{"id":106113,"date":"2017-01-17T15:32:23","date_gmt":"2017-01-17T08:32:23","guid":{"rendered":"https:\/\/setkab.go.id\/?p=106113"},"modified":"2017-01-17T16:29:20","modified_gmt":"2017-01-17T09:29:20","slug":"agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/","title":{"rendered":"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_106114\" style=\"width: 310px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg\" rel=\"attachment wp-att-106114\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-106114\" class=\"size-medium wp-image-106114\" src=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi-300x186.jpg\" alt=\"Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17\/1) siang. (Foto: Rahmah\/ES)\" width=\"300\" height=\"186\" srcset=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi-300x186.jpg 300w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi-150x93.jpg 150w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi-768x476.jpg 768w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi-600x372.jpg 600w, https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg 985w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-106114\" class=\"wp-caption-text\">Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17\/1) siang. (Foto: Humas\/Rahmat)<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan pelayanan publik, tapi juga ke hulu yakni pembenahan aspek regulasi dan prosedur. Untuk itu, Presiden meminta agar penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Namun Presiden mengingatkan kembali, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan dan bukan negara undang-undang. \u0093Karena itu, perlu ada evaluasi atau <em>review<\/em> atas berbagai peraturan perundang-undangan, agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional kita,\u0094 kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17\/1) siang.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Selain itu, lanjut Presiden, perlu adanya evaluasi pada aturan yang tidak sinkron satu dengan yang lain, yang cenderung membuat urusan menjadi berbelit-belit dan menimbulkan multitafsir, serta justru melemahkan daya saing Indonesia di dalam kompetisi global.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden Jokowi juga berharap dilakukan penataan <em>databas<\/em>e peraturan perundang-undangan. \u0093Manfaatkan sistem teknologi informasi yang telah berkembang saat ini untuk mengembangkan pelayanan elektronik regulasi atau e-regulasi,\u0094 tutur Presiden.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden menekankan, bahwa pada 2017 ini pemerintah berkomitmen untuk fokus mengatasi soal kesenjangan sosial, termasuk ketimpangan akses untuk memperoleh keadilan. Ia menyebutkan, masih banyak kelompok masyarakat yang belum memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang memadai untuk memperjuangkan keadilan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pintu Masuk<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sebelumnya pada awal arahannya, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa reformasi hukum yang pertama sudah dimulai, salah satunya dengan menggencarkan pemberantasan pungli, terutama di sentra-sentra pelayanan publik.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Presiden meminta agar pemberantasan pungli tidak boleh kendor dan berhenti tapi harus digencarkan sehingga rakyat makin mendapatkan dampak positifnya. Namun Presiden menekankan agar pemberantasan pungli perlu diikuti dengan pembenahan yang bersifat sistemik agar pelayanan menjadi lebih berkualitas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u0093Artinya, setelah kita menyelesaikan punglinya, sistemnya langsung masuk, perbaikan sistemnya harus masuk, pembenahan sistemnya harus masuk,\u0094 tutur \u00a0Presiden Jokowi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menurut Presiden, pemberantasan pungli harus bisa menjadi pintu masuk agar layanan publik semakin cepat, semakin baik, semakin berkualitas, dan bukan sebaliknya. Ia menunjuk contoh di Polri, Presiden meminta dilakukan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK, dan penanganan tilang yang cepat, dan memperluas pelayanan berbasis <em>online <\/em>agar segera bisa diterapkan model pembayaran non tunai melalui perbankan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PANRB Asman Abnur, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. <strong>(RMI\/DND\/SM\/ES)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan pelayanan publik, tapi juga ke hulu yakni pembenahan aspek regulasi dan prosedur. Untuk itu, Presiden meminta agar penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini. Namun Presiden mengingatkan kembali, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":106114,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-106113","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.1 (Yoast SEO v26.1.1) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"id_ID\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan pelayanan publik, tapi juga ke hulu yakni pembenahan aspek regulasi dan prosedur. Untuk itu, Presiden meminta agar penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini. Namun Presiden mengingatkan kembali, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-01-17T08:32:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2017-01-17T09:29:20+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"985\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"610\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Humas\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@setkabgoid\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ditulis oleh\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Humas\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Estimasi waktu membaca\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 