Tak Mau Ulang Lagu Lama, Presiden Jokowi Berharap Pencapaian Program Prioritas Tidak Meleset

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri memasuki ruang Rapat Terbatas, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (31/1) siang. (Foto: Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah tidak mau mengulang-ulang terus lagu lama. Perencanaan dan penganggaran tidak nyambung, yang tidak sinkron, antara yang direncanakan berbeda dengan yang dianggarkan. Sehingga seolah-olah ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran.

“Ke depan, sedini mungkin kita harapkan pencapaian program-program prioritas itu betul-betul bisa dan tidak meleset dari sasaran yang ingin kita capai,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Integrasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Mengoptimalkan Hasil Pembangunan Nasional, yang digelar di Istana Bogor, Jabar, Selasa (31/1) siang.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga  mengingatkan kembali kebijakan money follow program yang harus betul-betul dijalankan. Ia menegaskan, jangan hanya labelnya saja, sebatas label. Diberi label money follow program, tetapi dalam praktiknya tetap money follow function.  Untuk itu, Presiden meminta agar Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini, terutama dalam pertemuan trilateral dengan masing-masing kementerian/lembaga.

Presiden juga menginginkan agar forum-forum pertemuan itu tidak hanya memenuhi prosedur administrasi saja, tetapi betul-betul bisa konkret, bisa riil, betul-betul dipergunakan, dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow program. Terutama untuk pendanaan program-program prioritas nasional kita.

Alokasi anggaran dan output yang akan dihasilkan oleh masing-masing kementerian/lembaga, lanjut Presiden, harus dicermati secara detail, secara rinci, dan dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas yang berkali-kali telah disampaikan.

Sederhanakan Prosedur

Dalam  kesempatan itu Presiden Jokowi meminta agar para pejabat pemerintah membongkar penyakit ego sektoral, cara berpikir yang terkotak-kotak yang akan memperlambat proses. Sebaliknya, lanjut Presiden, Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap lagi oleh gaya sektoral atau bahkan menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan sektoral.

“Saya ingin tegaskan lagi Bappenas dan Kementerian Keuangan terutama, harus betul-betul bisa menjadi penjaga prinsip program-program prioritas, penjaga dijalankannya money follow program,” tegas Presiden.

Presiden juga meminta agar disederhanakan proses yang rumit-rumit. “Simpelkan proses yang rumit-rumit, yang bertele-tele, yang bersifat administratif. Bangun kodefikasi yang bersandar pada lintas kementerian/lembaga, lakukan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi,” pungkas Presiden.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Engartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo,  Jaksa Agung Prasetyo SH, dan Kepala LKPP Agus Prabowo. (RMI/DND/DNS/ES)