Sosialisasikan Program Tax Amnesty, Presiden Jokowi : Pemerintah Siapkan Instrumen Investasi

Presiden Jokowi memaparkan program tax amnesty di Semarang (9/8). (Foto: Humas/Oji)

Tekanan ekonomi global, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi dan geopolitik mendorong semua negara untuk menarik investasi dan arus uang sebesar-besarnya agar bisa masuk ke negara masing-masing.

Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, tegas Presiden, melalui penerapan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Presiden Jokowi berharap uang yang sudah dikeluarkan, baik yang masuk dari luar negeri maupun dari dalam negeri bisa langsung dimanfaatkan untuk investasi.

“Pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi portofolio, antara lain Surat Berharga Negara (SBN), Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk). Kalau BUMN bisa obligasi, bisa saham, ada infrastruktur, reksadana, perbankan (deposito, giro, tabungan) bisa langsung dimasukkan langsung ke sana kepada bank-bank yang sudah ditunjuk,” jelas Presiden Jokowi dalam sosialisasi pengampunan pajak atau tax amnesty, di Rama Shinta Ballroom, Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/8) malam.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa untuk bersaing dan berkompetisi dengan bangsa lain, Indonesia harus siap. Dengan perubahan dunia yang terjadi dalam hitungan detik, lanjut Presiden, Pemerintah harus cepat memutuskan agar tidak tertinggal dengan bangsa lain. “Biasanya kerja satu shift, dua shift tidak mau saya, kerja tiga shift, kita kejar. Ini kebutuhan bukan keinginan,” ujarnya.

Menurut Presiden, hingga kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan sentimen positif dan menunjukkan tren yang terus naik. Di kuartal pertama, tambah Presiden, tumbuh 4,94 persen, kuartal kedua naik 5,18 persen. “Sedikit-sedikit tapi naik. Kesempatan ini harus kita gunakan. Jangan lepas,” tegasnya.

Pilihan sektor Investasi

Selain instrumen investasi portofolio, menurut Presiden Jokowi, investasi bisa dilakukan di beberapa sektor yang menjanjikan. Hal ini, lanjut Presiden, mulai dari infrastruktur, padat karya, kelautan, pertanian, pariwisata, hingga properti. Pemerintah, tambah Presiden Jokowi, akan membagi sektor-sektor ini dalam tiga kategori, besar, sedang, dan kecil, sehingga investor bisa memilih kategori mana yang sesuai kemampuan.

“Pemerintah saat ini baru konsentrasi, baru fokus pada infrastruktur. Bisa ikut masuk ke pembangunan pelabuhan. Ada yang besar misalnya Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Makassar New Port, Sorong, atau yang kecil-kecil,” papar Presiden Jokowi.

Infrastruktur lain yang bisa dimasuki, lanjut Presiden, adalah pembangunan tol di sejumlah wilayah seperti Sumatera (Lampung sampai ke Aceh); Kalimantan (Balikpapan ke Samarinda); dan Sulawesi (Manado ke Bitung). Jalur kereta api (Sumatera dan Sulawesi); transportasi massal di kota-kota besar seperti MRT (Jakarta) dan LRT (Jabodetabek dan Palembang); airport; dan tenaga listrik baik skala besar, sedang, dan kecil  juga bisa dimasuki.

“Hingga 71 tahun merdeka, listrik kita baru 53 ribu megawatt. Target kita dalam lima tahun 35 ribu megawatt,” tambah Presiden menjelaskan peluang di sektor tenaga listrik yang masih terbuka.

Sektor lain yang mempunyai banyak peluang adalah sektor padat karya yang dapat membuka lapangan pekerjaan, seperti otomotif dan garmen/tekstil. Untuk menstimulus investasi di sektor ini, Pemerintah berjanji akan mempermudah perizinan.

“Kalau ada yang membangun pabrik yang berkaitan dengan yang padat karya, buka sudah. Beri kesempatan. Bantu mereka yang berkaitan dengan perizinan. Jangan justru disulit-sulitin. Kalau bisa sehari, beri izin sehari,” terang Presiden.

Presiden menjelaskan, sebelumnya satu perizinan di BKPM (Badan Koordinasi Penananaman Modal) membutuhkan waktu berbulan-bulan. Namun saat ini, tambah Presiden, delapan izin bisa selesai dalam waktu tiga jam. Untuk mempercepat proses, jelas Presiden, Pemerintah juga telah memotong 3.153 peraturan daerah (perda), dari 42.000 peraturan daerah yang ada. Hal ini dilakukan, menurut Presiden, untuk mempercepat percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Di sektor perikanan, lanjut Presiden Jokowi, investasi bisa dilakukan dengan membangun cold storage, dan pengalengan ikan. Ia menjelaskan, potensi ini masih terbuka luas karena dua per tiga wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Selain itu, Presiden Jokowi sampaikan bahwa permintaan dari Amerika, Tiongkok, dan Eropa terhadap jenis ikan di perairan Indonesia juga besar.

“Sektor ini semakin menjanjikan karena sejak tahun lalu, Pemerintah berkomitmen memberantas kapal ilegal. Sebanyak 176 kapal telah ditenggelamkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti,” jelas Presiden.

Sektor pertanian khususnya berkaitan dengan komoditas gula dan jagung, dipaparkan Presiden Jokowi, juga sangat menjanjikan. Ia mengemukakan, saat ini, Indonesia masih mengimpor 3,4 juta ton gula per tahun, sehingga masih ada peluang untuk membangun pabrik gula, perkebunan tebu, dan sebagainya. Selain itu, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia juga masih mengimpor 3,2 juta ton jagung per tahun.

Di sektor pariwisata, Presiden tegaskan bahwa Pemerintah saat ini tengah mendorong promosi sepuluh destinasi wisata Indonesia selain Bali. Beberapa destinasi tersebut, menurut Presiden, antara lain Danau Toba, Tanjung Layang, Mandalika, Wakatobi, Morotai, Pulau Komodo, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger, dan Tanjung Lesung.

Presiden menegaskan, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia yang saat ini baru mencapai sembilan juta. Capaian ini, lanjut Presiden, masih kalah dengan Malaysia yang mencapai 24 juta per tahun dan Thailand yang mencapai 27 juta per tahun. Salah satu yang dilakukan, Presiden menekankan, adalah memperbaiki kemasan dan membangun infrastrukturnya.

“Ini ada kesempatan mendirikan resort di situ, dirikan hotel di situ. Target kita sampai tahun 2019, 20 juta turis harus ke Indonesia. Kita mau kerja keras, kita mau mati-matian agar angka tersebut bisa tercapai. Tahun ini targetnya 12 juta,” tambah Presiden Jokowi.

Pemerintah juga membuka investasi di sektor properti, lanjut Presiden, khususnya kebutuhan rumah karena kebutuhan rumah khususnya di kota masih kurang sekitar 13 juta rumah pada tahun 2016.

Presiden menegaskan, program tax amnesty tidak akan terulang lagi, sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. (RMI/DID/ES)