menit\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/\"},\"author\":{\"name\":\"Humas\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\"},\"headline\":\"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan\",\"datePublished\":\"2017-01-17T08:32:23+00:00\",\"dateModified\":\"2017-01-17T09:29:20+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/\"},\"wordCount\":444,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg\",\"articleSection\":[\"Berita\"],\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/\",\"name\":\"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg\",\"datePublished\":\"2017-01-17T08:32:23+00:00\",\"dateModified\":\"2017-01-17T09:29:20+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"id\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg\",\"width\":985,\"height\":610,\"caption\":\"Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17\/1) siang. (Foto: Rahmah\/ES)\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#website\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia\",\"description\":\"Kabinet Merah Putih\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\"},\"alternateName\":\"Setkab\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"id\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#organization\",\"name\":\"Sekretariat Kabinet\",\"alternateName\":\"Setkab\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png\",\"width\":720,\"height\":788,\"caption\":\"Sekretariat Kabinet\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid\",\"https:\/\/x.com\/setkabgoid\",\"https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g\",\"https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia\",\"https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a\",\"name\":\"Humas\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"id\",\"@id\":\"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Humas\"},\"url\":\"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/","og_locale":"id_ID","og_type":"article","og_title":"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","og_description":"Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa reformasi hukum tidak hanya menyentuh sisi hilir yang terkait dengan pelayanan publik, tapi juga ke hulu yakni pembenahan aspek regulasi dan prosedur. Untuk itu, Presiden meminta agar penataan regulasi juga menjadi prioritas dalam reformasi hukum kali ini. Namun Presiden mengingatkan kembali, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara [&hellip;]","og_url":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/","og_site_name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","article_publisher":"https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","article_published_time":"2017-01-17T08:32:23+00:00","article_modified_time":"2017-01-17T09:29:20+00:00","og_image":[{"width":985,"height":610,"url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Humas","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@setkabgoid","twitter_site":"@setkabgoid","twitter_misc":{"Ditulis oleh":"Humas","Estimasi waktu membaca":"2 menit"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/"},"author":{"name":"Humas","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a"},"headline":"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan","datePublished":"2017-01-17T08:32:23+00:00","dateModified":"2017-01-17T09:29:20+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/"},"wordCount":444,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg","articleSection":["Berita"],"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/","name":"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg","datePublished":"2017-01-17T08:32:23+00:00","dateModified":"2017-01-17T09:29:20+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#breadcrumb"},"inLanguage":"id","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#primaryimage","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Ratas-Reformasi.jpg","width":985,"height":610,"caption":"Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum, di Kantor Presiden, Jakarta. Selasa (17\/1) siang. (Foto: Rahmah\/ES)"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/agar-sejalan-dengan-pancasila-presiden-jokowi-perlu-evaluasi-berbagai-peraturan-perundangan\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/setkab.go.id\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Agar Sejalan Dengan Pancasila, Presiden Jokowi: Perlu Evaluasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#website","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","name":"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia","description":"Kabinet Merah Putih","publisher":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization"},"alternateName":"Setkab","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/setkab.go.id\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"id"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#organization","name":"Sekretariat Kabinet","alternateName":"Setkab","url":"https:\/\/setkab.go.id\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","contentUrl":"https:\/\/setkab.go.id\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/garuda.png","width":720,"height":788,"caption":"Sekretariat Kabinet"},"image":{"@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/id-id.facebook.com\/Setkabgoid","https:\/\/x.com\/setkabgoid","https:\/\/www.instagram.com\/sekretariat.kabinet\/","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCey1BgbIUz6eVz2vywc2d7g","https:\/\/id.wikipedia.org\/wiki\/Sekretariat_Kabinet_Republik_Indonesia","https:\/\/www.tiktok.com\/@setkabgoid"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/e9c8db526ae0107dd2cb77bd4e94463a","name":"Humas","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"id","@id":"https:\/\/setkab.go.id\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/2b97eecce3878654dd77af18f5dde09e45e0ea17340e68b8cbfebb3ac21c72aa?s=96&d=mm&r=g","caption":"Humas"},"url":"https:\/\/setkab.go.id\/author\/ecip26\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/106113","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/comments?post=106113"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/106113\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":106141,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/posts\/106113\/revisions\/106141"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media\/106114"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/media?parent=106113"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/categories?post=106113"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/setkab.go.id\/api\/wp\/v2\/tags?post=106113"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}