{"id":101142,"date":"2016-10-20T17:20:50","date_gmt":"2016-10-20T10:20:50","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=101142"},"modified":"2016-10-28T12:35:49","modified_gmt":"2016-10-28T05:35:49","slug":"terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/","title":{"rendered":"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_101143\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg\" rel=\"attachment wp-att-101143\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-101143\" class=\"size-medium wp-image-101143\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung-300x193.jpg\" alt=\"Jaksa Agung Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20\/10) sore. (Foto: Humas\/Jay)\" width=\"300\" height=\"193\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung-300x193.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung-150x97.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung-768x495.jpg 768w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung-1024x660.jpg 1024w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung-600x387.jpg 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-101143\" class=\"wp-caption-text\">Jaksa Agung Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20\/10) sore. (Foto: Humas\/Jay)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pungutan liar (pungli) dan suap merupakan dua hal berbeda. Ia menyebutkan, pungli itu adalah sepihak, biasanya para petugas atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan\u00a0kekuasaan meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya. Karena itu, orang terpaksa memberikan\u00a0karena kalau tidak\u00a0diberikan uangnya tidak terlayani keperluannya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Sehingga di sini tentunya, mereka ini yang diminta pungli tidak perlu takut untuk melaporkan karena mereka cenderung menjadi korban,\u0094 kata Prasetyo kepada wartawan usai\u00a0rapat koordinasi Presiden dengan Gubernur seluruh Indonesia, \u00a0di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20\/10) sore.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lain halnya dengan suap, menurut Jaksa Agung, kalau suap dua pihak saling bekerja sama dan berkonspirasi, ada yang memberi dan ada yang menerima untuk tujuan tertentu. Karenanya, Jaksa Agung menegaskan, pungli hanya yang menerima dan meminta uang serta memeras, dan hal ini cenderung terjadi di mana-mana. \u0093Ini yang harus diberantas,\u0094 ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengenai konstruksi hukumnya, menurut Jaksa Agung Prasetyo, pungli ini terkait dengan Undang-Undang (UU) Korupsi pasal 12E, di mana ancamannya bisa 4 tahun minimal. \u0093Tentunya tidak bisa kita generalisir, harus kita lihat <em>case by case<\/em> seperti apa,\u0094 jelas Prasetyo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tapi intinya, lanjut Jaksa Agung, bagaimana pun pungli ini harus diberantas karena praktik pemerasan seperti ini orang mengatakan sudah membudaya, \u00a0masif, dan menahun yang akhirnya tentunya banyak dampak negatif yang ditimbulkan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertama, sebut Jaksa Agung, akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Kedua, bisa saja lalu lintas barang menjadi terganggu, penyelesaian perkara bertele-tele, putusan bisa dimainkan, dan sebagainya. \u0093 Ini semua harus diteliti satu per satu,\u0094 tegasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Jaksa Agung, dasar hukum Operasi Pemberantasan Pungli nanti adalah Keppres (Keputusan Presiden), dan tentunya pemerintah sekarang bertekad untuk pungli ini diberantas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ia juga mengemukakan, dalam rapat koordinasi tadi, Gubernur Sumsel juga mengusulkan agar Operasi Pemberantasan Pungli itu harus berkelanjutan, tidak boleh hanya sporadis, sebentar berhenti sebentar jalan lagi, harus berkelanjutan karena sudah begitu masifnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menjawab pertanyaan wartawan tentang Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli, Prasetyo mengungkapkan satgas ini akan dipimpin\u00a0oleh Menko Polhukam. \u0093Anggotanya tentunya pihak\u00a0 terkait, ada Polri, Kejaksaan, dan nantinya itu Gubernur juga akan dilibatkan pada saatnya,\u0094 jelas Prasetyo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Jaksa Agung memastikan, anggota satgas ini\u00a0tentunya dipilih orang-orang yang punya integritas, karena kalau mau menyapu bersih sapunya harus bersih. Adapun masa tugas tim adalah berkelanjutan sampai punglinya habis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mengenai posisi Kejaksaan sendiri, Jaksa Agung mengatakan, nanti akan diatur. Tapi ia menjelaskan, kalau kasusnya sampai ke persidangan, kejaksaan akan bertindak sebagai penuntut.