dapatnya jadi berapa bibit, sudah jelas. Dan kata-kata itu sudah saya mulai dari pusat agar hilang, nanti daerah saya harapkan juga bapak ibu juga ikut dapat mengontrolnya mudah. Hei mana bibitnya, mana benihnya, mana jumlahnya, jadi gampang dalam pengawasan budgeting lebih mudah.

Kemudian berikan porsi lebih besar kepada belanja yang produktif, utamanya belanja modal dan belanja infrastruktur. Penting sekali ini. Jadi pelototi yang namanya belanja-belanja yang banyak belanja-belanja aparatur itu yang kira-kira tidak penting hilangkan. Masukkan ke belanja-belanja infrastruktur, masukkan ke belanja-belanja modal. Lakukan efisiensi terhadap belanja-belanja operasional, belanja pegawai, belanja barang yang kira-kira tidak perlu.

Saya juga meminta agar APBD dapat disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan daerah yang bersumber pada APBD lebih cepat bisa dilaksanakan. Dan terakhir lakukan percepatan deregulasi, debiroktasisasi di daerah, sederhanakan semuanya, simple-kan, agar semuanya menjadi cepat. Kalau membuat perda-perda jangan menjadikan tambahnya ruwetnya proses-proses prosedural yang ada di daerah. Buatlah yang semuanya simple. Sekali lagi persaingan kita sekarang adalah persaingan antar negara, mereka cepat kita enggak cepat karena terjerat oleh aturan kita sendiri.

Ini mau saya potong habis aturan-aturan yang entah perpres, keppres, permen, pp yang kira-kira menghambat mau saya hapuskan semuanya. agar kita lincah dan kita cepat. Saya sudah data ada 42.000, 42.000 peraturan regulasi kita yang menghambat kita sendiri, yang membuat kita-kita sendiri setelah melaksanakan bingung kita sendiri, ini kan lucu, kita ini lucu. Melucu, oleh sebab itu kalau buat perda hati-hati jangan malah menjerat kita sendiri, membelenggu kita sendiri. Sudah hentikan hal yang seperti. Membuat itu yang bagaimana negara ini cepat bergerak, bagaimana daerah itu bisa cepat bergerak, bisa cepat memutuskan. Persaingan sudah antar negara kita masih pakai pola-pola lama, apa-apaan. Sudahlah kita, saya mengerti yang dihadapan saya ini orang-orang pintar semuanya yang sudah mengerti semuanya. Ini hanya masalah niat, sudah bagaimana kita berniat yang tadi hal-hal yang saya sampaikan.

Akhirnya dengan mengucap bismillahirahmanirahim saya nyatakan munas, Musyawarah Nasional ke empat Adkasi di mulai.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

(Humas Setkab)