web analytics

Blog

Transkripsi Arahan Presiden Joko Widodo pada Acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 6 Desember 2017

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 7 Dec 2017 ; 1153 Views Kategori: Uncategorized
Logo-Pidato2Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikumwarrahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Wakil Presiden, Ketua DPD RI, pimpinan lembaga negara, para Menteri Kabinet kerja, Ketua KPU, para Gubernur, Bupati dan Wali kota, para eselon 1 seluruh kementerian.
Tahun ini belanja negara, tahun 2018 maksud saya, mencapai Rp2.220,7 triliun, ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, harus kita jaga bersama-sama baik dalam sisi perencanaan, baik dalam sisi penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaan.

Termasuk untuk DIPA yang tadi diserahkan ada 86 kementerian dan lembaga dengan nilai Rp847,4 triliun dan transfer ke derah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun
Sekali lagi angka ini adalah angka yang sangat besar.
Oleh sebab itu, perbaikan kualitas yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Sangat kebangeten sekali bahwa kita sudah tahu tetapi kalau tahu itu keliru, tahu kalau itu salah masih kita ulang-ulang.
Dan pada kesempatan yang baik ini saya minta kepada seluruh menteri lembaga, pemerintah daerah untuk terus melakukan penyederhananan dalam pelaksaan APBN sehingga orientasinya adalah hasil bukan orientasinya prosedur.
Saat ulang tahun  hari Guru nasional kemarin di Bekasi saya mendapat keluhan dari para guru. Para guru mengeluhkan mengenai rumitnya administrasi atau prosedur tunjangan, administrasi dan prosedur kenaikan pangkat, administrasi dan prosedur mengenai sertifikasi, administrasi dan prosedur mengenai inpassing guru swasta.

Beliau-beliau menyampaikan, Pak kita ini jadi tidak konsentrasi urusan belajar mengajar tapi justru habis tenaga kita untuk untuk urusan administrasi prosedur yang tadi saya sampaikan. Ini saya kira tidak hanya untuk urusan guru saja, tapi urusan-urusan yang lain kita masih terbelit dengan urusan hal yang seperti ini.

Menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, hanya ruwet muter-muter di urusan-urusan ini yang sampai hari ini belum bisa kita potong. Oleh sebab itu, segera semuanya dari pusat sampai daerah sederhanakan ini.

Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal baik pada kementerian lembaga, kepada gubernur bupati, wali kota, yang pertama kita harus memperkuat sinkronisasi, memperkuat keterpaduan, sinergi antara kegiatan yang didanai APBD kota, APBD kabupaten, APBD provinsi, APBD, serta dana desa.
Ini harus sambung, harus terintegrasi. Kalau tidak, ini saya ulang lagi, bangun bendungan/bangun waduk, waduknya ada irigasinya bertahun-tahun enggak ada. Bangun pelabuhan, jalan menuju ke pelabuhan enggak ada. Ini enggak satu dua. Waduk enggak satu dua, pelabuhan enggak satu dua. Jangan kita ulang sekali lagi yang seperti ini.
Yang kedua, lakukan perencanaan dan penganggaran yang fokus. Sekali lagi, uang jangan diecer-ecer kesemuanya ke banyak kegiatan sehingga hasilnya tidak tampak, baunya saja tidak nampak apalagi fisiknya ini kalau kita terlalu banyak kegiatan.
Yang ketiga, tingkatkan belanja publik dan penuhi belanja mandatori, yakni berkaitan dengan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, alokasi dana desa, termasuk alokasi belanja infrastruktur. Baik yang bersumber pada DAU maupun DBH.
Yang keempat, Perda APBD harus disahkan tepat waktu untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, menghindari penumpukan nanti anggaran di akhir tahun. Jadi kalau DIPA sudah diberikan, APBD sudah diketuk, 1 Januari itu mulailah mengeluarkan dana-dana itu agar peredaran uang dibawah itu muncul di awal-awal tahun.

Jangan sampai ini kita sudah berpuluh-puluh tahun kebiasaan yang sulit kita ubah ini harus kita ubah. Baru mulai bulan Agustus, baru mulai bulan September, ini kita ulang-ulang seriap tahun. Lagi saya tekankan ini, hentikan ini karena nanti menyangkut peredaran uang, menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut inflasi.

