Soal Pagu Indikatif 2017, Presiden Jokowi: Tidak Usah Terlalu Optimistis, Harus Realistis
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas pagu indikatif 2017, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) sore. (Foto: Humas/Dinda)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyusunan pagu indikatif untuk anggaran tahun 2017 benar-benar realistis, tidak usah terlalu optimistis tapi realistis. Tapi kalkulasi ekonomi benar-benar bisa dilihat dan dikalkulasi, kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas mengenai Pagu Indikatif Tahun 2017, di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/4) sore.
Presiden menegaskan, dalam menyusun pagu indikatif 2017 itu harus betul-betul konsisten dengan pendekatan money follow program. Konsekuesinya, dalam alokasi ke Kementerian dan lembaga harus fokus pada program-program prioritas, tidak bisa lagi merata kemana-mana, prioritas.
Presiden juga menekankan untuk melanjutkan pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terutama di daerah, di pinggiran, di perbatasan, di desa, yang memperkuat penyerapan tenaga kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara wilayah.
Sementara terkait belanja operasional dan belanja modal non infrastruktur di setiap Kementerian/Lembaga, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya efisiensi dengan penajaman nomenklatur belanja.
Adapun mengenai desentralisasi fiskal dengan transfer ke daerah dan dana desa, menurut Presiden, kenaikannya lebih besar dari kenaikan belanja kementerian/lembaga. Juga hati-hati masalah pengalokasian subsidi harus betul-betul tepat sasaran, dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini sangat penting sekali, pesan Presiden Jokowi seraya menyebutkan, peningkatan alokasi Dana Desa mencapai 10% dari dan di luar transfer ke daerah.
Sementara terkait dengan penerimaan negara, Presiden Jokowi menekankan agar diperhatikan betul bahwa pemasukan negara saat ini, adalah dari sektor pajak. Dengan demikian, tax ratio betul-betul harus optimal. Karena itu, tax base atau dasar pengenaan pajak juga harus diperluas, dan juga meningkatkan law enforcement atau penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus dilakukan.
Presiden Jokowi berharap semoga rakyat betul-betul mendapatkan manfaat dan merasakan manfaat dari dana yang dialokasikan di APBN.
Rapat terbatas itu diikuti oleh antara lain Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menteri Kelautan dari Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menaker Hanif Dakhiri. (DID/DND/DNS)
