{"id":104155,"date":"2016-12-13T09:59:52","date_gmt":"2016-12-13T02:59:52","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=104155"},"modified":"2016-12-13T09:59:52","modified_gmt":"2016-12-13T02:59:52","slug":"inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/","title":{"rendered":"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg\" rel=\"attachment wp-att-104156\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-104156 alignleft\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing-300x188.jpg\" alt=\"Ormas Asing\" width=\"300\" height=\"188\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing-300x188.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing-150x94.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing-768x480.jpg 768w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing-1024x640.jpg 1024w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing-600x375.jpg 600w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, \u00a0pemerintah\u00a0 memandang perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum, serta tata cara pengenaan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain.<\/p>\n<p>Atas pertimbangan tersebut, maka pada 2 Desember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.<!--more--><\/p>\n<p>Dalam PP itu disebutkan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. Ormas sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.<\/p>\n<p>Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri; dan b. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.<\/p>\n<p>Menurut PP ini, Ormas badan hukumyayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin Pemerintah Pusat. Izin sebagaimana dimaksud berupa: a. Izin prinsip; dan b. Izin operasional.<\/p>\n<p>\u0093Izin prinsip sebagaimana dimaksud diberikan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri), dan izin operasional diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan,\u0094 bunyi Pasal\u00a0 4 ayat (4) PP tersebut.<\/p>\n<p>Untuk memperoleh izin prinsip, menurut PP ini, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba.<\/p>\n<p>\u0093Izin prinsip sebagaimana dimaksud diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir,\u0094 bunyi Pasal 7 ayat (2,3) PP ini.<\/p>\n<p>PP ini menegaskan, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus mempunyai tempat kedudukan manajemen efektif dan berkantor pusat di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.<\/p>\n<p>Izin prinsip bagi Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, menurut PP ini, diperoleh melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. verifikasi dokumen; c. pertimbangan dari Tim Perizinan; dan d. Penerbitan<\/p>\n<p>\u0093Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh ketua atau pengurus ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada Menteri,\u0094 bunyi Pasal 10 ayat (1) PP ini.<\/p>\n<p>Dalam hal izin prinsip diberikan, menurut PP ini, Menteri memberikan izin kepada pemohon untuk bermitra dengan 1 (satu) kementerian\/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Sementara dalarn hal izin prinsip ditolak, pemohon tidak dapat melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia.<\/p>\n<p>Adapun Izin operasional bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain, menurut PP ini, hanya dapat diberikan seterah ormas mendapatkan izin prinsip.<\/p>\n<p>Untuk memperoleh izin operasional, menurut PP ini, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus memiliki: a. perjanjian tertulis dengan kementerian\/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya; dan b. rencana kerja tahunan dengan Pemerintah Daerah setempat.<\/p>\n<p>\u0093lzin operasional sebagaimana dimaksud pada diberikan tidak melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional berakhir,\u0094 bunyi Pasal 16 ayat (3,4) PP tersebut.<\/p>\n<p>Menurut PP ini, pengajuan permohonan izin operasional diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh ketua atau pengurus Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain kepada menteri\/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra.<\/p>\n<p><strong>Personel Ormas<\/strong><\/p>\n<p>Menurut PP ini, Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang telah mendapatkan izin prinsip dan izin operasional dapat menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia. \u00a0Ormas sebagaimana dimaksud dalam menjalankan kegiatannya di wilayah Indonesia wajib mempekerj akan staf berkewarganegaraan Indonesia.<\/p>\n<p>PP ini juga menjelaskan, bahwa Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat mengajukan permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing paling banyak 3 (tiga) orang.<\/p>\n<p>Setiap staf berkewarganegaraan asing yang telah disetujui oleh Tim Perizinan untuk bekerja pada ormas yang didirikan oleh warga negara asing, tegas PP ini, wajib tunduk dan patuh pada perjanjian tertulis dengan kementerian\/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n<p>PP ini juga menegaskan, Ormas badan hukum sebagaimana dimaksud hanya dapat disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan Tirn p erizinan.<\/p>\n<p>Untuk memperoleh pertimbangan Tim perizinan, menurut PP ini, Ormas badan hukum sebagaimana dimaksud mengajukan permohonan kepada Menteri selaku koordinator Tim Perizinan. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan dengan melampirkan persyaratan paling sedikit: a. surat permohonan pertimbangan pengesahan; b. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa,dan negara Indonesia; c. identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah; dan d. struktur kepengurusan yayasan.<\/p>\n<p><strong>Sanksi<\/strong><\/p>\n<p>Dalam hal Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, menurut PP ini, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentiankegiatan; c. pembekuan izin operasional; d. pencabutan izin operasional; e. pembekuan izin prinsip; f. pencabutan izin prinsip; dan\/atau g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n<p>Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilaksanakan sebagai berikut: a. pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat melakukan secara bertahap dan\/atau tidak bertahap; b. penjatuhan sanksi oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan; c. pembatalan perjanjian tertulis oleh menteri\/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan.<\/p>\n<p>\u0093Penjatuhan sanksi administratif untuk Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan penjatuhan sanksi administratif terhadap Ormas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,\u0094 bunyi Pasal 33 PP tersebut.<\/p>\n<p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Desember 2016, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.\u00a0 <strong>(Pusdatin\/ES)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, \u00a0pemerintah\u00a0 memandang perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":104156,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-104155","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, \u00a0pemerintah\u00a0 memandang perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2016-12-13T02:59:52+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"750\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia\",\"datePublished\":\"2016-12-13T02:59:52+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/\"},\"wordCount\":1002,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/\",\"name\":\"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg\",\"datePublished\":\"2016-12-13T02:59:52+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg\",\"width\":1200,\"height\":750},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, \u00a0pemerintah\u00a0 memandang perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2016-12-13T02:59:52+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":750,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"5 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia","datePublished":"2016-12-13T02:59:52+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/"},"wordCount":1002,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/","name":"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg","datePublished":"2016-12-13T02:59:52+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2016\/12\/Ormas-Asing.jpg","width":1200,"height":750},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/inilah-pp-tentang-organisasi-kemasyarakatan-yang-didirikan-wna-di-indonesia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/104155","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=104155"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/104155\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":104157,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/104155\/revisions\/104157"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/104156"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=104155"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=104155"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=104155"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}