Yang kelima, lakukan efisiensi belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor, kegiatan dan rapat-rapat. Ini Saya berikan contoh, saya sudah berbicara, lama berdiskusi dengan menteri tenaga kerja. Terutama, ini yang harus kita ngerti semuanya, harus tahu semuanya dimana sih letak kita harus teliti itu. Telitilah mulai awal sejak penyusunan RKA KL atau RKA di dinas-dinas yang biasanya itu ada 3 tahapan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Nah, di pelaksanaan ini adalah kegiatan inti, kegiatan persiapan dan kegiatan pelaporan yang merupakan ini adalah kegiatan pendukung. Tapi yang terjadi adalah, saya enggak tahu, mestinya kita yang hadir di sini 100 persen tahu mengenai hal ini, yang terjadi adalah penyusunan RKA di KL maupun di dinas biasanya malah fokus pada kegiatan pendukungnya, bukan kegiatan intinya. Ini juga saya lihat di kementerian.

Saya dulu waktu wali kota di gubernur saya lihat di dinas-dinas, hati-hati dengan ini. Sekali lagi, malah fokusnya di kegiatan pendukung bukan di kegiatan inti. Ini kalau menteri-menteri ngerti manajemen keuangan, ngerti manajemen mestinya ini diubah. Gubernur, bupati, wali kotanya ini diubah. Belanja penduduk malah jadi yang dominan, sementara belanja inti malah sedikit. Ini belanja penduduknya malah 90%, belanja intinya malah hanya 10-20 %, kebalik-balik.

Kita lihat, RKA KL, lihat, kalau enggak percaya. Hampir 90% kita seperti ini. Saya berikan contoh, saya ngambil contoh di Pak Menaker, sudah diberikan contoh ke saya, nih. Contohnya, pemulangan TKI, cek, anggarannya 3 miliar. Pemulangan TKI, anggarannya 3 miliar, biaya pemulangan 500 juta. Biaya pemulangan 500 juta yang 2,5 miliar, justru yang 2,5 miliar ini untuk rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah, ATK, dan lain-lain. Ini enggak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya.

Model-model seperti ini di kementerian lembaga,  di daerah, sama. Coba cek satu per satu. Yang ini sudah diubah semua di Kemenaker. Terus, gimana hasilnya? Artinya hanya berapa persen. 500 juta artinya hanya berapa persen. 20 persen, enggak ada. Model-model seperti ini harus berhenti, harus dihentikan. Tapi orang harus mengerti manajemen keuangan, yang namanya RKA K/L itu apa harus ngerti.

Nanti akan saya buka satu per satu. Saya tunjukin gamblang ini tadi sudah kita selesaikan lama dengan Pak Menaker. Gimana mau ada hasil jika begitu perencanaannya. Dimulai dari rencana kegiatan dan anggaran, RKA. Kalau rencananya sudah seperti ini gimana. Secara umum polanya seperti itu. Belanja pendukung justru lebih dominan dari belanja inti kegiatan.

Yang keenam, kita ingin dana desa melalui kegiatan swakelola yang bersifat padat karya dengan skema cash for work dengan menggunakan bahan baku lokal. Ini tolong Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali kota, ini mengarahkannya biar betul. Untuk apa ini dilakukan padat karya, cash for work, agar masyarakat kita di desa ini bekerja semuanya. Ini kalau dikerjakan benar, kerja semuanya. Sudah kita hitung 14,8 juta orang bekerja kalau ini dilakukan benar dan semua orang mau konsentrasi ke sini, cash for work untuk dana desa.
Yang terkahir, saya ingin mengingatkan bahwa tahun 2018 adalah tahun yang penuh dengan agenda strategis. Tahun depan kita, negara ita ini Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games, Asian Games 2018. Pilkada serentak akan dilaksanakan di 171 daerah dan di tahun 2018 kita juga akan memasuki tahapan awal pemilu 2019.
Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi diseluruh jajaran sehingga APBN dapat menjadi katalisator pembangunan. Juga jangan lupa ini perlu mengandeng sektor swasta untuk berpartisipasi di dalam pembangunan nasional, khususnya di infrastruktur. Kita jaga, kita tingkatkan iklim investasi yang sudah membaik.

Kita memiliki lompatan yang sangat drastis di ease of doing business, tingkat kemudahan dalam berusaha. 2014 kita masih di ranking 120, sudah meloncat 48 poin, sekarang kita sudah masuk ke ranking di 72, ini melompat 48 titik. Ini sebuah lompatan yang harus kita jaga agar baik di pusat, di daerah itu betul-betul ngerti bahwa iklim investasi itu sangat diperlukan oleh negara kita.

Kuncinya pertumbuhan ekonomi ada di situ, diekspor, kemudian diinvestasi. Jadi permudahlah sektor swasta untuk mendapatkan perizinan. Saya kira itu.

Artikel lainnya :