Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peringatan HUT ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), 15 Januari 2017 di Garden Ballroom Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya.

Yang saya hormati Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri,
Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno, Ketua Dewan Penasihat PKPI,
Yang saya Hormati Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Bapak AM Hendropriyono beserta jajaran pengurus pusat dan daerah dari Sabang sampai Merauke,
Yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet Kerja,
Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara sahabat,
Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia.

Perubahan dunia sekarang ini semakin cepat. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, perubahan itu sangat cepatnya. Satu masalah belum rampung sudah ada masalah yang baru lagi. Inilah politik global yang sekarang ini terjadi. Perlambatan ekonomi global juga belum selesai. Penurunan pertumbuhan ekonomi dunia juga terus-menerus terjadi. Situasi ekonomi dunia belum pulih, sudah ada perubahan baru lagi, seperti kebijakan Amerika Serikat yang mungkin saja berubah setelah nanti Presiden Donald Trump yang terpilih kemarin dilantik.

Karena itu, kita harus bergerak cepat mengantisipasi segala perubahan yang ada di dunia ini. Kita harus selalu siap mengantisipasi setiap perubahan. Terlambat sedikit saja kita mengantisipasi itu, kita akan digulung oleh sejarah.

Dalam negeri sendiri tantangan kita masih banyak. Kemiskinan yang masih ada, kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antara kaya dan miskin, pengangguran juga masih ada di negara kita. Meskipun gini ratio, rasio kesenjangan kita sudah turun sedikit tetapi tetap masih pada posisi yang kuning menuju ke merah.

Dan seperti sudah sering saya sampaikan, sebagai bangsa kita beruntung, sebagai bangsa kita patut bersyukur bahwa kita memiliki, kita mempunyai Pancasila. Dengan Pancasila kita bisa mendeteksi setiap perubahan yang ada. Dengan Pancasila kita bisa mengukur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya kita. Seperti aksi-aksi radikalisme dan terorisme yang tidak sesuai dengan fitrah kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun akhir-akhir ini, terutama di media sosial, kita sering lihat penghasutan, fitnah, berita bohong, ujaran kebencian yang kalau ini tidak kita waspadai bisa memecah belah bangsa kita. Inilah yang harus terus kita waspadai.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sebagai partai politik yang rohnya adalah keadilan dan pembangunan, saya berharap PKP Indonesia dapat menjadi panduan, dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antara kaya dan miskin.

Perlu saya tekankan bahwa sejak awal pemerintah terus menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila, yaitu kebijakan ekonomi yang bernafaskan gotong royong, kebijakan yang bertujuan menghantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini akan terus menerus kita lakukan.

Seperti BBM satu harga. Ini adalah salah satu yang sudah satu setengah tahun yang lalu kita perjuangkan tetapi baru bisa terlaksana 3 bulan yang lalu. Kita lihat bahwa harga BBM premium di Papua, terutama yang di pegunungan, harganya bisa Rp60.000, Rp70.000, sampai Rp100.000 per liter, padahal yang di Jawa hanya Rp6.450. Sudah berpuluh tahun itu terjadi dan alhamdulillah kemarin bisa kita samakan satu harga menjadi Rp6.450.

Kita ini yang di Jawa kadang-kadang naik Rp500, Rp1.000 demonya 3 bulan, yang di Papua harganya Rp60.000, Rp70.000, Rp80.000, Rp100.000 enggak pernah demo bertahun-tahun. Yang kemarin saja, yang naik Pertamax sama Pertalite saja, ada yang demo. Padahal yang naik bukan Premium-nya. Sekali lagi, yang di Papua bertahun-tahun enggak pernah demo harganya Rp60.000, Rp70.000, Rp80.000.

Inilah yang ingin kita antarkan, sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang belum dan dalam proses kita lakukan adalah semen. Semen juga sama, di Jawa Rp70.000, Rp80.000, di Puncak, di Lanny Jaya, di Wamena harganya Rp800 ribu sampai Rp2,5 juta. Ini yang belum bisa kita selesaikan. Tapi, insya Allah ini juga akan terus kita perjuangkan.