<em> \u0093<\/em>Sebagai penyidik ini kalau tindak pidana umum itu Polisi, tapi kalau dikaitkan dengan tindak pidana korupsi ya Jaksa bisa masuk situ, bisa,\u0094 pungkas Prasetyo<strong>. (FID\/ES)<\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/pengantar-presiden-joko-widodo-pada-rapat-koordinasi-dengan-para-gubernur-seluruh-indonesia-20-oktober-2016-di-istana-negara-jakarta\/\" target=\"_blank\">Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi dengan Para Gubernur Seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta (20\/10)<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pungutan liar (pungli) dan suap merupakan dua hal berbeda. Ia menyebutkan, pungli itu adalah sepihak, biasanya para petugas atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan\u00a0kekuasaan meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya. Karena itu, orang terpaksa memberikan\u00a0karena kalau tidak\u00a0diberikan uangnya tidak terlayani keperluannya. \u0093Sehingga di sini tentunya, mereka ini yang diminta pungli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":101143,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-101142","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pungutan liar (pungli) dan suap merupakan dua hal berbeda. Ia menyebutkan, pungli itu adalah sepihak, biasanya para petugas atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan\u00a0kekuasaan meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya. Karena itu, orang terpaksa memberikan\u00a0karena kalau tidak\u00a0diberikan uangnya tidak terlayani keperluannya. \u0093Sehingga di sini tentunya, mereka ini yang diminta pungli [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-10-20T10:20:50+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2016-10-28T05:35:49+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"5610\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"3618\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8\"},\"headline\":\"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun\",\"datePublished\":\"2016-10-20T10:20:50+00:00\",\"dateModified\":\"2016-10-28T05:35:49+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/\"},\"wordCount\":457,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/\",\"name\":\"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg\",\"datePublished\":\"2016-10-20T10:20:50+00:00\",\"dateModified\":\"2016-10-28T05:35:49+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg\",\"width\":5610,\"height\":3618,\"caption\":\"Jaksa Agung Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20\/10) sore. (Foto: Humas\/Jay)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/nia\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pungutan liar (pungli) dan suap merupakan dua hal berbeda. Ia menyebutkan, pungli itu adalah sepihak, biasanya para petugas atau penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan dan\u00a0kekuasaan meminta sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya. Karena itu, orang terpaksa memberikan\u00a0karena kalau tidak\u00a0diberikan uangnya tidak terlayani keperluannya. \u0093Sehingga di sini tentunya, mereka ini yang diminta pungli [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2016-10-20T10:20:50+00:00","article_modified_time":"2016-10-28T05:35:49+00:00","og_image":[{"width":5610,"height":3618,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8"},"headline":"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun","datePublished":"2016-10-20T10:20:50+00:00","dateModified":"2016-10-28T05:35:49+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/"},"wordCount":457,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/","name":"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg","datePublished":"2016-10-20T10:20:50+00:00","dateModified":"2016-10-28T05:35:49+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/10\/Jakgung.jpg","width":5610,"height":3618,"caption":"Jaksa Agung Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20\/10) sore. (Foto: Humas\/Jay)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/terkait-uu-korupsi-jaksa-agung-ancaman-hukuman-pelaku-pungli-minimal-4-tahun\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Terkait UU Korupsi, Jaksa Agung: Ancaman Hukuman Pelaku Pungli Minimal 4 Tahun"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/931804c03c38910257896fbebe2f4aa8","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/51bf3d344a42ec4723f90b75510f2abe7e9af7383c90facc25dec6f906adc2e1?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/nia\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/101142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=101142"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/101142\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":101160,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/101142\/revisions\/101160"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/101143"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=101142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=101142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=101142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}