Dari segi kebijakan anggaran, dalam APBN Perubahan 2016 untuk pertama kalinya jumlah anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa lebih besar dari anggaran pusat, anggaran kementerian dan lembaga. Begitu juga APBN 2017, dana transfer ke daerah dan Dana Desa mencapai Rp764,9 triliun, yang lebih besar, sekali lagi, lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga. Kenapa ini kita lakukan, karena kita ingin mendorong peredaran uang, perekonomian daerah itu bisa bergerak lebih baik lagi.

Dari segi menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa, sudah mulai terlihat hasil dan usaha kita untuk membuat beranda terdepan Indonesia menjadi lebih layak dan membanggakan. Seperti yang bisa kita lihat di Pos Lintas Batas Negara di Entikong, di Motaain, dan di Motamasin. Dulu di Entikong itu Kantor Bea Cukai, Kantor Karantina, Kantor Imigrasi seperti, ya malu kita kalau kita menengok di negara sebelah, seperti kandang. Tapi alhamdulillah sekarang ya mungkin bisa 3 atau 5 kali lebih baik dari yang ada di sebelah kita. Di Motaain juga, 2 tahun yang lalu saat saya ke sana juga sama, kantornya lebih jelek dari kantor kelurahan, di Motaain. Dua minggu setelah saya ke sana, saya perintahkan untuk dirobohkan dan sekarang saya kira 5 kali lebih baik dari yang ada di tetangga kita.

Jadi kalau dulu orang-orang kita senangnya foto-foto di sana, sekarang kebalik, orang sana senangnya foto-foto di tempat kita. Wong bagusnya kayak gini. Inilah harga diri, inilah bagaimana kita menjaga martabat kita sebagai sebuah negara yang besar.

Dari segi konektivitas, kita ingin mempersatukan Indonesia secara fisik dengan mempercepat pembangunan infrastruktur logistik yang Indonesiasentris bukan Jawasentris. Dengan begitu, lalu lintas orang, lalu lintas barang menjadi semakin cepat dan semakin efisien. Jadi Tol Laut, Tol Laut sampai akhir 2016 memang belum semuanya selesai. Baru beberapa rute yang bisa kita kembangkan. Tetapi, 2017 ini akan kelihatan, di dalam gambar akan semakin ruwet seperti itu. Artinya apa, kapal-kapal besar itu akan semakin banyak yang beredar di pelabuhan-pelabuhan besar, sedang, maupun kecil di seluruh tanah air.

Sekali lagi, dengan begitu, lalu lintas orang, lalu lintas barang menjadi semakin cepat dan efisien, sehingga kita harapkan harga-harga barang akan turun, mobilitas sosial terjadi, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia juga bisa terwujud.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Selain pembangunan infrastruktur fisik, kita juga melakukan pembangunan infrastruktur sosial karena ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Melalui program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, pemberian makanan tambahan, ini akan menjadi sebuah infrastruktur sosial yang bisa mengangkat masyarakat kita yang belum sejahtera untuk bisa naik ke level yang lebih baik.

Kemudian dalam rangka melindungi nilai-nilai asli Indonesia, pemerintah telah menegaskan dan meresmikan pengakuan Hutan Adat terhadap 9 Kelompok Masyarakat Hukum Adat dengan memberikan luas area Hutan Adat seluas 12.544 hektar untuk 5.712 KK. Ini ada hampir 2.000-an Masyarakat Hukum Adat tetapi yang baru kita berikan memang 9. Tapi ini baru awal karena kita memiliki stok 12,7 juta hektar lahan yang siap kita berikan, baik kepada tanah-tanah adat maupun kepada masyarakat di sekitar hutan. Yang ini merupakan redistribusi aset, merupakan land reform yang akan kita lakukan besar-besaran pada tahun ini. Ini baru awalnya saja dan akan terus kita kerjakan oleh pemerintah. Karena sekali lagi, cukup banyak Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di seluruh tanah air.

Terakhir, saya ingin, saya mengharapkan kerja sama pemerintah dengan PKPI ke depan agar semakin erat untuk mewujudkan Indonesia Raya. Selamat Ulang Tahun ke-18 PKP Indonesia. Selamat Ulang Tahun ke-18 PKP Indonesia.

Terima kasih,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.